Pengurus Harian IKO Jabodetabek temui Mentan Andi Amran Sulaiman Selasa (18/8) di Jakarta. (Foto: doc IKO).
JAKARTA, — Suara seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro (UNDIP), Adriano Padama, tentang mahalnya harga beras dan keterbatasan produksi pangan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, terus bergulir menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kurang dari dua pekan setelah Adriano menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kuliah umum di UNDIP, pemerintah pusat tidak hanya merespons persoalan pasokan dan harga beras, tetapi juga mulai mendorong penguatan sektor pertanian dan perkebunan Alor dalam jangka panjang.
Terbaru, Menteri Pertanian menyampaikan adanya dukungan anggaran sekitar Rp33 miliar untuk Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2026, yang terutama diarahkan untuk pengembangan komoditas perkebunan seperti kakao, jambu mete, dan kelapa.
Informasi tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama diaspora Alor yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Ombay (IKO) Jabodetabek di Jakarta, Selasa pagi, 18 Agustus 2026.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah Badan Pengurus Harian IKO Jabodetabek, di antaranya H. Syahrir Ika, Adharta Ongkosaputra, Yerimoth Bantara, H. Hidayat Kay, Taslim Samah, dan Rahmawan Boli.
Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Alor setelah persoalan pangan dan pertanian daerah kepulauan tersebut mencuat ke tingkat nasional.
Perhatian pemerintah terhadap persoalan pangan Alor bermula dari dialog Mentan Amran dengan mahasiswa baru UNDIP di Semarang pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Dalam forum tersebut, Adriano Padama, mahasiswa asal Kabupaten Alor, menyampaikan kondisi yang dihadapi masyarakat di daerah asalnya, terutama terkait harga beras yang mahal dan rentannya distribusi pangan ke wilayah kepulauan.
Adriano menyampaikan bahwa kebutuhan beras Alor mencapai sekitar 24.000 hingga 27.000 ton per tahun, sedangkan produksi lokal hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan tersebut. Saat distribusi terganggu, harga beras di wilayah pedalaman dapat melonjak hingga Rp25.000-Rp30.000 per kilogram.
Keluhan tersebut mendapat respons langsung dari Mentan Amran.
Pemerintah kemudian bergerak menindaklanjuti persoalan tersebut. Dua hari setelah dialog di UNDIP, Amran terbang ke Kabupaten Alor untuk melihat langsung kondisi pangan, berdialog dengan pemerintah daerah dan petani serta meninjau potensi pertanian daerah tersebut.
Kementerian Pertanian bahkan menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari percepatan intervensi pertanian untuk memperkuat pangan sekaligus mengurangi kemiskinan di Alor.
Dalam kunjungannya, Amran meninjau sejumlah lokasi pertanian, termasuk pembibitan kakao, dan mendengar langsung kebutuhan petani.
Respons tersebut kemudian mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Alor.
Adriano dinilai berhasil membawa persoalan masyarakat daerahnya ke ruang nasional meski baru memulai pendidikan sebagai mahasiswa.
Keberaniannya menyampaikan persoalan tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pertanian. Amran menilai keberanian Adriano bukan sekadar kritik, tetapi merupakan penyampaian kondisi nyata masyarakat Alor.
Kunjungan Mentan ke Alor kemudian berkembang dari persoalan jangka pendek berupa ketersediaan dan harga pangan menuju agenda pembangunan pertanian jangka menengah dan panjang.
Pemerintah pusat menjanjikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian atau alsintan, bibit, pupuk, dukungan pompa air, hingga penguatan infrastruktur pengairan.
Sejumlah bantuan pertanian juga telah diarahkan untuk mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan dan perkebunan di Alor.
Dengan demikian, persoalan beras tidak hanya dipandang sebagai masalah distribusi, tetapi juga sebagai persoalan kemampuan produksi pangan daerah.
Pemerintah didorong untuk membangun kapasitas produksi lokal sehingga Alor tidak selamanya bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Bagi daerah kepulauan seperti Alor, ketergantungan tersebut menjadi persoalan tersendiri karena distribusi pangan sangat dipengaruhi kondisi transportasi laut dan cuaca.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pertanian, terutama pengairan, menjadi salah satu kebutuhan penting.
IKO Usulkan Lantoka dan Sejumlah Wilayah Jadi Lumbung Padi
Dalam audiensi di Jakarta, Ketua Umum IKO Jabodetabek Yerimoth Bantara, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Menteri Pertanian.
Salah satunya adalah pengembangan kawasan Lantoka Alor Timur, ATL, Lembur, Alor Selatan, Pulau Pantar, ABAD dan Mataru sebagai kawasan produksi pangan atau lumbung padi Kabupaten Alor.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri karena sudah datang langsung ke Alor dan memberikan perhatian kepada masyarakat,” kata Yerimoth.
Menurut Yerimoth, Menteri Pertanian memberikan apresiasi terhadap usulan tersebut.
Ia mengatakan kawasan-kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah Lantoka.
Menurut Yerimoth, Lantoka memiliki lahan dan petani yang dapat menjadi modal penting untuk pengembangan pertanian. Persoalan utama yang harus diselesaikan adalah infrastruktur, terutama ketersediaan air.
“Lantoka punya lahan dan petani. Yang harus diperkuat adalah infrastrukturnya, terutama bendungan, embung dan irigasi. Kalau persoalan dasarnya diselesaikan, Lantoka punya peluang untuk menjadi salah satu kawasan produksi beras bagi Kabupaten Alor,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan Lantoka sebagai kawasan produksi pangan perlu dibarengi dengan pembangunan atau perbaikan bendungan, embung, jaringan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian serta penguatan kapasitas petani.
Ketahanan Pangan Tidak Bisa Selamanya Bergantung dari Luar
Yerimoth mengatakan persoalan ketahanan pangan Alor harus dilihat dalam perspektif jangka panjang.
Menurut dia, pasokan beras dari luar daerah memang tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
Namun, ketergantungan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya strategi pangan daerah.
“Kita tentu membutuhkan pasokan beras untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini. Tetapi untuk jangka panjang kita juga harus membangun kemampuan produksi sendiri. Karena itu, Lantoka perlu mulai dilihat sebagai bagian dari masa depan ketahanan pangan Alor,” katanya.
Pembangunan pertanian, kata dia, harus diarahkan untuk menciptakan kemampuan produksi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pangan yang didatangkan dari luar, tetapi juga menjadi produsen yang mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan daerah.
Selain persoalan pangan, perhatian pemerintah pusat juga diarahkan pada sektor perkebunan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Kabupaten Alor memperoleh alokasi sekitar Rp33 miliar pada Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan terutama untuk pengembangan kakao, jambu mete dan kelapa.
Alokasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan bantuan atau kegiatan budidaya, tetapi mampu membangun rantai ekonomi yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
Pengembangan perkebunan, menurut Yerimoth, harus mencakup peningkatan produksi, produktivitas, penguatan petani hingga akses terhadap pasar.
“Bapak Menteri menyampaikan harapan agar bantuan pemerintah pusat ini benar-benar menghasilkan dampak ekonomi. Masyarakat harus semakin produktif, pendapatan meningkat, dan daerah juga memperoleh manfaat melalui peningkatan PAD. Arahnya adalah bagaimana pertanian ikut membantu Alor keluar dari kemiskinan,” jelas Yerimoth.
Menurut dia, dukungan anggaran tersebut merupakan peluang besar bagi Kabupaten Alor.
Namun, besarnya anggaran harus diikuti perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan dan target yang terukur.
Pengembangan kakao, jambu mete dan kelapa, kata Yerimoth, harus diarahkan menjadi kegiatan ekonomi berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh manfaat dalam jangka panjang.
Pertanian Didorong Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Pembangunan pertanian Alor juga memiliki kaitan erat dengan persoalan kemiskinan.
Mentan Amran sebelumnya menegaskan bahwa pertanian menjadi salah satu sektor penting yang dapat digunakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Alor.
Karena itu, program pertanian tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan.
Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya produktivitas petani, bertambahnya pendapatan rumah tangga, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.
Dalam konteks tersebut, pengembangan kakao, jambu mete dan kelapa memiliki posisi strategis karena ketiganya merupakan komoditas yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat.
Begitu pula dengan pengembangan kawasan pangan seperti Lantoka dan wilayah potensial lainnya.
Jika infrastruktur air, teknologi pertanian, bibit, pupuk dan akses pasar dapat dibangun secara terpadu, kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi pusat produksi yang menopang kebutuhan pangan sekaligus ekonomi Alor.
IKO Jabodetabek menyatakan siap ikut mengawal berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Alor.
Yerimoth mengatakan diaspora Alor tidak ingin hanya hadir untuk menyampaikan aspirasi atau memberikan apresiasi kepada pemerintah.
Diaspora juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijanjikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami tidak hanya datang menyampaikan terima kasih dan aspirasi. Sebagai diaspora Alor, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal supaya perhatian pemerintah pusat ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yerimoth, pengawalan menjadi penting karena besarnya anggaran harus diikuti dengan target yang jelas.
Ia berharap masyarakat nantinya dapat mengetahui lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, luas pengembangan komoditas, target produksi serta hasil yang dicapai.
Dengan demikian, publik dapat melihat secara terbuka apakah dukungan pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.
Adriano dan Mata Rantai Perubahan
Bagi masyarakat Alor, rangkaian peristiwa tersebut menjadi cerita tersendiri.
Adriano Padama, seorang mahasiswa yang baru memulai pendidikan di UNDIP, awalnya hanya menyampaikan persoalan yang ia ketahui dan rasakan dari daerah asalnya.
Namun, suara tersebut kemudian sampai ke telinga Menteri Pertanian.
Mentan Amran merespons dengan datang langsung ke Alor, berdialog dengan petani dan pemerintah daerah, melihat kondisi pertanian serta membawa agenda bantuan dan penguatan sektor pertanian.
Kini, perhatian tersebut berkembang menjadi pembicaraan mengenai pembangunan pertanian dan perkebunan dengan dukungan anggaran sekitar Rp33 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.
Adriano bahkan turut mendampingi Mentan saat kunjungan ke Alor.
Bagi sejumlah warga Alor, keberanian Adriano menjadi contoh bahwa mahasiswa tidak harus menunggu lama untuk mengambil bagian dalam persoalan masyarakat.
Meski baru beranjak menjadi mahasiswa, ia telah menggunakan ruang akademik untuk menyampaikan persoalan daerah asalnya.
Pemberitaan mengenai Adriano dan respons pemerintah juga menunjukkan bagaimana suara dari daerah dapat memperoleh perhatian nasional ketika disampaikan dengan keberanian dan data. Sejumlah pemberitaan sebelumnya mencatat bahwa persoalan harga beras yang disampaikan Adriano menjadi pemicu kunjungan langsung Mentan ke Alor.
Dengan demikian, perjalanan dari suara seorang mahasiswa di ruang kuliah UNDIP hingga lahirnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian Alor kini memasuki tahap baru.
Tantangannya adalah memastikan janji, anggaran dan program tersebut benar-benar sampai ke lahan pertanian, petani dan masyarakat.
Sebab, bagi Alor, keberhasilan pembangunan pertanian bukan semata-mata tentang berapa besar anggaran yang dikucurkan, tetapi tentang seberapa besar perubahan yang akhirnya dirasakan masyarakat.
