DPRD Alor Siap Produksi Perda Inisiatif; Sampah dan Pariwisata

Anggota DPRD Alor; Dony M. Mooy (kiri), Reiner Atabui dan Mulyawan Djawa
Anggota DPRD Alor; Dony M. Mooy (kiri), Reiner Atabui dan Mulyawan Djawa

Kalabahi – Ketua Komisi I sekaligus Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Alor Propinsi NTT Dony Menase Mooy, S.Pd mengatakan dirinya akan fokus memproduksi Perda mendukung kenaikan PAD yang sekarang hanya 64 miliar.

Dia menyebut, saat ini ia sedang menyiapkan Perda inisiatif tentang Sampah dan Perda Pariwisata untuk diusulkan, dibahas dan ditetapkan dalam waktu dekat.

“Yang pasti kalau dari kami sendiri ada rencana Perda Sampah dan Perda Pariwisata,” ujar Dony saat jumpa pers usai ditetapkan menjadi Ketua Komisi I dan Ketua Bapemperda, Selasa (15/10/2019) di gedung DPRD, Batunirwala, Kalabahi.

Menurutnya, masalah sampah di Alor ini perlu disikapi melalui produk Peraturan Daerah yang menyeluruh. Sebab, dari sisi kesiapan, Alor sudah punya TPA Sampah namun tatakelolanya belum diatur mulai dari hulu.

“Untuk sampah, kita sudah punya tempat pembuangan akhir (TPA). Tetapi kita butuh proses tempat pembuangan awal supaya ada pembagian antara sampah yang bisa diurai dan yang tidak diurai. Kita harap Perda Sampah ini bisa sumbang PAD, meskipun kecil,” kata Dony.

Perda Pariwisata

Selain itu, Dony juga akan mengusulkan Perda inisiatif DPRD tentang Pariwisata. Tujuannya, seluruh aset potensi Pariwisata ini bisa ditata dan dikelola menjadi sumber PAD.

“Perda (inisiatif) Pariwisata. Kita berharap bisa menambah pendapatan daerah,” tutur eks Ketua KNPI Alor Periode 2013-2016 itu.

Dony menjelaskan, Perda Pariwisata ini nantinya akan mengatur ketat tentang pengembangan dan retribusi lokasi-lokasi wisata di Alor.

“Daerah kita ini tempat diving sebagai terbaik di dunia. Nah, kita butuh perangkat daerah yang mengatur soal itu sehingga kita tidak kecolongan dari segi pendapatan asli daerah,” beber Dony yang juga politisi PSI Kabupaten Alor.

Dia berharap, usulan Perda inisiatif tentang sampah dan Pariwisata ini bisa diterima oleh seluruh Anggota DPRD untuk ditetapkan menjadi produk Perda nanti.

Produk lainnya, Dony juga akan fokus mendorong Perda Miras dan Perda Pemekaran Kecamatan ABAD Selatan yang masih tertunda di Periode DPRD kemarin. Ia berharap kedua Perda tersebut secepatnya ditetapkan dan disetujuhi agar dieksekusi Pemerintah.

“Untuk perda pemekaran Kecamatan ABAB ini masih menunggu asistensi dari pemerintah pusat. Kalau sudah ada maka kita dorong secepatnya dieksekusi. Karena Perda pemekaran akan jadi pintu masuk kita usulkan pemekaran kecamatan lain dan desa-desa di wilayah Alor,” pungkas eks Ketua GMKI Kalabahi Periode 2006-2008 itu.

Naikan PAD

Sementara Ketua Komisi II Reiner Atabuy mengatakan, dirinya akan fokus mendukung kinerja pemerintah menaikan PAD yang kini hanya sebesar Rp.64 miliar.

“PAD kita yang kecil ini ke depan akan jadi fokus kita,” kata Reiner.

Ia mengaku saat ini PAD di pemerintahan Bupati Drs. Amon Djobo – Imran Duru mencapai 64 miliar. Meskipun begitu, PAD tersebut dinilai kecil walaupun ada peningkatan setiap tahun.

“Memang ada target yang ditentukan masing-masing OPD. Ada yang memang tidak mencapai (target). Nanti kita lihat, kira-kira ada kegiatan-kegiatan kreatif apa yang bisa dibuat untuk menaikan PAD,” ungkap Reiner yang duduk di Komisi yang memibadangi ekonomi.

Untuk Komisi III bidang Pendidikan dan Kesehatan, Ketua Komisi III Mulyawan Djawa mengatakan, dirinya akan mendukung penuh kebijakan anggaran Alor Sehat dan Pintar.

“Kami akan melakukan koreksi penuh berkaitan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan publik. Program Alor Sehat dan Kenyang ini harus dilakukan pengawasan yang lebih cermat,” pungkas Mulyawan.

Ditanya kenaikan gaji tenaga kontrak guru dan kesehatan, Mulyawan belum bisa memastikan. Dia akan mempertimbangkan itu dalam rapat bersama pemerintah di Banggar nanti.

“Nanti kita akan lihat dalam rapat Badan Anggaran nanti dengan pemerintah. Plafon anggaran untuk DAU DAK berapa dan diperuntukan untuk apa saja, di situ nanti kita bisa mempertimbangkan tentang kenaikan-kenaikan (gaji tenaga kontrak) tersebut,” ucapnya.

Mulyawan juga menyoroti lambatnya pelayanan obat-obatan di RSUD Kalabahi. Menurutnya, masalah tersebut akan diperhatikan nanti agar masyarakat tidak lagi antrian obat berjam-jam di loket.

Diakhir wawancaranya, ketiga pimpinan Komisi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai memegang jabatan strategis di DPRD.

Mereka pun komit gunakan jabatan tersebut melayani masyarakat sekaligus meminta seluruh pihak mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kinerja mereka nanti.

Klik videonya di sini: https://youtu.be/lU_rtidt_yU

(*dm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here