Kalabahi –
Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI menggelar kegiatan fokus group discussion (FGD) peninjauan kembali Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan FGD dilakukan di Kota Kalabahi Ibukota Kabupaten Alor untuk mengkaji kembali relevansi Perpres tersebut setelah lima tahun diberlakukan.
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP Suroyo mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan FGD peninjauan Perpres 179 selama dua hari di Kota Kalabahi dengan menghadirkan peserta 12 kabupaten di NTT yang berada di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dan NKRI-Australia.
“Forum group discussion ini merupakan forum yang sangat penting. Sesuai dengan amanat Perpres Nomor: 179 tahun 2014 bahwa dalam lima tahun itu Perpres itu harus dilaksanakan suatu proses peninjauan kembali. Dan ini sudah masuk tahun keenam jadi memang sudah waktunya kita melakukan upaya peninjauan kembali,” kata Suroyo dalam sambutannya di Hotel Shimfoni Kalabahi, Jumat (27/11/2020).
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/11/29/menguat-8-kandidat-ketum-dan-7-kandidat-sekum-di-kongres-gmki-manokwari/
Menurutnya, ketentuan mengatur, setiap lima tahun memang dilakukan peninjauan kembali Perpres Nomor 179. Mengingat ada sebuah pergerakan perubahan yang begitu besar dalam proses kebijakan-kebijakan pembangunan nasional saat ini. Demikian juga dinamika pembangunan yang ada di daerah khususnya daerah perbatasan di wilayah NTT ini sangat tinggi.
Untuk itu lanjut Suroyo, tentu membutuhkan sebuah antisipasi juga jangan sampai kemudian tata ruang ini menjadi penghambat jalannya sebuah kebijakan nasional dan dinamika pembangunan di daerah khususnya kawasan perbatasan di NTT.
“Mengingat bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kawasan perbatasan yang menjadi semula menjadi berada di belakang dan berada di depan ini, harus ada langkah-langkah yang strategis, yang tepat dari kita semua,” ujarnya.
“Jadi tidak menutup kemungkinan, perencanaan tata ruang yang telah disusun enam tahun yang lalu ini pada saat ini sudah ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan dinamika yang kami sampaikan. Untuk itu forum FGD ini kami sungguh mengundang partisipasi dari bapak/ibu semua yang hadir di sini untuk bisa memberikan informasi pada forum ini untuk selanjutnya kita bahas secara bersama-sama,” sambung Suroyo.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/11/28/niat-pinjam-dana-pen-rp-15-triliun-gerindra-minta-pemprov-ntt-siapkan-opsi-lain/
Selanjutnya, peninjauan Perpres ini akan menjadi data awal yang akan BNPP berikan informasi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ditinjau. Karena yang mempunyai kewenangan melakukan langkah-langkah lebih lanjut dari proses peninjauan kembali Perpres ini ada di Kementrian ATR/BPN.
“Sedangkan BNPP ini menjadi fasilitator dan koordinator. Tapi secara teknis, eksennya akan dilakukan di teman-teman ATR/BPN. Jadi masukan dari bapak/ibu sesuai dengan kondisi yang ada saat ini tentu akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan respon yang lebih cepat dari Kementrian ATR/BPN. Sehingga memang tata ruang itu tidak menjadi penghambat tetapi betul-betul menjadi pemandu terhadap dinamika pembangunan kawasan perbatasan yang kita laksanakan ke depan,” jelasnya.
“Kami sangat berharap para peserta bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan juga mungkin sebuah analisa ke depan akan jadi seperti apa itulah yang akan kami rampung di akhir pertemuan ini terkait peninjauan kembali Perpres yang ada ini,” lanjut dia.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/11/28/panitia-muspel-pemuda-gmit-tahun-2021-resmi-dilantik/
Suroyo mengapresiasi Pemkab Alor yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan FGD peninjauan Perpres. Ia berharap, semoga mudah-mudahan kerja sama yang baik ini ke depan bisa menjadi lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas BNPP membangun kawasan perbatasan di NTT.
Apresiasi FGD BNPP
Sekda Alor Sony O. Alelang mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi BNPP yang menggelar kegiatan FGD Peninjauan Perpres Nomor 179 di Alor.
Sekda menyebut di Kabupaten Alor ada 17 kecamatan, 175 desa/kelurahan. Jumlah itu 7 di antaranya ditetapkan menjadi lokasi prioritas kecamatan perbatasan yang di dalamnya ada 20 desa.
“Ditargetkan tahun depan Pemda akan tetapkan satu Perda kecamatan baru yakni Kecamatan Alor Barat Daya Selatan (ABAD Selatan) yang juga akan menjadi kecamatan perbatasan,” katanya.
Baca juga: https://tribuanapos.net/2020/11/24/kongres-papua-ketum-tegaskan-gmki-dukung-pemerintah-tapi-juga-kritik/
Sekda memuji Presiden RI Ir. Joko Widodo karena melalui BNPP sudah banyak melontarkan pembangunan nasional di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dan NKRI-Australia yang berada di NTT sehingga terasa ada kemajuan-kemajuan yang berarti.
“BNPP punya kinerja baik. Kami di Alor sangat terbantu dan tentunya juga dengan 12 kabupaten yang lain. Adanya perhatian khusus terhadap perbatasan Negara ini kami yang tadinya terpencil dan terluar, terisolir, sekarang sudah lebih baik. Karena konsep perbatasan ini meletakkan kabupaten perbatasan sebagai beranda Negara. Ini sangat kami banggakan dan kami andalkan untuk menggunakan ini untuk mempengaruhi kebijakan nasional,” tutur Sony.
Sony menjelaskan, Pemkab Alor selama ini terus mengebut pembangunan di wilayah-wilayah yang berbatasan laut langsung dengan RDTL.
Ia menyatakan, selama kepemimpinan Bupati Alor Drs. Amon Djobo, pemerintah telah merintis infratruktur lingkar jalan di wilayah selatan hingga bagian timur Alor seluas 178 km. Wilayah perbatasan tersebut mendapat perhatian khusus karena merupakan baranda terdepan NKRI.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/11/24/gubernur-papua-barat-ajak-gmki-jaga-tanah-papua-dan-nkri/
“Kami juga merintis ada jalan lingkar selatan sampai ke timur itu ada sekitar 178 km. Itu nanti langsung berhadapan dengan Timor Leste. Kami punya batas wilayah laut dengan Timor Leste. Timor Leste dengan kami ini ada hubungan persaudaraan. Sangat dekat. Satu jam dari Maritaing, kita sudah ada di Dili, begitu,” ungkapnya.
Sekda meminta BNPP dapat mempercepat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) di Maritaing Alor Timur agar membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap Pos Lintas Batas di Maritaing bisa secepatnya dibangun. Penataan-penataan terus dibangun untuk perbatasan ini supaya membuka akses ekonomi dari Alor ke Timor Leste maupun kabupaten lain di NTT. Kita bisa memanfaatkan peluang pasar dan membangun hubungan ekonomi yang bisa menguntungkan kita semua,” lanjut Sony.
Selaku tuan rumah, Sekda Sony berharap, mudah-mudahan FGD ini 12 kabupaten yang hadir dapat saling memberikan sebuah review, evaluasi dan memberikan muatan-muatan yang lebih relevan dalam hal penataan ruang di wilayah perbatasan ini.
Baca juga: https://tribuanapos.net/2020/11/24/jokowi-buka-kongres-gmki-di-papua-barat/
“Sekali lagi banyak terima kasih atas kedatangan bapak/ibu sekalian. Alor seperti ini. Tentu kami punya banyak hal yang kurang-kurang, yang penting pandai menikmati maka kita akan enak di sini. Kiranya setelah pertemuan ini Alor dan 12 kabupaten yang lain ada perhatian dan kemajuan-kemajuan yang kami dapati dari BNPP,” pungkasnya sambil membuka kegiatan FGD.
Narasumber kegiatan FGD yaitu: Plt. Sekretaris BNPP Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara Drs. Robert Simbolon, MPA (via Zoom), Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kedeputian Pengembangan Regional Bappenas Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (via zoom).
Kemudian, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Ditjen Tata Ruang diwakili Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Nasional ATR/BPN Sri Nurnaeni, ST. M.ENG (via zoom), Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Ir. Harris Simanjuntak, M.Dev.Plg (via zoom), Kepala BPP Provinsi NTT Drs. Bertoldus Lalo, MM, Dinas PU Provinsi NTT Markus Thomas Hermanus.
Sementara peserta yang hadir dari kabupaten perbatasan yaitu; Rote Ndao, Belu, Kupang, TTU, TTS, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Alor, Sabu Raijua, Malaka. (*dm).
