Imanuel Blegur Beberkan Alasannya Gugat SK Mendagri

Dr. Imanuel E. Blegur (duduk) ketika menghadiri sidang gugatan Administratif di PTUN Jakarta.
Dr. Imanuel E. Blegur (duduk) ketika menghadiri sidang gugatan Administratif di PTUN Jakarta.

Jakarta, Tribuanapos.net – Calon Bupati Alor Provinsi NTT, Dr. Imanuel E. Blegur menggugat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Isi materi gugatannya, Imanuel E. Blegur membeberkan sejumlah alasan dia menggugat SK Mendagri mengangkat Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor (Petahana) Drs. Amon Djobo – Imran Duru, S.Pd, 17 Maret 2019 lalu.

Berikut materi gugatan Dr. Imanuel E. Blegur melalui Tim Kuasa Hukumnya yang disampaikan di hadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 11 Juni 2019.

Dalam surat gugatan ini Imanuel E. Blegur telah sepakat dan setuju untuk memberikan kuasa kepada: Steffen Pieter Tanasale, SH, Dian Christianto, SH., MH, Aditya Dwiputra, SH, M. Daffi Nasroen Rifai, S.H, dan Kukuh Wicaksono, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut dari VOX DEI Law Firm. Beralamat di Jalan Raya Serpong, Ruko Sutera Niaga 3 Nomor D-7, Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten.

Para Adbokat itu diberi mandat oleh Imanuel E. Blegur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Dengan ini Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun pokok-pokok Gugatan in casu adalah sebagai berikut:

Pertama; Objek Sengketa. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan aquo adalah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8772 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.53-8773 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kedua; Kewenangan Mengadili. Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking); b. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Objek Sengketa bersifat konkrit karena nyata-nyata berbentuk tertulis dan menegaskan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur, bersifat individual karena ditujukan kepada orang perseorangan dan bersifat final karena memenuhi sifat definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

Tenggang Waktu Gugatan

Ketiga;  Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan. Bahwa terbitnya Objek Sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 dari adanya surat pemberitahuan Plt Sekda Pemprov Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, perihal pemberitahuan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap Bupati dan Wakil Bupati Alor. Sehingga pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019 masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan undang-undang.      

Keempat; Kapasitas Penggugat. a. Bahwa Penggugat merupakan calon nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Alor- Nusa Tenggara Timur untuk periode 2019-2024 berpasangan dengan H. Taufik Nampira, SP., MM sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor- Nusa Tenggara Timur.

b. Bahwa pada sekitar awal Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru, S.Pd/Petahana) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor tersebut menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo;

Gugatan a quo

c. Penggugat telah menyampaikan keberatan atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 baik kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) maupun kepada Tergugat, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi Tergugat, sehingga berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo.

d. Bahwa terbitnya keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo jelas merugikan Penggugat selaku Calon Bupati yang sah. Karena Penggugat kehilangan hak untuk menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati akibat pelanggaran adminsitrasi yang dilakukan Calon nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru, S.Pd/Petahana) sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang tidak ditanggapi Tergugat, Penggugat kehilangan kesempatan untuk berbakti bagi masyarakat kabupaten Alor, serta biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus dan mengumpulkan bukti kecurangan termasuk pengajuan pengaduan kepada instansi yang berwenang; 

Dasar Hukum Objek Sengketa

Kelima; Alasan dan Dasar Hukum Pembatalan Objek Sengketa.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Alor- Nusa Tenggara Timur yang menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru, S.Pd/Petahana) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2018 sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. Tanggal 3 Juli 2018, Penggugat melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru, S.Pd/Petahana) yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 berupa penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor yang ditembuskan pula kepada Tergugat, Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu pusat;

b. Tanggal 27 Februari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan Surat No. R-697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, dimana diantaranya terdapat  rekomendasi pelanggaran sebagai berikut:

Tinjau Putusan

– Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/625/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, BKPSDM.800/719/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, BKPSDM. 820/1137/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, BKPSDM.820/1139/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor, yang tidak terdapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

– Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/1138/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian, Rotasi/mutasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor berjumlah 145 ASN (Guru dan Kepala Sekolah) tidak sesuai dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri No. 821/8690/OTDA tanggal 1 November 2018, berjumlah 132 ASN (Guru dan Kepala sekolah) dan Permendikbud nomor 6 Tahun 2016 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Bahwa Rekomendasi dari KASN tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Bupati Drs. Amon Djobo/Petahana telah melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 bulan dari tanggal penetapan pasangan calon Bupati tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain Bupati Drs. Amon Djobo/Petahana telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016,” tulis kuasa Tim Kuasa Hukum Imanuel E. Blegur yang diterima wartawan, Senin, (16/9) di Kalabahi. 

Rekomendasi KASN    

c. Bahwa Rekomendasi dari KASN tersebut menjadi bagian dasar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia untuk menerbitkan keputusan tertanggal 17 Maret 2019 yang intinya telah terjadi pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016, dan Bawaslu menyerahkan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut kepada Kementrian Dalam Negeri dengan pertimbangan Bawaslu tidak memiliki kewenangan lagi untuk merekomendasikan pelanggaran pemilihan karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor telah berakhir.  

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, saudara H. Aris Wahyudi, SH selaku Ketua tim Pemenangan Penggugat telah menyampaikan Surat Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Alor- Nusa Tenggara Timur terpilih hasil Pilkada 2018 kepada Tergugat karena Bupati terpilih telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 sesuai rekomendasi  dari KASN tersebut diatas;

Ajukan Surat Keberatan

3. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan surat keberatan dan peninjauan kembali atas penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa kepada Tergugat. Dan pada tanggal 20 Maret 2019 Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Informasi Data investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) selaku organisasi kemasyarakatan juga telah menyampaikan surat kepada Tergugat.

Surat itu pada intinya meminta agar Tergugat dapat menindaklanjuti rekomendasi dari KASN No. R-697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 27 Februari 2019 dan hasil pemeriksaan Bawaslu tanggal 17 Mei 2019 yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 oleh Bupati – Wakil Bupati Petahana.

4. Bahwa ternyata segala keberatan Penggugat, simpatisan maupun rekomendasi instansi KASN maupun Bawaslu Pusat tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat yang dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Petahana (Drs. Amon Djobo – Imran Duru, S.Pd) atau setidak-tidaknya Tergugat mempunyai kewenangan untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Petahana dimaksud.

Langgar Asas Umum Pemerintahan

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa termasuk namun tidak terbatas tidak melakukan tindakan penundaan pelantikan Bupati – Wakil Bupati Alor ataupun menanggapi keberatan dan pengaduan yang disampaikan Penggugat membuktikan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang dibuktikan Objek Sengketa diterbitkan hanya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Pasangan Calon nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru, S.Pd/Petahana) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2018, tanpa memperhatikan keberatan dan pengaduan yang diajukan Penggugat khususnya keberatan atas pelanggaran administratif terkait penempatan, pemberhentian, Rotasi/mutasi  pegawai negeri sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor yang dilakukan Bupati Petahana tanpa ijin dari Tergugat dan/atau lebih dari jumlah pegawai negeri sipil yang diijinkan Tergugat.

Tinjau Putusan

6. Selanjutnya, membaca dan memahami Objek Sengketa, dari kalimat “… dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya” (Diktum KETIGA Objek Sengketa) maka jelas Tergugat tidak memberikan kepastian hukum atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, Objek sengketa a quo dibuat tanpa informasi maupun dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa.

7. Dari hasil pemeriksaan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diterbitkan dalam surat rekomendasi No. R-697/KASN/2/2019 tanggal 27 Februari 2019, terungkap dan menjadi fakta hukum bahwa Bupati Petahana dan jajaran pejabat dibawahnya telah melakukan pelanggaran baik pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan sumpah/janji jabatan Bupati Petahana.

Pelanggaran Administratif

Selain itu sesuai hasil pemeriksaan Bawaslu tingkat Pusat tanggal 17 Mei 2019, Bupati Petahana telah melakukan pelanggaran Administratif  sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 yang mana hasil pemeriksaan Bawaslu Pusat tersebut bersesuaian dengan rekomendasi dari KASN.

8. Bahwa hasil Rekomendasi KASN maupun hasil pemeriksaan Bawaslu Pusat disampaikan pula kepada Tergugat, namun ternyata rekomendasi 2 instansi tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat dalam arti Tergugat tidak melakukan tindakan apapun untuk melakukan penundaan atau peninjauan ulang terhadap Objek Sengketa.

Tergugat tetap membiarkan atau mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Petahana.

Netralitas

9. Bahwa sesungguhnya Tergugat telah memahami dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati maupun walikota khususnya yang melibatkan gubernur, bupati atau walikota petahana berkaitan erat dengan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.

Atas dasar hal-hal tersebut Tergugat mengadakan dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatus Sipil Negara serta Badan Kepegawaian Negara  pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

10. Bahwa dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut maka antara 5 instansi tersebut di atas wajib untuk saling koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara termasuk Gubernur atau Bupati atau Walikota Petahana sebagai aparatur sipil negara. Namun dalam pelaksanaannya Tergugat justru tidak patuh atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur dan disepakati dalam nota Kesepahaman tersebut ;

“11. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya terhadap pelaksanaan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sehingga sah dan berdasarkan hukum Objek Sengketa dinyatakan Batal dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan selanjutnya Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan mencabut Objek Sengketa;” kata Tim Kuasa Hukum.

Tuntutan Penggugat

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa gugatan a quo dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu:

a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8772 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.53-8773 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8772 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.53-8773 tanggal 21 Desember tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Alor-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

“Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya,” tulis Tim Kuasa Hukum Dr. Imanuel E. Blegur.

Reporter: Demas Mautuka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here