Kalabahi –
Ketua DPRD Alor Enny Anggrek mengatakan, Presiden Jokowi menaru perhatian serius pengentasan kemiskinan di Indonesia termasuk Kabupaten Alor Propinsi NTT. Langkah Presiden tersebut diwujudnyatakan melalui tambahan pos APBN untuk dana bantuan sosial KPM tahun 2020 senilai Rp 62 Triliun, naik dari sebelumnya Rp 58 Triliun pada tahun 2019.
Bantuan tersebut kata Enny, dilontarkan secara tunai maupun non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Alor yang ada di urutan 16 dari 22 kabupaten/kota di NTT. Presiden berkomitmen agar bantuan yang dikucurkannya benar-benar tepat sasaran guna mendukung program Indonesia Maju.
“Bantuan PKH dari Bapak Presiden itu tunai maupun non tunai. Untuk yang non tunai itu berupa sembako. Tunai, kalaa tidak tidak salah itu ada 120 ribu per keluarga penerima manfaat. Sekarang sudah naik Rp 150 ribu/KK tetapi Bapak Presiden Jokowi tambah lagi 50 ribu jadi total menjadi 200 ribu/KPM,” katanya.
Baca Juga:
https://tribuanapos.net/2020/03/17/ketua-dprd-alor-soroti-data-bansos-kpm/
Untuk Kabupaten Alor, kemiskinan masih terbilang cukup besar. Data kemiskinan Alor mencapai 21,67% (BPS 2017) dari total penduduk Alor sekira 202.890 jiwa. Ketua DPRD mengakui besarnya angka kemiskinan tersebut belum dijangkau semua melalui program bantuan sosial KPM.
“Data penerima KPM di kabupaten Alor yang baru dapat, 18 ribu. Sedangkan data kita statistik bisa dapat sampai 28 ribu (KPM),” sebut politisi PDIP itu pada sambutan di acara HUT ke 19 Kecamatan ATU, Senin (16/3) di Mebung.
Oleh sebab itu ia meminta petugas PKH bersinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendata warga miskin yang betul-betul membutuhkan bantuan dari negara. Enny ingin tahun-tahun mendatang semua warga miskin di kabupaten Alor mendapat bantuan KPM dari Presiden Jokowi.
Enny Anggrek pun mengingatkan semua pihak agar mendistribusikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat penerima bantuan. Ia tidak ingin dana bantuan sosial kepada warga miskin tersebut diselewengkan oleh penyelenggara negara/daerah.
Karena, apabila ada masalah dalam pendistribusian Bansos KPM maka Ketua DPRD khawatir usulan penambahan kuota KPM penerima bantuan akan ditolak pemerintah pusat ke depan.
Baca Juga:
https://tribuanapos.net/2020/03/15/polisi-lidik-dugaan-korupsi-dana-bansos-kpm-alor/
“Bantuan jadi masalah, akan sulit kita menaikkan (kuota) bantuan PKH. Angka kemiskinan Alor (sekarang) urutan 16. Yang kita; saya dan pak Bupati untuk kita (mau) menaikkan 5 atau 10%, agak sulit kalau ada masalah. Karena itu saya minta supaya jangan ada masalah ke depan,” ujarnya sembari melirik Bupati Alor Drs. Amon Djobo yang turut hadir di acara HUT ke 19 Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU).
Akhir sambutannya, Ketua DPRD mengucapkan selamat ulang tahun Kecamatan ATU ke 19. Ia menaru harap ATU semakin maju mengelola potensi sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan warganya. Enny juga meminta Camat, Kapolsek ATU dan seluruh masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah ATU.
Diketahui, Menteri Sosial RI Juliari Batubara mengatakan, total pagu anggaran bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 2020 memang naik mencapai Rp 62 triliun, dari sebelumnya Rp 58 triliun pada 2019. Sebanyak 95% dari total anggaran Kemensos itu dialokasikan untuk Bansos.
Namun begitu pendistribusian Bansos di Kabupaten Alor, masih menuai masalah pada penyaluran dan data basenya. Saat ini Kepolisian Resort Alor sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pada penyaluran pemotongan biaya administrasi yang diduga dipotong Agen BRILink sebesar 10 ribu hingga 100 ribu rupiah per sekali transaksi. (*dm).
