Lomboan Djahamou Duga Ada Pencurian Aliran Listrik untuk Dipasang di Rumah Pribadi Ketua DPRD Alor

Kalabahi –

Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor bersama tokoh masyarakat, Lomboan Djahamou menggelar aksi unjuk rasa di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kalabahi, Rabu (12/10) siang.

Aksi itu Lomboan membeberkan ada dugaan pencurian aliran listrik PLN untuk dipasang di rumah pribadi Ketua DPRD Alor Enny Anggrek yang beralamat di Jembatan Hitam, Kalabahi.

Aksi GMNI dan Lomboan Djahamou diterima Manager PLN ULP Kalabahi Tefu, yang diwakili Supervisor Pelayanan Pelanggan, Johan.

Lomboan menuduh bahwa Ketua DPRD Alor Enny Anggrek diduga mencuri aliran listrik PLN untuk dipasang di kolam renang dan AC kamar tidur di rumahnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/10/17/unjuk-rasa-sentil-kasusnya-ketua-dprd-alor-ada-penumpang-gelap-di-demo-gmni/

Lomboan menyebut, informasi adanya dugaan pencurian aliran listrik tersebut diperolehnya dari mantan Manager PLN ULP Kalabahi, Tambunan, sebelum yang bersangkutan pindah tugas dari Alor.

“Ada dugaan pencurian (aliran) listrik PLN oleh Ketua DPRD Alor. Sebagai masyarakat, saya pernah lapor polisi di Polres Alor atas dugaan pencurian listrik yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pejabat daerah,” kata Lomboan dalam orasinya di depan kantor PLN, Kalabahi Kota.

“Saya ada bukti rekaman. Saya bicara dengan kepala PLN lama Pak Tambunan bahwa yang mencuri listrik itu diduga adalah Ketua DPRD Alor. Dia pencuri listrik kasih masuk di Kolam Renang dan tempat tidur ruangan ber-AC. Itu pernyataan resmi pak Tambunan,” lanjut Lomboan.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/10/15/isu-stunting-jadi-konsen-kegiatan-golkar-alor-jelang-hut-ke-58/

Untuk itu, sebagai tokoh masyarakat dirinya datang bersama aktivis GMNI Alor untuk mempertanyakan apa langkah konkret yang perlu ditempuh PLN terhadap masalah itu.

“Nah, itu kami mau tanya, sebagai pejabat dia sudah bayar lunas belum, atau bayar cicilan, masih kredit. Kalau dia cicilan masih kredit maka orang masyarakat biasa juga harus di kasih cicilan. Jangan masyarakat biasa tiba-tiba di kasih putus (meterannya), bayar denda lagi” kesalnya.

Lomboan juga menyesali sikap pimpinan PLN atas penerapan denda meteran masyarakat yang bermasalah, padahal sebelumnya sudah dilaporkan masalah itu ke kantor PLN.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/10/14/jelang-hut-ke-58-ketua-dpd-ii-golkar-alor-ajak-masyarakat-ikut-jalan-santai-ada-undian-hadiah-menarik/

“Ini kasus saya alami. Saya punya meteran bermasalah, saya datang ke PLN saya lapor ke petugas, mereka bilang nanti mereka turun, ko tidak turun-turun. Terus tiba-tiba saya dapat teguran, dapat denda. Loh ini kan bukan kesalahan saya. Kenapa saya sudah lapor, bapak tidak datang, ko saya dapat surat teguran langsung,” ungkapnya.

“Saya masyarakat biasa, saya bayar lunas, pak. Tetapi pejabat daerah punya, tidak dibayar lunas. PLN malah diam-diam aja, gak lapor polisi ke apa ke. Kalau syaratnya itu bisa (bayar) cicil, bilang supaya kita semua masyarakat juga cicil,” lanjut Lomboan.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/10/13/berkas-p-21-polisi-serahkan-tersangka-sas-ke-kejaksaan-negeri-alor/

“Jadi bersama adik-adik mahasiswa ini, kami datang pertanyakan PLN tolong memberikan penjelasan sejelas-jelasnya ada dugaan-dugaan pencurian listrik (atau tidak), apalagi ini menyangkut pejabat, pak. Kami minta penjelasan, apa sudah lunas atau belum, pak,” ujar Lomboan di depan Supervisor PLN, Johan yang menerima demonstran GMNI.

Johan: Saya Kurang Paham Menjawabnya

Manager PLN ULP Kalabahi Tefu, yang diwakili Supervisor Pelayanan Pelanggan, Johan, mengatakan dia kurang tahu bagaimana menjawab ada dugaan pencirian aliran listrik yang menyeret nama Ketua DPRD Alor. Menurutnya hal itu merupakan rahasia perusahaan antara pelanggan dan PLN, yang tidak semestinya bocor ke publik.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/26/polisi-tahan-seorang-koster-gereja-gmit-di-alor-yang-diduga-cabuli-anak/

“Kalau Anggota Dewan itu saya agak sedikit kurang paham menjawabnya. Jadi agak salah juga saya menjawabnya. Hal seperti itu adalah (urusan) pribadi antara pelanggan dengan PLN dan bukan hal umum,” kata Johan menjawab Lomboan sambil tersenyum.

Johan kembali menegaskan bahwa informasi penggunaan daya listrik oleh pelanggan itu merupakan rahasia perusahaan. Ia mengatakan bahwa informasi itu seharusnya tidak boleh bocor ke publik.

“Jadi kalau bapak menggunakan berapa KWH sebulan, itu oleh PLN tidak boleh disebarkan karena itu informasi antara pelanggan dan produsennya,” lanjut dia sambil menegaskan bahwa ia tidak tahu ada pencurian aliran listrik.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/24/terima-aduan-kasus-sas-dari-aku-alor-dprd-pastikan-panggil-bupati-dan-ketua-ms-gmit/

Namun pernyataan Johan itu mendapat protes dari Lomboan. Dia mengatakan bahwa, kalau masalah itu terjadi pada produsen masyarakat biasa maka hal itu tidak masalah. “Yang jadi masalah ini dia (Ketua DPRD) ini pejabat publik,” tegasnya.

“Karena waktu itu Pak Tambunan bilang, kalau masalahnya itu listriknya macet ya itu nda ada masalah, pak. Ini nyolong, pak. Masa bapak mau menutupi untuk menjaga privasinya bagaimana?” kesal Lomboan sambil mengakhiri dialog dengan Johan dan meninggalkan halaman kantor PLN.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/09/16/korban-perkosaan-dari-vikaris-sas-bertambah-jadi-14-orang/

Enny Anggrek: Tidak Ada yang Pencuri Listrik

Sementara itu Ketua DPRD Alor Enny Anggrek membantah bahwa dirinya melakukan pencurian aliran listrik PLN untuk dialiri ke rumahnya. Enny menegaskan bahwa pernyataan Lomboan itu adalah fitnah. Enny kemudian meminta PLN untuk melaporkan ke Polisi jika informasi tersebut merugikan PLN.

“Siapa yang curi listrik? Tidak ada itu. Fitnah itu. Kalau PLN merasa dirugikan ya silahkan lapor Polisi to,” tegas Enny.

Usai berdialog dengan PLN, masa aksi GMNI dan Lomboan melanjutkan aksinya di kantor DPRD Alor. Mereka dikawal ketat puluhan aparat keamanan Polres Alor. (*dm).