Besaran Biaya Administrasi Dana KPM yang Diduga Dipotong Agen BRILink Alor

Kasat Serse Alor Iptu Yohanis Wila Mira, S.Sos
Kasat Serse Alor Iptu Yohanis Wila Mira, S.Sos

Kalabahi –

Kepolisian Resort Alor sedang melidik kasus dugaan korupsi distribusi dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Alor Propinsi NTT. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk didengar keterangannya.

Kasus tersebut, terindikasi menelan kerugian Negara sebesar ratusan juta rupiah.

Berikut data besaran biaya pemotongan administrasi yang diduga dipotong agen BRILink per wilayah, dihimpun media ini melalui sumber seorang petugas PKH di Kabupaten Alor:

a. Agen Alor Timur: Anggota Polri aktif, Yesi (Jabatan, Kapolsek Alor Timur). Wilayah Desa: Kolana Selatan, Maritaing dan sekitarnya. Biaya admin: Rp 25.000/KPM/sekali transaksi.

b. Agen Rayhan: Desa Aimoli. Biaya administrasi Rp 10.000/KPM/sekali transaksi.

c. Agen Desa Pulau Buaya (belum diketahui nama dan jabatannya). Biaya pemotongan admin tergantung besaran penarikan uang KPM. Biasanya biaya yang ditarik KPM sebesar 100.000 – 500.000 dipotong 20.000/KPM/sekali transaksi. Di atas 1.000.000 dipotong 50.000/KPM/sekali transaksi. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengakuan KPM di Desa Pulau Buaya.

d. Agen Fajar Kelurahan Kabola. Biaya admin Rp 10.000/KPM/sekali transaksi.

e. Agen Holung Moru. Biaya admin Rp 15.000/KPM

f. Agen Arifin Matap. Biaya admin Rp 10.000/KPM

g. Agen Jidan Sebanjar. Biaya admin Rp 10.000

h. Agen Karim, Alor Kecil. Biaya Admin Rp 10.000

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/03/15/polisi-lidik-dugaan-korupsi-dana-bansos-kpm-alor/

i. Agen Ayadin Peka, Bakalang. Biaya admin Rp 20.000

j. Agen Kecamatan ATU:

– Perpetua Alung, Benlelang: Biaya admin Rp 10.000

– Mandiri, Petleng. Biaya admin Rp 10.000

– Hendra, Alim Mebung. Biaya admin Rp 10.000

k. Nurdin Kawali, Ternate. Biaya dmin Rp 15.000

l. Nasir Usman, Fanating. Biaya admin Rp 15.000

m. Dua Kembar, Lendola. Biaya admin Rp 5.000

o. Agen Brilink Pantar. Agen Brilink Mama Kirana Desa Wailawar yang ambil dari Desa Wailawar, Pandai. Biaya admin Rp 15.000/sekali transaksi. Kalau untuk transaksi pengambilan beras tidak dipungut biaya administrasi.

p. Agen Brilink Bana, Munaseli, Helandohi. Biaya admin 20.000/sekali transaksi.

q. Agen Brilink Baba So. Biaya admin Rp 15.000/sekali transaksi. Untuk transaksi pengambilan beras, bebas biaya administrasi/gratis.

r. Peserta dari Desa Bana, Munaseli, Helandohi transaksi di Agen Brilink sementara dari Desa Wailawar, Pandai, Kabir, Bandar, Madar dan Baolang, transaksi pengambilan bantuan lewat ATM BRI Unit Kabir.

s. Agen Rahmawati Kapolo, Desa Kayang. Biaya admin tergantung jumlah penarikan dana KPM: di bawah 2.000.000, biaya admin 25.000/KPM. Di atas 2.000.000, biaya admin Rp 100.000/KPM/sekali transaksi.

t. Agen KUD Beringin Apui. Biaya admin Rp 10.000/KPM/setiap kali penarikan.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/03/14/beredar-draf-sk-bupati-alor-potong-insentif-nakes/

Total pemotongan biaya administrasi tersebut bila dijumlahkan maka diprediksi bisa mencapai ratusan juta rupiah.

“Kakak tinggal jumlah saja dari semua biaya itu. Ya, bisa capai ratusan juta rupiah. Karena ini (penyaluran dana KPM melalui Brilink) sudah ada sejak tahun 2015 sampai sekarang,” kata sumber di PKH yang tidak ingin disebutkan namanya, Jumat (13/3/2020) di Kalabahi.

“Besaran bantuan KPM di Kabupaten Alor tergantung komponen, yaitu: Rp 1.000.000,- sampai dengan 3.600.000,-/KPM/tahun. Penerimaan atau penarikannya triwulan sekali. Juknisnya, tidak ada pemotongan biaya administrasi,” sebut sumber di PKH Alor.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Resort Alor sedang melidik kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Alor Propinsi NTT. Pasalnya distribusi bantuan sosial tunai maupun non tunai melalui Agen BRILink diduga ada korupsi biaya pemotongan administrasinya.

Data yang dikantongi kepolisian, jumlah penerima Bantuan Sosial masyarakat kurang mampu di Kabupaten Alor sebesar 16.000 KPM.

“Ya (sedang dilidik). Kita sudah undang beberapa orang. Beberapa masyarakat kita undang datang ambil keterangan tetapi belum datang. Nanti kita panggil lagi. Pihak BRI dan Dinas Sosial juga nanti kita panggil dengar keterangan mereka,” kata Kapolres Alor AKBP Darmawan Marpaung, S.I.K., M.Si, melalui Kasat Serse Iptu Yohanis Wila Mira, S.Sos, Jumat (13/3) di Mapolres, Kalabahi. (*dm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here