Harga Sembako Merangkak Naik, Bupati Alor Diminta Bentuk Satgas Ekonomi

Bupati Alor Drs. Amon Djobo
Bupati Alor Drs. Amon Djobo

Kalabahi –

Gejolak harga sembilan bahan pokok atau sembako di pasaran Alor, NTT, mulai merangkak naik di tengah wabah covid-19. Salah satu bahan pokok yang mengalami lonjakan adalah gula pasir.

Harga gula sepekan lalu masih di kisaran Rp.12.500/kg. Kini naik melejit di angka 22.000/kg. Bupati Alor Drs. Amon Djobo pun diminta segera evaluasi tim ekonominya, bila perlu membentuk satgas ekonomi.

“Wabah covid-19 ini dia sangat berdampak ekonomi sehingga sistem penanganannya pun harus double track. Pertama, penanganan covid jalan tapi juga perlu ada gugus tugas untuk penanganan dampak ekonomi dan stabilitas pangan di daerah. Tugasnya untuk memantau harga-harga pasar, distribusi dan lain-lain sehingga semuanya tetap stabil,” kata Machris Mau, SP, Kamis (2/4) di Kalabahi.

Selain membentuk satgas ekonomi, Machris juga menyarankan pemerintah perlu mengambil langkah populis dengan menggelar operasi pasar. Sebab, data stok pangan yang dirilis Kadis Perdangan Muaz Abdulrachman Kamis pada media ini sebelumnya bahwa stok sembako kita cukup menghadapi wabah covid-19 sampai enam bulan mendatang.

“Operasi pasar bukan ada di kota tapi di perlu desa. Karena di desa orang minum kopi, di kota bisa saja orang minum air putih pertimbangan kesehatan dan sebagainya. Kemudian, operasi pasar harus di desa sehingga masyarakat tidak buang-buang uang datang ke kota hanya untuk beli sembako,” katanya.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/04/02/harga-gula-naik-22-ribu-ini-respon-dprd-dan-apindo-alor/

“Bila perlu pemerintah berikan subsidi APBD terhadap sembako ini. Ruang aturannya sudah dibuka Bapak Presiden, payung hukumnya sudah jelas. Sekarang apakah daerah punya keberanian untuk menata kebijakan ini atau tidak? Saya lihat pak Bupati punya keberanian tetapi tidak didukung tim ekonominya. Tim ekonomi harus bekerja,” lanjut Machris.

Menurutnya, langkah-langkah kebijakan ekonomi tersebut perlu ditempuh pemerintah daerah di tengah ancaman virus corona. Sebab, kerangka hukum kebijakan ekonomi daerah menghadapi wabah virus corona, sudah diputuskan Presiden Jokowi tanggal 31 Maret lalu.

Machris mengkritik tim ekonomi Bupati Alor yang tidak respek menterjemahkan tiga keputusan Presiden Jokowi menghadapi pandemi covid-19.

“Saya kira perintah Bapak Presiden itu sudah jelas. Presiden sudah bilang, menghadapi covid-19 ini maka daerah itu sudah harus mempersiapkan strategi kebijakan penanganan masalah-masalah ekonomi, utamanya yang berdampak langsung pada masyarakat kecil,” ujarnya.

“Itu seharusnya ditanggapi oleh daerah untuk segera mengambil langkah-langkah. Kenapa demikian, ingat di daerah itu ada pejabat-pejabat ekonomi, ada bagian ekonomi, ada aisten ekonomi, staf ahli ekonomi, OPD-OPD yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat,” tambah eks staf ahli Bapelitbang Alor itu.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/04/02/kadis-perdagangan-alor-yang-teriak-harga-sembako-naik-suruh-dorang-tanam/

Machris mempertanyakan mengapa tim ekonomi daerah tidak bisa membaca kebijakan Presiden untuk menopang tatalaksana pengembangan ekonomi di daerah menghadapi covid-19. Ia menyebut hal itu disebabkan karena Bupati dinilai keliru mengangkat pejabatnya di bidang ekonomi.

“Pejabat kita ini tidak cerdas, tidak respek sehingga terkesan Bupati berpikir sendiri. Salah itu. Tidak boleh. Kalau Bupati diajak berpikir sendiri maka ada yang salah dalam penempatan para pejabat tadi. Pejabat walaupun sudah mengikuti fit and proper test segala macam tetapi mereka tidak punya kompetensi ketika berhadapan dengan situasi seperti begini. Maka kita perlu pertanyatakan,” kritik Machris.

Statement pejabat malah ngawur, miras yang berpengaruh terhadap gula. Jadi kita stop miras, gula pasti harganya stabil. Ini apa model begini? Nanti sebentar ada statement liar lagi bahwa kita makan otak biawak, makan tai ular itu harga gula stabil. Nah, ini artinya statement yang tidak berbasis ilmiah, tidak berbasis teori-teori ekonomi. Kita jangan menggampangkan persoalan (covid-19) ini. Tidak boleh itu,” kesalnya.

Dirinya meminta Dinas Perdagangan dan OPD kemakmuran untuk bergerak cepat membuat analisis-analisis ekonomi khususnya ketersediaan pangan dalam enam bulan ke depan. Hal itu penting guna merumuskan langkah-langkah konkrit kebijakan ekonomi, mengantisipasi lonjakan harga sembako di tengah ancaman virus corona.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/04/01/data-penanganan-covid-19-alor-orang-dari-daerah-terjangkit-naik-261/

“Ini soal strategi. Strategi itu bahwa jangan sampai barang-barang kebutuhan masyarakat itu tidak ada di pasaran. Ingat, sembako itu komoditi strategis yang sangat berpengaruh terhadap situasi politis. Bilamana stok beras, gula, minyak goreng di suatu wilayah tertentu habis maka itu bisa dipolitisir oleh orang-orang yang punya kepentingan politik bahwa pemimpin tidak mampu membaca langkah-langkah antisipasi pergerakan kestabilan ekonomi di daerah,” jelasnya.

Machris mengatakan, kelemahan tersebut bisa dijadikan bahan kritik DPRD pada saat sidang paripurna bersama Bupati. Jika nanti ada DPRD yang kritis maka mereka bisa mengkritik Bupati terkait kebijakan ekonominya menghadapi siatuasi civid-19. Wibawah Bupati bisa terganggu akibat ulah anak buahnya yang tidak jeli menyusun strategi kebijakan ekonomi sesuai arahan Presiden.

“Kalau DPRD mereka kritis maka mereka bisa mengkritisi pak Bupati. Pak Bupati punya anak buah ini tidak bisa mengantisipasi situasi normal dan tidak normal setiap enam bulan. Jangankan enam bulan, tiga bulan, mereka tidak siap. Seharusnya mereka sudah prediksi, sudah siap, laporkan ke pak Bupati, sehingga Bupati tinggal putuskan bahwa kondisi situasi ekonomi, situasi pangan kita menghadapi wabah covid-19 ini stabil. Aman. Itu tugas Bupati yang didukung oleh kebijakan analisis oleh bawahannya. Ini bawahan semua ini statemannya menjadi liar. Nanti sedikit-sedikit salahkan masyarakat, lu harus pigi tanam dan segala macam. Tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/03/31/tni-polri-dan-satgas-corona-siram-disinfektan-di-kota-kalabahi/

Tenaga Ahli Desa Kabupaten Alor itu meminta pemerintah segera mengambil langkah ekonomi, antisipasi covid-19. Bila tidak maka dampak covid-19 ini akan berpengaruh luas pada struktur ketahanan ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat di desa.

“Sebelum covid-19 ini ada, daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat kita itu memang rendah. 90% masyarakat kita ada di pedesaan dengan struktur ketahanan ekonomi yang rapuh. Artinya kalau ada peningkatan harga sembako maka mereka lebih cepat akan jatuh ke garis kemiskinan. Karena mereka  punya daya beli yang sangat rendah. Nah, ini yang harus dipikirkan sehingga pemerintah wajib menjaga stabilitas, terutama harga bahan pangan,” pungkasnya.

Sementara itu aktivis senior Marthin Atabuy menduga, kenaikan harga gula pasir di pasaran Alor hingga ke angka 22 ribu/kg merupakan sesutu yang tidak manusiawi. Marthin menduga ada ‘sindikat’ permainan harga yang sengaja dimainkan oknum pemerintah dan distributor sehingga membuat harga melonjak tinggi dua kali lipat di tengah wabah virus corona.

“Kalau saya sih curiga ini ada sindikat para penguasa dan pengusaha di Alor. Ada yang bermain. Masa stok gula ada 102,31 ton sangat stabil di pasaran ko harga tidak stabil sampai naik dua, tiga kali liput. Ini tidak manusiawi di tengah keluarga kita hadapi musibah virus corona,” katanya saat dihubungi wartawan.

Marthin lalu membeberkan faktor yang mempengaruhi kenaikan harga gula di pasaran yaitu: Monopoli, penimbunan dan spekulasi permainan harga.

Baca Juga:

https://tribuanapos.net/2020/04/02/bulog-alor-jual-sembako-murah-ini-jenis-barang-yang-dijual/

“Harga pasar yang naik bebas dan lepas landas dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama; distributor tunggal alias monopoli, kedua; ada penimbunan sehingga terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga naik dan ketiga; ada spekulan bermain di air keruh,” tutur Marthin.

Ia meminta pemerintah secara jujur membuka penyebab kenaikan harga gula di pasaran agar masyarakat tidak dibuat susah di tengah kegelisahan ancaman virus corona. Jika masalah ini dibiarkan maka Marthin khawatir semua harga sembako berpotensi akan dinaikan dalam sepekan mendatang.

“Pemerintah harus berani buka ini ke publik. Siapa yang ada di belakang semua ini (kenaiakan harga gula). Karena hari ini publik sudah mengerti dan ikuti perkembangan dengan baik,” pungkasnya.

Aktivis Sokan Teibang ikut menyesalkan pernyataan Kadis Muaz Abdulrachman Kamis yang menjawab keluhan masyarakat dengan menyuruh warga net yang teriak sembako naik, pergi tanam di kebun. Sokan mengatakan, pernyataan tersebut tak patut dikeluarkan seorang Kadis.

“Jawab keluhan masyarakat ya tentu dengan etika-etika komunikasi publik yang baik. Pak Kadis ini kan pejabat publik. Apa yang dibicarakan tentu atas nama Bupati. Kalau cara komunikasi seperti ini yang malu ya pemimpin daerah. Saya sangat kesal. Saya minta pak Bupati tolong copot orang ini,” pintahnya.

Sokan pun meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk memerintahkan Bupati Alor menegur Kadis Perdagangan. Karena pemerintah melalui Dinas Perdangan disebutnya tidak mampu merealisasikan kebijakan Presiden Jokowi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi menghadapi situasi virus corona.

“Saya minta pak Gub harus evaluasi total kebijakan perdagangan dan ekonomi di Alor hadapi covid-19 ini. Harga gula melambung tinggi ini saya anggap pemerintah daerah lalai menajalankan amanah Bapak Presiden,” tutup Sokan. (*dm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here