Kalabahi –
GMNI Alor menggelar unjukrasa Senin (24/2) di Kalabahi. Mereka menolak rencana Tambang Emas dari PT Kejora Patra Utama (PT KPU) di Bukit Mas, Kabir, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, NTT, seluas 5000 Ha.
Sekda Alor Hopni Bukang, SH, mengatakan, dirinya akan sampaikan aspirasi GMNI kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan politik, lanjut dan tidaknya proses izin AMDAL yang sementara berproses di DLHD.
“Terima kasih. Pikiran GMNI ini akan saya sampaikan kepada pak Bupati; bapak, kita lebih hati-hati lagi (dengan GMNI). Karena apa, ini untuk turun temurun. (Kalau jadi Tambang) Kita hanya merasakan bagian kecil di masa kini,” kata Hopni ketika berdialog dengan GMNI di kantor Bupati Alor, Batunirwala.
Sekda Hopni secara pribadi menolak Tambang Emas Bukit Mas. Namun secara jabatan, ia masih ragu-ragu dan menegaskan akan menyampaikan aspirasi GMNI ke Bupati Alor, selanjutnya diputuskan Bupati.
Ia menuturkan, saat ini Presiden Joko Widodo, menginstruksikan pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, jika Tambang Emas tetap dilakukan PT KPU maka Sekda khawatir akan merusak lingkungan, kehutanan, kelautan, perkebunan dan pertanian masyarakat.
Menurut Sekda, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor punya potensi SDA yang cukup untuk menghidupi rakyatnya. Hopni minta potensi-potensi tersebut terutama potensi kelautan dan perikanan, dikelola secara baik agar menghidupi masyarakat Pantar. Mengelola wilayah itu tidak harus dengan Tambang.
Pemkab Serius Bangun Pantar
Ia pun menjelaskan, pemerintah daerah, selama ini sangat konsen terhadap pembangunan di pulau Pantar, utamanya di Kabir. Berbagai proyek insfrastruktur sudah diturunkan, termasuk Bandara Kabir guna mendukung calon DOB Pantar.
“Bandara Kabir tahun ini sudah harus beroperasi,” katanya.
Sekda juga mengatakan bahwa, dirinya saat ini menjabat Ketua Tim AMDAL Kabupaten Alor. Karenanya aspirasi GMNI menolak Tambang Emas akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Hopni Bukang memuji GMNI karena masih konsiten mengontrol dan mengktisi jalannya pemerintahan. Ia pun memberi apresiasi kepada GMNI yang sudah konsen terhadap isu lingkungan selama ini.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyambut baik pikiran GMNI. Saya akan sampaikan aspirasi GMNI kepada Bupati. Secara pribadi saya ikut mendukung GMNI menolak Tambang di Kabir,” pungkas Hopni Bukang yang disebut-sebut bakal maju bertarung dalam Pilkada Alor 2023.
PT Kejora Patra Utama (PT KPU) bakal membangun tambang emas seluas 5000 hektar di Bukit Mas, Kabir, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, Propinsi NTT. Dokumen izin AMDAL sedang diproses di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Alor.
Kadis LHD Obet Bolang, S.Sos bilang, pihaknya sudah menerima dokumen AMDAL dari PT KPU tahun 2018. Tim AMDAL juga sudah melakukan kajian dan merekomendasikan beberapa poin, termasuk pembangunan Smelter di Kabir harus dipenuhi perusahaan.
Apabila catatan rekomendasi tersebut mampu dilengkapi atau disanggupi perusahaan maka Obet Bolang memastikan pihaknya akan segera mengeluarkan izin AMDAL kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi/eksploitasi tambang emas di Kabir.
“Kalau itu belum penuhi (catatan koreksi) ya belum bisa. Kalau sudah (penuhi) ya bisa (Tambang),” terang Obet usai rapat kerja di kantor DPRD, Batunirwala, Kalabahi, Kamis (6/2/2020). (*dm).
