Kalabahi –
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada hari Sabtu (3/9) pukul 14.30.
“Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu yang rilis media-media nasional.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru yaitu, Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/16/ratusan-pemuda-alor-ikut-workshop-literasi-digital-dari-kementerian-kominfo/
Kenaikan harga BBM ini memicu sejumlah aktivis mahasiswa dan Cipayung di tanah air protes keras. Protes tersebut dilakukan melalui demonstrasi di hampir seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Ketua GMNI Cabang Alor Gilamo Turwin mengatakan, pihaknya bersama Cipayung plus; GMKI Kalabahi, PMKRI Alor, HMI Alor, IMM, SEMATA Kalabahi, IMP2 dan sejumlah OKP turun ke jalan memprotes kebijakan Presiden menaikkan harga BBM karena dampaknya cukup di rasakan masyarakat Alor di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan Bencana Seroja.
Menurut Gilamo, kenaikan harga BBM ini hanya selisih beberapa ribu rupiah saja namun dampaknya terjadi kenaikan harga-harga barang, sembako dan harga tarif transportasi umum hingga mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga biasanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/13/kasus-sas-aku-alor-tuntut-sinode-gmit-minta-maaf-secara-adat-pel-lantai-gereja-yang-kotor/
“Kenaikan BBM dari pemerintah pusat ini membuat masyarakat makin susah. Untuk itu kami Cipayung plus datang aksi ke DPRD meminta berdialog supaya dampak kenaikan BBM ini bisa diantisipasi pemerintah sehingga lonjakan harga-harga barang, sembako dan transportasi mobil dan perahu motor penumpang ini bisa dikendalikan. Sekarang perahu motor saja tarifnya naik dua hingga tiga kali lipat. Ini memberatkan masyarakat,” ujar Gilamo di sela aksi unjuk rasa pada Rabu (14/9) di kantor DPRD, Kalabahi Kota.
Gilamo menyesalkan Ketua DPRD Enny Anggrek dan 28 Anggotanya yang tidak hadir menemui demonstran untuk berdialog. DPRD malah mengutus Wakil Ketua II Sulaiman Singh yang menemui demonstran namun ditolak karena aksi mereka sebelumnya juga diterima Sulaiman Singh namun tidak ada tindak lanjutnya.
Ketua GMNI meminta Ketua DPRD dan 3 pimpinan Komisi perlu hadir berdialog supaya aspirasi mereka ini bisa ditindaklanjuti.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/12/aku-alor-tuntut-polisi-usut-terduga-pelaku-lain-di-kasus-sas-dan-tangkap-warga-yang-membully-korban/
Aspirasi yang akan disampaikan GMNI dan Cipayung plus yaitu meminta DPRD menyurati Presiden Jokowi bahwa mahasiswa di Alor menolak kenaikan BBM.
Selain itu GMNI juga meminta menghadirkan OPD-OPD terkait untuk membahas masalah lonjakan harga BBM, Sembako dan barang-barang penting lainnya, juga membahas kenaikan tarif transportasi.
“Harga BBM sekarang yang dijual eceran di desa-desa juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini Komisi yang membidangi pertamina, Migas, dan Dinas Perdagangan bisa hadir supaya dengar aspirasi kami. Kemudian ada juga kenaikan sembako di pasaran dan di kecamatan-kecamatan, ini di Komisi terkait juga perlu hadir supaya bisa memanggil dinas terkait melakukan pengawasan,” katanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/12/pernyataan-sikap-mahasiswa-aliansi-aku-alor-untuk-sinode-gmit-dan-polisi-di-kasus-vikaris-sas/
Ketua GMKI Kalabahi Kalfin R. Karbeka juga ikut menyesali sikap Ketua dan Anggota DPRD yang tidak hadir di kantor menemui demonstran padahal mereka semua baru pulang dari Kota Kupang mengikuti asistensi APBD-P di Provinsi.
Kalfin mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM ini membuat harga-harga barang, sembako dan tarif transportasi ikut naik signifikan. Karena itu ia berharap pada aksi berikutnya nanti DPRD bisa hadir sepenuhnya berdialog dengan mereka.
“Kami sangat kesal pada Ibu Ketua DPRD dan semua Anggota DPRD yang tidak hadir. Ini masalah serius yang butuh kehadiran mereka. Kita akan berdialog kalau Ketua DPRD dan Anggota lainnya sudah hadir,” kata Kalfin saat berdialog dengan Sulaiman Singh.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/11/ketua-komisi-iii-dprd-alor-dinkes-dan-bpbd-jemput-4-korban-gizi-buruk-di-abad-selatan/
Ketidakhadiran Ketua DPRD, pimpinan Komisi dan Anggota DPRD tersebut membuat aksi Cipayung di kantor DPRD menjadi ricuh. Kericuan terjadi setelah beberapa lama Sekretariat Dewan berkoordinasi untuk menghadirkan Ketua, Pimpinan Komisi dan Anggota namun hasilnya Ketua DPRD mengabarkan bahwa ia sakit sehingga tidak bisa menerima demonstran.
Puluhan demonstran kemudian mengamuk dan membakar Ban bekas di depan kantor DPRD, memprotes pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mau hadir menemui mereka. Mereka juga memaksa masuk hendak menyegel pintu kantor DPRD namun dihalau aparat kepolisian yang dipimpin Wakapolres Alor Kompol Pieter M. Johannis.
Negosiasi berlangsung alot, akhirnya pimpinan Cipayung menemui Wakil Ketua DPRD Sulaiman Singh untuk berdialog. Dialog pun mahasiswa tetap meminta Sulaiman Singh menghadirkan Ketua DPRD, Ketua-Ketua Komisi dan Anggota DPRD. Mereka protes memukul meja dan meninggalkan ruangan. Aksi pun berlanjut di depan gedung DPRD hingga sore hari.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/16/korban-perkosaan-dari-vikaris-sas-bertambah-jadi-14-orang/
Harga Komoditi Anjlok
Ketua GMNI Alor Gilamo Turwin ikut menyinggung harga-harga komoditi yang anjlok di tengah pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya anjloknya harga-harga komoditi ini membuat terjadi kesenjangan sosial. Sebab masyarakat dipastikan akan mengalami kesulitan hidup di tengah kenaikan BBM, kenaikan harga barang dan anjloknya harga komoditi.
“Harga komodoti misalnya kemiri itu harga sebelumnya Rp 25 ribu/kg sekarang turun menjadi Rp 21 ribu. Nah, harga-harga komoditi yang kami cek di pasaran semuanya hampir pasti ikut turun saat BBM naik dan harga barang ikut naik juga. Ini jelas membuat masyarakat makin susah. Apalagi harga sayuran di pasaran seperti daun ubi, bunga pepaya, kue rambut, kue kenari, jangan-jangan tidak ikut naik. Ini butuh peran pemerintah ikut mengawasi sehingga kami datang ke DPRD ini mau sampaikan hal itu untuk dicarikan solusinya. Sayangnya Ibu Ketua dan Anggota semua tidak ada (hadir),” kesal Gilamo.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/16/korban-perkosaan-dari-vikaris-sas-bertambah-jadi-14-orang/
Ketua GMNI meminta pemerintah dan DPRD ikut mengawasi anjloknya harga-harga komoditi di tengah inflasi akibat kenaikan BBM subsidi agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang parah.
Iflasi Melilit Alor
Beberapa bulan ini inflasi atau kenaikan harga-harga barang secara massif terjadi di pasaran Alor, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat masyarakat cukup resah. Harga sembako dan harga barang penting lainnya ikut melambung tinggi di dua pekan terakhir, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM.
Berdasarkan penulusuran tribuanapos.net, harga sembako, seperti beras 50 kg yang dijual di kapal di pelabuhan Kalabahi dengan harga Rp.420.000/sak, namun harga jual di Toko dipatok dengan harga Rp. 460.000/sak.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/16/ph-korban-sebut-sejumlah-kliennya-alami-trauma-serius-pasca-diperkosa-sas/
Terigu lencana merah sebelumya dijual dengan harga Rp. 225.000,-/sak, naik sekarang menjadi Rp 245.000,-/sak. Gula pasir sebelumnya Rp. 600.000,-/sak naik fantastis menjadi Rp. 660.000,-/sak
Kemudian harga Rokok Surya sebelumnya Rp. 200.000,-/slof kini naik menjadi Rp.203.000,-/slof. Rokok 153 satu bal biasanya Rp.1.650.000,- naik melambung menjadi Rp 1.800.000,-
Sementara itu, harga Bawang Merah di pasaran naik dari 30 ribu/kg menjadi Rp 35 ribu. Harga bawang putih juga ikut naik. Kemudian, Semen sebelumnya dijual dengan harga Rp 50 ribu/sak naik menjadi Rp 65 ribu – 75 ribu/sak.
Inflasi ini berdampak serius bagi kehidupan masyarakat Alor. Kondisi ini membuat Fraksi Partai Golkar Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur angkat suara di sidang paripurna DPRD.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/10/video-full-konpers-rumah-harapan-gmit-terkait-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-11-anak-di-alor/
Dalam pandangannya di sidang Paripurna DPRD, FPG menyorori inflasi yang mulai melilit kehidupan masyarakat Alor.
“Inflasi ini membuat kehidupan masyarakat makin susah sehingga kami menyoroti dalam pandangan Fraksi Golkar,” kata Wakil Ketua DPRD F-PG Alor, Sulaiman Singh, Jumat (2/9) di kantornya, Kalabahi Kota.
Menurutnya, inflasi ini terjadi pada harga sembilan bahan pokok atau Sembako, harga material dan non material yang dijual para pengusaha di Kabupaten Alor.
Sulaiman mengatakan, ia cukup heran dengan kenaikan harga ini karena belum ada faktor yang memicu inflasi secara serius seperti kenaikan BBM.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/11/breaking-news-alor-darurat-gizi-buruk-4-korban-dilaporkan-kritis-butuh-penanganan-serius/
Politisi senior partai Golkar itu lalu menuding ada pihak pengusaha yang sengaja menimbun dan menaikkan harga barang di tengah isu kenaikan harga BBM.
“BBM saja belum naik ko ini apa yang memicunya? Ini perlu di cek. Kalau situasi normal-normal saja berarti bahwa ada spekulan yang bermain di belakang ini semua,” katanya.
Sulaiman mengatakan Fraksinya sudah meminta DPRD segera membentuk panitia khusus atau Pansus untuk menyelidiki kenaikan harga-harga barang di pasaran yang disebutnya tidak wajar ini.
“Kami sudah wacanakan segera bentuk Pansus kita selidiki ini. Karena kenaikan harga barang ini cukup masif sehingga terjadi inflasi di daerah ini. Daerah lain di NTT tidak ada inflasi begini. Karena itu kita perlu membentuk Pansus untuk mencaritahu apa penyebabnya. Apakah inflasi ini masalahnya di alur transportasi, biaya buruh, container yang mahal di pelabuhan? Ini perlu dicek, dan Pansus yang bisa punya kewenangan itu,” ungkapnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/09/berhentikan-sas-dari-satatus-vikaris-majelis-sinode-gmit-minta-maaf-ke-korban/
“Kita akan lihat di sidang paripurna berikut, apa respon teman-teman Fraksi lain dalam merespon wacana Pansus ini. Kalau ada 5 fraksi yang mendukung maka Pansus jadi. Ini sedang kita konsolidasi untuk menentukan kepastian kesediaan Fraksi. Kalau fraksi tidak merespon ya silahkan masyarakat menilai sendiri. Karena ini masalah serius dan masalah kemaslahatan hidup ribuan orang Alor,” sambung dia.
Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan mempunyai kewenangan mengatur stabilitas harga pasar sehingga bisa menekan inflasi. Ia kemudian mencontohkan Presiden Jokowi yang mampu mengintervensi pasar dan menetapkan satu harga nasional di Papua.
“Minyak goreng naik presiden Jokowi intervensi akhirnya normal kembali. Papua sana harga semen sampai 1,5 juta, presiden intervensi dengan menetapkan harga secara nasional dan itu berhasil turun ke kisaran Rp 75 ribu/sak. Itulah tugas pemerintah, bisa intervensi-intervensi harga, menjaga stabilitas,” jelasnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/09/korban-bejat-tersangka-vikaris-gmit-sas-terus-bertambah-sebagian-lapor-polisi-hari-ini/
Sulaiman meminta pengusaha tidak seenaknya menaikkan harga barang di pasaran karena sudah pasti akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Ia juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segara melakukan operasi pasar.
“Pengusaha jangan seenaknya naikkan harga barang. Apalagi kalau ada spekulan-spekulan yang ikut bermain menampung barang-barang di gudang, nanti BBM naik baru dijual, ini kejahatan kemanusiaan. Saya minta mereka ini segera ditangkap dan diproses hukum,” tegas Sulaiman.
Selain itu, ia juga meminta pengusaha tidak seenaknya menaikkan harga barang dengan alasan mahalnya harga transportasi. Sebab Presiden Jokowi sudah memberikan subsidi transportasi Tol Laut sehingga ini sangat memudahkan pelayanan ekonomi yang ekonomis hingga ke pelosok daerah kepulauan.
“Subsidi negara cukup besar di Tol Laut. Jadi jangan alasan transportasi mahal segala. Kita ingin Pansus ini segera dibentuk baru akan ketahuan apa penyebab inflasi ini. Pasti akan ketahuan siapa yang main harga ini,” ujarnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/07/pemuda-gmit-imbau-masyarakat-lindungi-identitas-korban-kekerasan-seksual-6-anak-alor/
Pemerintah Tak Bisa Hindari Inflasi
Bupati Alor Amon Djobo, melalui Asisten III Melki Beli menjelaskan, pemerintah tidak bisa menghindari kenaikan harga-harga barang dan Sembako di pasaran. Sebab harga-harga barang yang ada sekarang ditentukan oleh hukum pasar.
“Kenaikan harga di mana-mana ini kondisi yang tidak bisa kita hindari. Karena itu bagaimana supaya kita bisa jaga stabilitas harga. Caranya bagaimana ya dengan intervensi pemerintah. Dinas Perdagangan sudah (lakukan) itu. Misalnya pada minyak goreng yang salah satu kebutuhan pokok yang agak sedikit terganggu tapi pemerintah lakukan intervensi pasar. Intervensi juga kami lakukan bersama DPRD lewat program dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan masyarakat yang kecil sehingga mereka bisa punya uang dan bisa belanjakan. Saya pikir itu saja tugas pemerintah,” kata Melki seusai mendampingi Bupati Amon mengikuti sidang Paripurna DPRD, Kamis (1/9) di Kalabahi.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/06/polisi-tetapkan-vikaris-gereja-tersangka-pemerkosaan-anak-ahli-hukum-kebiri/
Selain harga sembako, Melki juga menyebut, kenaikan harga material juga membuat pemerintah tidak bisa hindari sebab hal itu juga akan ikut berpengaruh pada postur belanja APBD di proyek-proyek infrastruktur, bangunan dan perumahan.
Karena itu solusinya pemerintah sudah melakukan kajian-kajian perhitungan harga material bersama Dinas PUPR dan OPD terkait agar ada penyesuaian harga standar yang perlu disesuaikan dengan harga pasaran saat ini.
“Kita ada komunikasi dengan teman-teman dari PUPR misalnya soal penentuan standar-standar harga akan disesuaikan secara baik sehingga tidak memberatkan seluruh sektor yang bekerja di bidang infrastruktur,” jelasnya.
Melki kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak berwenang mengatur harga-harga barang dan sembako di pasaran yang mengalami inflasi. Tugas pemerintah hanya bisa membuat dan mempermudah regulasi untuk bisa membantu menjaga stabilitas harga di pasaran.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/07/kecam-kekerasan-seksual-6-anak-alor-lpa-ntt-penyidik-perlu-penambahan-pasal-uu-tpks/
“Jadi pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk bagaimana mengatasi persoalan ini walaupun kita tidak bisa intervensi oh harga jangan naik ya itu tidak bisa, tapi bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ini dengan hal-hal terkait regulasi dan program kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Mengenai ada pengusaha yang mengeluhkan harga transportasi kapal dan biaya buruh yang besar di pelabuhan sehingga terpaksa harus menaikkan harga jual, Melki mengatakan hal itu pemerintah akan atur dengan regulasi-regulasi sehingga bisa menjaga stabilitas harga.
“Saya mau katakan bahwa kenaikan harga ini bukan kemauan pemerintah, tidak. Ini memang nilai harga pasar yang harus kita ikuti. Karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas harga dengan intervensi dengan berbagai cara supaya baik itu kontraktor dan lain-lain bisa tetap terjaga,” terangnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/11/rayakan-hut-pd-ke-21-dpc-partai-demokrat-alor-lepas-balon/
Selain itu, tentang sikap pemerintah mengenai adanya dugaan pengusaha besar yang diduga bebas bermain harga dan menentukkan harga sendiri, Melki kembali menegaskan bahwa itu juga pemerintah tidak berwenang mengintervensi.
“Intervensi yang bisa kita lakukan adalah contohnya di perdagangan sudah mulai buat jual minyak goreng murah. Itu salah satu intervensi pemerintah. Kan kita tidak bisa terlibat langsung sampai di dalam. Kita jaga betul-betul itu,” ucapnya.
“Minyak goreng kemarin yang masuk ada 2 kontainer, kita minta teman-teman di (Dinas) Perdagangan jual semua. Saya kira itu cara-cara yang bisa pemerintah buat, selain program peningkatan sektor-sektor ekonomi di masyarakat yang kita buat. Jadi peningkatan harga naik tetapi pendapatan masyarakat tetap kita upayakan juga sehingga bisa berimbang di situ,” sambung Melki.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/10/tentang-mery-kolimon-tolak-hukuman-mati-obyektivitas-bantuan-hukum-gmit-dan-dugaan-pelaku-lain-di-kasus-sas/
Selain itu soal, pengawasan pemerintah untuk mencegah penimbunan stok barang yang nanti dijual ketika harga BBM naik? Melki mengatakan:
“Kita kemarin ada turun di masyarakat pantau di setiap pasar, di pengusaha untuk memastikan mereka jual sesuai harga atau tidak. Kami kemarin turun di pedagang yang menjual daging misalnya, ini daging dari mana, dari Surabaya na jangan dulu jual karena ada penyakit mulut dan kuku. Itu cara-cara yang bisa membantu masyarakat sekaligus mengingatkan kepada pengusaha supaya mereka bisa konsisten dengan harga yang memang sesuai dengan kemampuan masyarakat begitu.”
Sementara itu disinggung mengenai peran Pemda supaya pengusaha bisa memanfaatkan jasa transportasi Tol Laut yang ada karena Tol Laut ini mendapat subsidi yang besar dari pemerintah pusat? Kata Melki:
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/09/wakil-rektor-i-untrib-tutup-kegiatan-ordik-2022/
“Tol laut ini kan dia tidak hanya antar barang tetapi dia kasih keluar barang juga. Jadi ketika Tol Laut datang lebih banyak digunakan oleh teman-teman kita pengusaha. Mereka membawa segala macam kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Tapi dia berharap ketika dia keluar dari Alor ini juga ada kebutuhan-kebutuhan, ada kegiatan-kegiatan misalnya hasil komoditas masyarakat yang bisa dibawa keluar. Jadi kemarin teman-teman dari perdagangan sudah berupaya itu melihat secara baik kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan kehadiran tol laut yang luar biasa ini. Jadi tidak saja orang bawa barang tetapi lewat cara ini kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat lewat penjualan komoditi kemiri dan lain-lain yang kita bisa jual antar pulau. Saya pikir begitu.”
Untuk harga komoditi, apakah masih tetap stabil? Melki menjawab: “Ya pokoknya dia berhubungan dengan harga pasar sih kita tidak bisa menekan itu. Dia naik turun-naik turun itu sesuai dengan kondisi (pasar) yang ada. Kita berharap mutu komoditi kita tetap terjaga supaya harga bisa tetap baik. Kita minta masyarakat hanya mutu itu saja yang perlu dijaga.”
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/05/vikaris-sas-mengaku-khilaf-dan-meminta-maaf-pada-gmit-dan-keluarga-korban/
Meski demikian, Asisten III Melki Beli memastikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan mengundang pengusaha dan OPD terkait untuk membahas masalah antisipasi kenaikan BBM, Inflasi dan anjloknya harga komoditi.
“Pasti. Pasti diundang. Saya pikir bisa karena kita sudah jalan satu semester. Kita masih disibukkan dengan kegiatan persidangan DPRD, jadi kita akan lihat waktu untuk duduk sama-sama bahas ini,” tutup mantan Sekretaris Bapelitbang Alor itu.
Ada Kenaikan Harga Tapi Bukan Inflasi
