Oleh: Fransina Natalia Mahudin
(Bendahara Umum GMKI)
Pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada kontribusi kinerja pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kekuatan struktur ekonomi di daerah sangat memberikan berpengaruh terhadap capaian ekonomi nasional untuk itu sangat dibutuhkan langkah penguatan yang senantiasa dilakukan melalui pembangunan ekonomi pada masing-masing daerah.
Koridor ekonomi Nusa Tenggara Timur berbasis potensial sumber daya alam, nilai jual yang hampir sama dimiliki oleh daerah-daerah berbasis kepulauan. Tetapi sampai saat ini masih terbelenggu dengan permasalahan klasik seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan yang belum merata sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi pembangunan ekonomi bernilai tambah. Pada akhirnya meskipun didominasi oleh kekayaan sumber daya alam, performa ekonomi daerah belum menunjukan kinerja progresif dan signifikan
Indikator yang dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi pada daerah berbasis kepulauan dapat kita lihat dari laju pertumbuhan ekonomi NTT yang cendrung stagnan pada angka 5 persen selama 5 tahun. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2015 hingga 2019 masih pada angka 65.23 tahun 2019 serta yang paling nyata dapat kita lihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020 NTT berada pada urutan ke 3 provinsi termiskin secara nasional dengan jumlah20,9 persen penduduk miskin.
Tidak dapat dipungkiri terdapat tantangan dan kendala dalam pengelolaan pembangunan ekonomi wilayah nusa tenggara timur yang dalam hal ini merupakan daerah berbasis kepulauan sehingga memberikan pengaruh terhadap performa kinerja pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya : Permasalahan infrakstruktur yang membuka keterisolasian pulau-pulau kecil yang berpotensi dalam rangka menciptakan aksesibilitas sarana dalam proses distribusi barang dan jasa yang lebih murah sehingga akan berdampak pada pengembangan sektor yang menjadi basis keunggulan suatu daerah. Konektivitas intra dan antar provinsi berdampak pada minimalisasi biaya ekonomi yang tinggi yang selama ini menjadi beban bagi para investor untuk berinvestasi di daerah berbasis kepulauan.
Intervensi alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan pengelolaan pemerintah daerah. Daerah dengan rentang kendali yang besar sebagai kerangka penciptaan kesatuan wilayah kepulauan dalam progres pembangunan ekonomi daerah membutuhkan pola pendekatan yang berbeda pula baik dari segi kebijakan maupun intervensi anggaran tetapi sampai saat ini masih terdapat kesenjangan dalam alokasi penganggaran untuk wilayah kepulauan. Afirmasi kebijakan dan payung hukum yang diperjuangakan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) belum dapat diwujudkan bersama guna mendudukan kembali kebijakan dan formula alokasi anggaran provinsi-provinsi kepulauan yang tertinggal. dibutuhkannya penguatan kemauan politik Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah nusa tenggara timur untuk menggalang sinergi untuk dapat mendorong pemerintah pusat atas skema penganggaran pembangunan.
Pembangunan sumber daya manusia juga merupakan salah satu pola pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis kepulauan yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan layanan dan akses kesehatan, pendidikan dan lingkungan di pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal khususnya pada wilayah nusa tenggara timur. Pada tahap ini, pemerintah perlu serius untuk mengutamakan masyarakat pada pulau-pulau kecil yang harus dipersiapkan untuk mampu menerima pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi pulaunya.
Prioritas sektor strategis seperti sektor pertanian dan pariwisata harus dikelola secara komperhensif baik dalam segi kebijakan dan alokasi anggaran karena pembangunan berbasis kepulauan tidak dapat bertumpuh pada fokus sektor tertentu tetapi menentukan grand sektor prioritas yang dikembangkan secara komperhensif.
Pembangunan ekonomi berbasis daerah kepulauan juga harus dilakukan dengan seimbang. Pembangunan infrakstruktur tidak memisahakan progres penguatan struktur ekonomi, pembangunan harus dilakukan seimbang. Pembangunan infrakstruktur dirasa penting tetapi tidak dapat mengambaikan penguatan dan kesiapan struktur ekonomi daerah linier dengan sumber saya manusianya. Pembangunan infrakstruktur yang dibarengi dengan penguatan struktur ekonomi daerah akan lebih meberikan dampak signifikan.
Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang merupakan organisasi dinamis yang senantiasa siuman akan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah merasa perlu untuk mendorong pemerintah menguatkan sektor sektor startegis sebagai fokus pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Contohnya dengan pengembangan konsep wisata ekologi.
Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dll. akan dapat membantu perluasan pariwisata serta mengurangi kesenjangan akibat pengganguran serta konsep wisata budaya yang merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis.
Selain itu langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh GMKI sendiri yaitu mendorong konsep wirausaha sosial sektor pariwisata, konsep ini tidak bertitik pada keuntungan tetapi menitik beratkan pada pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat (gagasan dan pemikiran baru) dapat membangun kerjasama dengan gereja. Selain itu, GMKI dapat mendorong konsep pemberdayaan melalui pendampingan desa binaan. GMKI dapat menghasilkan satu desa binaan menjadi desa wisata yang dibimbing secara berskala. (*).
*Artikel ini disampaikan Bendahara Umum dalam Seminar Konsultasi Studi Wilayah di Kalabahi, Alor, NTT, Rabu (16/9/2020).Â
