Mahasiswa UNDIP Adriano Padama ketika menangis di hadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai harga beras mahal di Pulau Alor. Dialog itu berlangsung ketika Mentan Andi Amran menjadi pembicara dalam acara penerimaan Mahasiswa Baru UNDIP, Kamis (6/8) di Semarang. (Foto: doc trubuanapos.net).
Editorial Oleh: Redaksi
Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-81. Selama lebih dari delapan dekade, negeri ini mencatat berbagai kemajuan pembangunan, mulai dari jalan tol yang membentang ribuan kilometer, bendungan, pelabuhan, bandar udara, hingga meningkatnya rasio elektrifikasi nasional. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih ada sudut-sudut Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hak paling mendasar sebagai warga negara: akses terhadap listrik.
Salah satu potret itu berada di Desa Purnama, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Di kampung yang berada di pesisir selatan Pulau Alor itu, sebagian masyarakat hingga kini masih hidup tanpa jaringan listrik PLN. Kampung tersebut juga merupakan kampung asal ibunda mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Adriano Padama, yakni Ade Irma Retebana.
Kisah yang datang dari Pureman bukan sekadar tentang sebuah desa yang belum menikmati terang lampu listrik. Lebih dari itu, ia adalah cermin tentang masih adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Bagi masyarakat perkotaan, menyalakan lampu pada malam hari adalah sesuatu yang biasa. Namun, bagi warga Pureman, cahaya masih menjadi kemewahan yang belum sepenuhnya dapat mereka nikmati.
Padahal, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga. Di era digital, listrik menjadi fondasi pembangunan. Pendidikan bergantung pada penerangan dan teknologi. Pelayanan kesehatan membutuhkan pasokan listrik yang andal. Aktivitas ekonomi memerlukan energi untuk meningkatkan produktivitas. Tanpa listrik, peluang masyarakat untuk berkembang menjadi jauh lebih terbatas.
Persoalan yang dihadapi Pureman juga tidak berhenti pada belum tersedianya jaringan listrik. Infrastruktur jalan menuju wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar. Banyak warga lebih memilih jalur laut sebagai akses utama menuju Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, dengan waktu tempuh yang dapat mencapai sekitar sembilan jam, bergantung pada kondisi cuaca dan gelombang.
Akibatnya, biaya distribusi barang menjadi tinggi. Harga kebutuhan pokok, termasuk beras, dapat mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Beban itu harus ditanggung masyarakat setiap hari, bukan karena mereka menginginkannya, melainkan karena keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya teratasi.
Di Kecamatan Pureman, sekitar lima ribu jiwa yang tersebar di empat desa menggantungkan harapan pada hadirnya pembangunan yang lebih merata. Wilayah ini berada di bagian selatan Pulau Alor dan menghadap langsung ke perairan yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste. Dari pesisir Pureman, perjalanan menuju negara tetangga bahkan hanya memerlukan waktu sekitar dua setengah jam menggunakan perahu motor.
Posisi geografis tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi negara untuk memberi perhatian lebih besar. Kawasan perbatasan bukan hanya halaman belakang Indonesia. Ia adalah beranda depan yang mencerminkan wajah negara.
Editorial ini memandang bahwa aspirasi masyarakat agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri BUMN dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, berkunjung langsung ke Kecamatan Pureman merupakan harapan yang patut didengar. Kunjungan lapangan bukan sekadar seremoni, melainkan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat menjalani kehidupan dengan berbagai keterbatasan akses energi dan infrastruktur.
Tentu, pembangunan jaringan listrik di wilayah kepulauan memiliki tantangan teknis, geografis, dan pembiayaan yang tidak sederhana. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan sebagian warga negara terus berada dalam ketertinggalan. Justru di situlah makna kehadiran negara diuji: menghadirkan pelayanan dasar bagi mereka yang paling sulit dijangkau.
Konstitusi mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat itu tidak mengenal batas geografis. Ia berlaku bagi warga di kota besar maupun mereka yang tinggal di pesisir selatan Pulau Alor.
Listrik bukan hanya soal tiang, kabel, atau gardu. Listrik adalah cahaya yang memungkinkan anak-anak belajar lebih lama, tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik, nelayan menyimpan hasil tangkapan dengan lebih optimal, dan pelaku usaha kecil mengembangkan ekonominya.
Begitu pula jalan. Jalan bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, pasar, dan berbagai peluang kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, pembangunan di Pureman tidak semestinya dipandang sebagai proyek biasa. Ia adalah investasi untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat kawasan perbatasan, sekaligus memastikan bahwa tidak ada warga negara yang merasa tertinggal dari arus kemajuan bangsa.
Indonesia telah membuktikan mampu membangun berbagai infrastruktur berskala besar. Kini saatnya memastikan bahwa semangat yang sama menjangkau desa-desa yang masih menunggu terang.
Harapan masyarakat Pureman sesungguhnya sangat sederhana. Mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin menikmati hak yang sama dengan jutaan warga Indonesia lainnya: listrik yang menyala setiap malam, jalan yang layak dilalui, harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, serta kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.
Apabila suatu hari Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) berkesempatan menginjakkan kaki di Desa Purnama, mereka mungkin akan melihat lebih dari sekadar sebuah kampung yang belum berlistrik. Mereka akan melihat wajah-wajah penuh harapan yang percaya bahwa negara tidak pernah melupakan mereka.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan terang hingga ke kampung-kampung yang selama ini masih hidup dalam kegelapan.
Ketika lampu pertama akhirnya menyala di Pureman, yang menyala bukan hanya bohlam di rumah-rumah warga. Yang menyala adalah harapan, kepercayaan, dan keyakinan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Pureman, dari Miangas hingga Rote.
