Kalabahi- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor, Dewi Odja mengatakan, pemerintah daerah berhasil mendapatkan predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan pengelolaan keuangan daerah selam empat tahun beruntung hingga tahun 2024. Predikat opini WTP itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pemerintah daerah mampu menyanyikan laporan keuangan sesuai kriteria dan syarat yang ditetapkan BPK.
Terdapat empat jenis opini yang biasanya diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Masing-masing opini mempunyai kriteria sendiri.
Dewi Odja menjelaskan, pihaknya mendapatkan predikat opini WTP dari BPK karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala keuangan untuk melaporkan seluruh pengelolaan keuangan daerah secara baik sesuai syarat yang ditentukan BPK.
“Ya WTP ini bagian dari tanggung jawab kita untuk pengelolaan keuangan daerah harus mendapat predikat tertinggi. Karena dampak dari itu kita dapat insentif fiskal, gitu om,” kata Dewi, Rabu (26/6) di Kalabahi.
Dewi mengungkapkan, prestasi pengelolaan keuangan daerah ini sudah disampaikan oleh Pj Bupati Alor Zet Soni Libing dalam rapat paripurna DPRD Alor membahas agenda pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2024, Senin 24 Juni di gedung DPRD.
“Kemarin pengantar nota keuangan, pak Pj Bupati Alor sudah sampaikan bahwa kita sudah empat tahun berturut-turut dapat predikat tertinggi, WTP. Ini suatu kebanggaan luar biasa bagi kami, bagi kita semua masyarakat Alor,” ujarnya.
Dewi memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD dan instansi pemerintahan yang sudah bekerja maksimal untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara baik hingga dapat predikat opini WTP.
“Bagi saya ini adalah pekerjaan bersama ya. Pekerjaan bersama semua unsur di pemerintahan gitu. Kami di keuangan fungsinya hanya mengkonsolidasikan semua unsur yang ada. Nah, dari fungsi itu kita maksimalkan supaya penyajian laporan itu bisa baik sesuai dengan akuntansi pemerintahan,” katanya bangga.
Menurutnya, peran pimpinan OPD dan semua pihak yang mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah ini sangat membantu PKAD untuk menyiapkan sistem dan laporan keuangan yang baik untuk disajikan kepada BPK. Kerja sama ini perlu diapresiasi sebagai kerja tim yang hebat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kita di sini juga kerja tim yang hebat. Oh ini harus dikredit, ini harus didebet, ini harus disajikan dengan A, disajikan dengan B. Kategori-kategori itu yang kita dudukan pada posisinya biar supaya bagaimana meyakinkan BPK bahwa yang memang kita sajikan ini memang benar karena tentu setelah kita sajikan nanti mereka akan uji secara fisik di lapangan. Administrasi diuji, fisik lapangan diuji, benar tidak yang kita sajikan ini. Uji itu tentu BPK profesional dalam hal itu. Nah itu kerja kita di sini,” ungkapnya sambil bangga pada timnya di PKAD.
“Jadi WTP ini artinya semua sistim bergerak memenuhi semua kriteria yang disajikan dalam laporan keuangan kita. Kita memang menggunakan aplikasi untuk penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, tapi aplikasi itu digerakkan oleh SDM. Masa orang tidak bergerak. Nah ini butuh tenaga, pikiran, keseriusan, ketekunan, sabar, karena kadangkala data dari OPD itu kami tunggu agak lama, sementara kami harus cepat mau olah data itu baru kita sampaikan ke pemeriksa. Jadi kita di keuangan ini harus kuat, kita butuh kesabaran tinggi,” sambung Dewi sambil senyum manis.
Dewi menambahkan, predikat opini WTP ini berhasil diraih daerah karena semua syarat item keuangan yang ditetapkan BPK itu semuanya terpenuhi tim PKAD. “Kenapa (pemerintahan lama) kemarin-kemarin kita WDP, disclaimer, itu karena ada item yang belum bisa dilaporkan,” katanya.
Dewi menyindir sejumlah Anggota DPRD Alor yang vokal mengkritik laporan keuangan daerah dalam sidang pertanggungjawaban keuangan daerah di DPRD Alor Senin kemarin. Ia menyebut, kritik boleh saja asal perlu juga memberikan apresiasi atas prestasi WTP yang diraih daerah.
“Kita WTP ko kamu marah-marah? Disclaimer kemarin kamu tidak marah-marah begini. Jangan lah begitu. Hal yang baik kita harus apresiasi dong. Itu baru fair,” tegasnya.
Dewi menyampaikan ucapan terima kasih dari Pj Bupati Alor Zet Soni Libing kepada seluruh Anggota DPRD, pimpinan OPD dan masyarakat atas prestasi WTP yang diraih daerah ini. Ucapan terima kasih itu pun sudah disampaikan oleh Pj Bupati saat sidang pengantar nota keuangan di DPRD Senin kemarin.
“Kemarin sidang pengantar nota pertanggungjawaban keuangan di DPRD, Bapak Pj Bupati Alor menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada DPRD, kepada masyarakat, dan kepada semua yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah hingga mencapai WTP ini karena ini atas kerja sama semua pihak, bukan saya pribadi saja yang kerja tapi kita semua,” katanya.
Selain itu, Dewi juga memprediksi bahwa ke depan tantangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ini akan semakin berat karena ada sejumlah perubahan regulasi. Karena itu ia berharap butuh kerja tim yang hebat untuk bekerja ekstra menjawab tantangan itu.
“Ke depan tantangan keuangan akan semakin besar karena pemeriksaan laporan keuangan itu tidak seperti dulu lagi ko ya kita mau serahkan di tanggal 3, ini sekarang tidak. Sekarang kita kirim kita punya konsep, kesesuaian antara vertikal dan horizontal ini analitisnya diuji kelayakannya, kesesuaian angkanya sudah cocok baru mereka jadwalkan kita penyerahan. Kita punya batasan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Dewi Odja juga memprediksi bahwa jika ke depan laporan keuangan daerah tidak cermat dibuat maka potensi Alor mendapat opini Disclaimer bisa mungkin terjadi lagi. Sebab jika disclaimer maka otomatis Alor tidak akan dapat dana insentif fiskal.
“Kalau kita taat dan disiplin menyerahkan laporan maka kita dapat dana insentif fiskal itu. Kita WTP baru kita bisa terima dana insentif fiskal,” ujarnya.
Dewi juga memberikan apresiasi kepada timnya di PKAD karena berhasil bekerja maksimal dalam tim sehingga Alor empat tahun beruntun dapat predikat opini WTP dari BPK. Ia berharap prestasi ini dapat terus dijaga dan dikembangkan.
“Kita WTP selama empat tahun berturut-turut ini kita dapat dana insentif fiskal. Tahun-tahun sebelumnya kita dapat 2 M, tahun 2023 insentif fiskal kita capai 20,9 Miliar lebih, tahun 2024 ini kita terima sekitar 7,9 Miliar. Dana itu yang dipakai untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan macam-macam sesuai dengan petunjuk juknis yang ada. Jadi uang ini bukan Dewi Odja yang dapat, tidak,” katanya sambil bangga pada timnya.
Dewi Odja meminta masyarakat Alor mendukung pengelolaan keuangan pemerintah dengan ikut mengawasi pembangunan di masyarakat. Karena Alor tidak bisa dibangun dengan PAD yang hanya 58 Miliar saja, melainkan butuh tambahan dana insentif fiskal.
Disinggung mengenai wacana mutasi dirinya ke OPD lain, Dewi hanya tersenyum sambil mengatakan urusan mutasi menjadi kewenangan pimpinan.
“Saya sudah ikut uji kompetensi kemarin. Saya jawab semua dengan baik karena saya cukup paham dengan keuangan daerah. Urusan mutasi itu urusan pimpinan lah, bukan ranah saya. Saya hanya bekerja saja. Saya juga siap bekerja di mana saja untuk daerah ini,” tutup Dewi.
Sebelumnya pada pekan lalu aktivis senior, Lomboan Djahamou menggelar aksi unjuk rasa di kantor PKAD. Aksi itu Lomboan memberikan buket bunga kepada pegawai kebersihan di kantor tersebut sambil menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus karena tim PKAD mulai dari petugas kebersihan hingga Kaban mampu bekerja ekstra hingga Alor mendapat predikat opini WTP selama empat tahun beruntun.
“Kalau kita mau maju, kalau daerah ini mau maju, kita harus terus belajar mengakui dan memberikan apresiasi minimal berterimakasih atas keberhasilan perjuangan orang lain dalam suatu beban tanggung jawabnya. Bukan sebaliknya kita iri hati, jengkel dan mencari-cari aib mereka yang belum tentu benar. Itulah kepemimpinan yang bermartabat,” kata Lomboan mengakhiri orasinya. (*dm).
