Tenaga Ahli Desa, Machris Mau, SP. (Foto: dok tribuanapos.net/dm).
Kalabahi – Pemerintah Kabupaten Alor, Provinsi NTT, diminta mengevaluasi total program daerah di sektor pangan. Evaluasi kebijakan sektor pangan ini diungkapkan sejumlah aktivis daerah buntut dari stok pangan beras yang habis di pasaran selama dua bulan terakhir ini.
“Saya kira kondisi kelangkaan beras ini membuat daerah harus pikirkan evaluasi kebijakan-kebijakan di sektor pangan, sesuai jargon daerah; Alor Kenyang, Alor Pintar dan Alor Sehat,” kata tenaga ahli Desa Macris Mau, Sabtu (4/3) di Kalabahi.
Machris menjelaskan, krisis beras ini terjadi sebagai akibat dari daerah selama ini tidak siap dengan kebijakan-kebijakan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kebutuhan dasar seperti beras ini. Padahal kelangkaan beras ini sudah harus diprediksi atau diketahui oleh pemerintah daerah tiga bulan sebelumnya untuk diantisipasi lebih dini.
“Prediksi seperti cuaca buruk, angin kencang, hujan, kekeringan dan macam-macam ini sudah harus diketahui daerah dua atau tiga bulan sebelumnya, sehingga dilakukan lah langkah-langkah antisipasi oleh OPD terkait bekerja sama dengan pihak swasta. Saat seperti ini itu daerah sudah punya strategi penanganan, bukan kita kaget-kaget menghadapinya,” ujarnya.
Machris Mau mengemukakan bahwa selama ini amatannya daerah hanya terbuai dengan hal-hal yang rutinitas saja tanpa memikirkan hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya mitigasi.
“Mitigasi soal bencana, kekeringan, curah hujan besar, kelangkaan beras, kelangkaan gula, minyak tanah dan sembako lain itu selama ini tidak ada kebijakan mitigasi yang harus dibuat dua atau tiga bulan sebelumnya,” katanya.
Machris menyesalkan karena soal kelangkaan stok beras ini seolah-olah Kabupaten Alor tidak ada lahan pertanian yang cukup untuk menanam lumbung pangan seperti beras.
“Ini bukan karena kita tidak punya sentra produksi pangan terutama padi. Alor punya itu. Apakah kawasan-kawasan sentra produksi padi seperti Lantoka, Padang Panjang, Mainang, Bukapiting, Pailelang, Aimoli, Pantar, apakah itu sudah kita maksimalkan atau belum. Sehingga pada saat kelangkaan begini kita tidak panic dan kaget,” katanya.
Machris Mau meminta pemerintah daerah atau OPD pangan dan DPRD Alor untuk menggelar rapat evaluasi implementasi kebijakan daerah di sektor pangan untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang akan terjadi di tahun ini di seluruh dunia.
“Kebijakan-kebijakan menumbuhkan sentra produksi daerah ini harus dipikirkan supaya kita tidak kaget menghadapi krisis pangan. Saya pikir daerah sudah harus evaluasi kebijakan di sektor pangan,” ujarnya.
Selaku tenaga ahli Desa, Machris juga mengatakan, di tahun 2023 ini dengan melihat gejolak krisis pangan ini maka pihaknya sedang memikirkan dana desa untuk digunakan mengantisipasi rawan pangan seperti ini. Karena dampak krisis pangan ini yang paling dirasakan adalah masyarakat desa.
“Kita lagi memantau perkembangan di dua tiga bulan ke depan. Kalau kondisi ini terus terjadi maka kita akan gunakan dana desa untuk genjot sektor pangan,” pungkas Machris.
Tentang kebijakan impor beras, Machris menyebut, impor juga agak sedikit sulit karena ada berbagai administrasi yang perlu dipenuhi.
“Import berarti kita punya jargon Alor Kenyang, Sehat Pintar ini tidak akan ada selama ini. Jadi kebijakan ketahanan pangan ini harus kita evaluasi kembali,” tutup Machris.
Aktivis senior Viktor Sumaa mengatakan, kelangkaan beras ini membuat pemerintah terkesan gagal dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakat. Viktor menyebut, pemerintah seharusnya mengantisipasi krisis pangan ini jauh hari sebelum datang musim penghujan.
“Pemerintah harus memastikan stok beras yang cukup baik di gudang pemerintah ataupun gudang pengusaha. Ini potret bahwa pemerintah kita dengan program Alor Kenyang itu gagal total karena pada kenyataannya kita mengalami kelangkaan beras akibat stok pangan lokal kita yang tidak mencukupi,” katanya.
Viktor menjelaskan, pengendalian harga atau operasi pasar yang dilakukan sekarang oleh pemerintah dan Bulog ini dirasa bukan menjadi solusi yang jitu.
Sebab operasi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk intervensi pasar yang dilakukan secara rutin sehingga harga dan stok tetap terkendali.
“Operasi pasar ini merupakan kegiatan normatif yang rutin dilakukan, tidak menunggu harus ada kelangkaan beras barulah dilakukan operasi pasar. Jika operasi pasar dilakukan sekarang saat stok beras habis maka itu bukan solusi jitu. Seharusnya yang dilakukan adalah pemerintah dan Bulog menyediakan stok beras yang cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Upaya antisipatif mestinya menjadi perhatian pemerintah jauh sebelum terjadi kemahalan atau kelangkaan beras, misalkan dengan memprediksi dampak dari cuaca ekstrim, apalagi itu cuaca musiman.
“Faktanya sudah hampir dua bulan ini Alor telah mengalami kemahalan beras bahkan telah mengalami kelangkaan. Ini adalah musibah yang berani saya katakan sebagai dampak dari kemalasan berpikir pemerintah daerah, Bupati Alor, Wakil Bupati, 30 Anggota DPRD dan OPD terkait. Mereka ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap musibah ini,” tegasnya.
Viktor meminta pemerintah melakukan sidak ke distributor beras di Kota Kalabahi agar mengantisipasi terjadi penumpukan stok beras di gudang-gudang beras.
Di sisi lain, pemerintah tidak harus menunggu dengan alasan cuaca sehingga angkutan beras dari pulau Jawa dan Sulawesi terhambat.
“Pertanyaannya sampaikan kapan masyarakat harus menunggu. Maka pemerintah mestinya mengambil langkah berani karena alasan mendesak maka segera menggunakan keuangan daerah menyewa perahu motor Alor sebanyak mungkin membeli beras di Kupang dan Rote. Lagian tidak mungkin kita menunggu dalam ketidakpastian cuaca dan ketidakpastian beras dari Jawa dan Sulawesi bisa sampai Alor dalam waktu dekat,” ujarnya.
“Intinya pemerintah harus hilangkan kemalasan berpikir dan segera bertindak. Saya kuatir jika dalam 1 atau 2 minggu ini masih terjadi kelangkaan maka bisa saja masyarakat akan melakukan protes besar-besaran kepada pemerintah, karena ini menyangkut beras, menyangkut perut yang tidak bisa di tunda,” tegas Viktor.
Sebelumnya diberitakan, stok beras di pasaran Alor kosong. Kepala Dinas Perdagangan Alor Alyos Wakono membenarkan stok beras habis di pasaran, namun yang ada hanya stok beras dari Bulog.
Alyos mengatakan, pemerintah dan Bulog sudah menggelar oeprasi pasar di sejumlah daerah sejak 20 Januari 2023. Operasi ini akan terus berjalan. Alyos juga memastikan bahwa Bulog saat ini sedang koordinasi tambahan stok beras dari Surbaya dan Makasar. (*dm).
