Kupang, –
Anggota DPRD NTT Gabriel Abdi Beri Binna, memastikan Ruas Jalan Propinsi di Kabupaten Alor masuk RAPBD Tahun Anggaran 2020. Pihaknya saat ini sedang membahas model atau skema penganggarannya bersama Pemprop di DPRD.
“Kita sudah bahas (jalan Propinsi termasuk Alor) di KUA-PPAS. Sementara sedang kita bahas di APBD,” kata Gabriel via ponsel, Rabu (20/11) di Kupang, menjawab aspirasi rakyat Alor tentang pembangunan ruas jalan propinsi di Alor yang belum jelas penganggarannya.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra itu mengatakan, penuntasan Jalan Propinsi NTT merupakan janji politik Viktor Laiskodat ketika berkampanye calon Gubernur, waktu lalu.
Walaupun itu janji Viktor Laiskodat, Gabriel menyebut, janji tersebut sudah tertuang dalam RPJMD Propinsi NTT lima tahunan. Itu berarti sudah menjadi urusan bersama antara Pemprop dan DPRD guna mewujudkannya.
“Nah, penyelesaian jalan Propinsi ini kan janji Viktor Laiskodat, kampanye kemarin. Saya kira masyarakat punya posisi untuk menanyakan itu. Tapi kemudian ini sudah dituangkan dalam RPJMD dan bukan menjadi urusan Viktor Laiskodat sendiri lagi. Ini sudah jadi urusan pemerintahan daerah; Gubernur maupun DPRD NTT,” tutur Gab.
Ia menjelaskan, walau seluruh status jalan propinsi dipastikan masuk RAPBD NTT Tahun 2020, namun skema penganggarannya akan dilakukan melalui pinjaman daerah ke Bank NTT sebesar Rp.900 Miliar. Dalam pembahasan saat ini belum ada kesepakatan politik antara DPRD dan pemerintah mengenai aspek regulasi dan prosedur pinjamannya.
“Realisasinya sedang diupayakan untuk menggunakan mekanisme pinjaman daerah atau, ya sedang kita bahas (di DPRD). Substansinya (pinjamannya ke Bank NTT) ok, kita (DPRD) sepakat. Kita tidak ada masalah soal itu. Tapi regulasinya, prosedurnya yang sedang kita bahas bersama dan kita akan konsultasikan itu dengan Kementrian Dalam Negeri,” sebut dia.
Gabriel membeberkan, alasan Pemprop perlu meminjamkan uang untuk pembangunan seluruh ruas jalan Propinsi dikarenakan NTT keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga pinjaman daerah menjadi pilihan solusi penuntasan semua ruas jalan Propinsi di 22 kabupaten/kota di NTT.
“Mengapa kita melakukan peminjaman daerah, karena kalau tidak lakukan itu maka jalan Propinsi ini akan selesai di waktu 40 atau 50 tahun ke depan. Kita harus lakukan upaya-upaya yang extraordinary yang tidak biasa untuk kita bisa selesaikannya dalam tempo waktu tiga, empat atau paling lama lima tahun lah,” katanya.
“Kondisi keuangan kita yang terbatas seperti begini maka (anggaran) jalan yang disediakan oleh berbagai ketentuaan, sebenarnya melalui pinjaman daerah. Substansinya sudah ok, tinggal sedang kita membahas aspek prosedurnya,” Gabriel menambahkan.
Eks Waket DPRD NTT itu mengungkapkan, dasar pinjaman uang daerah, regulasinya mengacu pada PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Di situ diatur pinjaman mana yang boleh dan mana yang tidak boleh serta bagaimana cara memenuhi persyaratan peminjaman. Itu lah yang sedang dibahas di DPRD NTT.
Gabriel menegaskan pinjaman dana tersebut bila jadi direalisasi maka penarikannya dilakukan sebanyak dua kali. Apabila target realisasi pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan dalam kurun waktu dua hingga lima tahun maka sisa dana dari jumlah pinjaman Rp.900 Miliar tidak dapat diambil atau ditarik.
“Rencana peminjaman uang oleh pemerintah sebesar Rp.900 miliar di Bank NTT dalam dua tahun penarikan. Jadi dia sistem Bailout. Kalau dalam perjalanan ternyata yang dubutuhkan cuman 600 (miliar) saja berarti sisanya tidak diambil atau tidak ditarik. Ini dalam proses pembahasan. Alor punya juga sedang dibahas. Ini masalah ketersediaan dananya. Kita tunggu hasil pinjaman nanti ya,” pungkas Gabriel yang sudah tiga periode di DPRD NTT.
Sebelumnya aktivis Nusa Kenari Safrudin Tonu dan Pontius Walimau menagih janji Gubernur NTT Viktor Laiskodat membangun jalan Propinsi di Alor. Mereka juga mengkritik perhatian Pemprop dan DPRD yang setengah hati membangun ruas jalan Propinsi di Kabupaten Alor hingga dibiarkan berpuluh tahun terbengkalai.
Mereka minta Gubernur Viktor dan DPRD NTT, prioritas menganggarkan pembangunan jalan propinsi di Alor pada APBD NTT Tahun 2020. Bila tidak maka masyarakat akan sulit akses transportasi dalam daerah dan banyak pengguna jalan nyawanya terancam bahaya tabrakan karena silih lubang. (*dm).
