Kalabahi –
Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Alor tolak penyelenggaraan Expo Alor XIV dan Alor Karnaval VII di tengah pandemi Covid-19. Sikap Fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III DPRD Alor baru-baru ini yang dihadiri Bupati Alor Drs. Amon Djobo.
Wakil Ketua I DPRD Drs. Yulius Mantaon menyebutkan, ada sekitar empat atau lima Fraksi di DPRD yang menolak pelaksanaan Expo Alor dan Alor Karnaval tahun ini di tengah pandemi virus corona.
Faraksi-fraksi tersebut meminta penundaan penyelenggaraan Expo dan Alor Karnaval karena angka eskalasi virus corona semakin meningkat di Provinsi NTT.
“Ada empat atau lima Fraksi yang (menolak) punya catatan-catatan,” kata Yulius dihubungi wartawan, Jumat (25/9) sementara asistensi anggaran di Kupang.
Menurutnya, sikap politik fraksi-fraksi tersebut dinilai biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/26/aktivis-kesal-30-anggota-dprd-alor-ke-luar-daerah-di-masa-wabah-virus/
DPRD kata Yulius fungsinya hanya menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Selanjutnya keputusan ada di tangan pemerintah.
“(Catatan-catatan) itu biasalah. Sebagai mitra pemerintah, dewan memberikan saran-saran. Ya pemerintah itu namanya eksekutif. Dia yang melaksanakan. Menurut pemerintah, kalau itu bisa dilaksanakan na apa boleh buat? Tapi tanggungjawab dewan sudah menyampaikan beberapa pertimbangan-pertimbangan,” ujarnya.
Sikap Fraksi tersebut disampaikan dengan catatan-catatan agar pemerintah memperhatikan pelaksanaan Expo dan Alor Karnaval mengikuti protokol kesehatan.
“Catatan dewan itu kan kalaupun (Expo) itu dilakukan, perketat protokol kesehatannya,” tutur Yulius yang juga Ketua Partai NasDem Alor.
Ditanya apakah dana Expo tidak termasuk dana yang disetujui direfocusing di DPRD mengingat kegiatan tersebut mengumpulkan banyak orang di tengah wabah virus corona? Yulius mengatakan, wewenang sepenuhnya ada pada pemerintah karena pemerintah adalah eksekutor program.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/26/expo-dan-karnaval-alor-di-tengah-pandemi-perlukah/
“Jadi begini, yang melaksanakan itu kan pemerintah. Kita jangan mengambil atau mencampuri urusan masing-masing. Kami punya hak budget tetapi pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan anggaran itu. Kami hanya mitra. Sesama mitra hanya saling mengingatkan. Bukan saling mencampuri,” ungkapnya.
Yulius menegaskan, Fraksi Partai NasDem juga keberatan penyelenggaraan kegiatan Expo dan Alor Karnaval dilakukan di masa wabah virus corona. Faraksi NasDem memberikan sejumlah catatan-catatan politik kepada pemerintah agar kegiatan Expo tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Sekretaris Fraksi Persatuan Nurani, Dony M. Mooy, S.Pd juga menyampaikan fraksinya menolak penyelenggaraan Expo dan Alor Karnaval pada tanggal 28 September hingga 3 Oktober di tengah pandemi covid-19.
Dony menyebut fraksinya menolak tegas dan meminta penundaan Expo dan Alor Karnaval digelar setelah eskalasi virus corona berakhir.
“Kita menolak Expo dan Alor Karnaval bulan Oktober ini. Karena angka kasus virus corona di Provinsi NTT semakin meningkat. Kita minta pemerintah tunda pelaksnaannya sampai kasus virus ini berakhir,” ujar Dony yang juga Ketua PSI Alor.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/25/pemerintah-beberkan-skema-penerapan-protkes-di-expo-alor/
Anggota DPRD Fraksi Demokrat Reiner Atabuy juga mengatakan, Fraksinya turut bersama seluruh Fraksi di DPRD menolak penyelenggaraan Expo dan Alor Karnaval. Penolakan itu dengan alasan karena angka kasus Covid-19 semakin meningkat di NTT.
“Semua Fraksi menolak,” kata Reiner, singkat.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar Azer D. Laoepada menjelaskan Farksinya dan sejumlah farksi lainnya tidak menolak atau pun mendukung kegiatan Expo dan Alor Karnaval karena itu tidak masuk dalam materi sidang, kemarin.
“Tidak ada Fraksi dalam pendapat Fraksi menerima atau menolak Expo karena tidak masuk materi sidang. Fraksi Gerindra ada singgung dalam Pendapat Fraksi tapi bukan menolak atau menerima Expo,” ungkap Azer.
“Setelah Fraksi-farksi menyampaikan pendapat tentang Perubahan APBD 2020 dan 8 Ranperda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati barulah diakhiri dengan penjelasan Bupati tentang Expo,” sambung dia.
Menurut Azer, Bupati pada intinya menjelaskan, Expo diadakan dengan Protokol Kesehatan yang sangat ketat. Jika hari pertama masyarakat tidak patuhi protokol kesehatan maka hari kedua langsung tutup.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/25/gmni-tolak-expo-alor-di-tengah-pandemi/
Bupati kata Azer juga menjelaskan bahwa Expo diadakan karena dua iven; Festival Dugong dan Al-Quran Tua tidak ada dampak terinfeksi corona pada seorangpun juga. Oleh sebab itu Expo tetap diadakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terutama para pedagang kaki lima dan penjual kuliner.
“Jadi secara eksplisit tidak ada Fraksi yang menolak dan secara implisit semua Fraksi menerima Perubahan APBD 2020 berarti menyetujui Expo karena anggaran Expo adalah bagian dari APBD,” pungkas Azer.
Namun demikian Azer menyarankan, jika informasi yang beredar bahwa ada edaran Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang melarang pertemuan berskala besar itu benar maka Pemda Alor harus arif dan bijaksana menyikapinya.
Ketua Fraksi PDIP Yahuda Lanlu, SH menegaskan sikap fraksinya ikut menolak penyelenggaraan Expo dan Alor Karnaval karena tren angka kasus Covid-19 secara nasional maupun skala NTT terus meningkat. Sikap fraksi itu disampaikan Walter Datemoli, SE dalam catatan tambahan fraksi.
“Pandangan umum Fraksi PDIP dibacakan Pak Walter Datemoli. Setelah dibacakan Pak Walter bilang bahwa ada catatan tambahan yaitu Fraksi PDIP menolak kegiatan Expo. Karena kondisi nasional dan daerah kita sedang dilanda pandemi covid maka Expo ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita juga minta kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara-cara menghentikan semua kegiatan yang menghadirkan orang banyak,” pungkas Yahuda.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/belum-keluar-karantina-pasien-covid-19-alor-rindu-anak/
Bupati Alor Perhatikan Catatan DPRD
Menanggapi sikap Fraksi, Bupati Alor Drs. Amon Djobo melalui Asisten I Ferdy I. Lahal, SH mengatakan Bupati tetap berkomitmen menyelenggarakan Expo Alor XIV dan Alor Karnaval VII pada tanggal 28 September hingga 3 Oktober ini. Ferdy meyebutkan, semua catatan politik dari DPRD akan diperhatikan Bupati Alor.
“Memang itu ada beberapa Fraksi (yang menolak). Pertama pak Bupati tentu bertanggung jawab atas pelaksanaan (Expo) ini karena itu sudah menjadi perencanaan pemerintah daerah. Tujuan Expo ini harus jalan. Kan kita sudah sampai pada Expo XIV dan Alor Karnaval VII. Selama ini (tahun-tahun sebelumnya) pelaksanaannya berjalan aman,” katanya.
“Ke XIV ini yang kita masuk dalam masa pandemi Covid-19. Tetapi dalam masa pandemi Covid-19 ini kita harus laksanakan di era new normal. Rujukan kita pada Perbup Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberlakuan era new normal dan ruang untuk kegiatan keramaian ini ada tetapi dalam bingkai protokol kesehatan,” sambung Ferdy.
Perbup lanjut Ferdy, Bupati minta supaya ada SOP Kesehatan untuk diterapkan di Expo bersama TNI-Polri dan Pol PP.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/pasien-covid-19-alor-himbau-masyarakat-jaga-jarak-dan-patuhi-protkes/
Pemerintah berkomitmen tetap menyelenggarakan Expo dan Alor Karnaval karena memang untuk tujuan promosi pariwisata, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya Alor.
“Ini kan kita harus genjot. Kita tidak mungkin karena era new normal kita tidur-tidur di rumah saja, lama-lama tahapan berikut adalah kelaparan, kemiskinan. Nah, makanya pemerintah punya kepedulian untuk kegiatan-kegiatan dari aspek pemberdayaan itu kita harus laksanakan, kita bingkai dalam SOP yang benar. Kita menghindari pasca Expo tidak ada cluster baru yang muncul. Itu harapan pemerintah,” pungkasnya.
Ferdy menambahkan, Bupati Alor Drs. Amon Djobo tetap akan memperhatikan cacatan DPRD karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah perketat kegiatan ini dengan menerbitkan Perbup yang mengatur SOP Protkes. SOP tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga jangan sampai di hari kedua Expo ditutup karena ketidaktaatan masyarakat.
“SOP ini kita menghimbau kepada masyarakat dalam item-item kegiatan itu. Mudah-mudahan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam SOP itu dilaksanakan secara baik. Pada intinya Pak Bupati tetap perhatikan catatan DPRD,” tutup Ferdy sambil mengaku pemerintah sudah antisipasi cluster baru pasca Expo. (*dm).
