Kalabahi –
Pemkab dan DPRD Alor disarankan segera menyesuaikan postur APBD mengikuti arahan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19. Salah satu poin yang disarankan adalah, pengalihan belanja infrastruktur ke dana Bansos termasuk alihkan semua dana Pokir DPRD untuk pembelian alat pelindung diri (APD) para medis. Karena, APD kini terbatas di RSUD.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas bahwa semua dana-dana yang tidak penting, termasuk proyek-proyek infrastruktur dialihkan semua untuk penanganan covid-19,” kata Direktur Mitra Edukasi Nusra Perwakilan PT. Mitra Edukasi Nusantara Kompas Gramedia Grup, Masdian Dore, kepada wartawan, Rabu (25/3) di Kalabahi.
Selain dana infrastruktur, pemerintah dan DPRD juga diminta mengalihkan dana Pokir DPRD untuk pembelian alat pelindung diri (APD) yang kini jumlahnya sangat terbatas di RSUD Kalabahi. APD kata Masdian penting dipesan untuk mencegah bahaya covid-19 yang kemungkinan berpotensi menyerang para medis seperti kejadian di daerah lain.
“Saya minta dana Pokir DPRD semuanya perlu dialihkan untuk tangani corona. Ini penyakit berbahaya sehingga kemungkinan kita akan hadapi penambahan pasien dalam jumlah yang sangat besar,” lanjut kandidat Ketua Gemuru Partai NasDem NTT itu.
Masdian menyindir wacana perilaku Anggota DPR RI yang mengutamakan diri dan keluarganya untuk mendahului pemeriksaan tes corona pasca alat Rapid Tes yang dipesan pemerintah pusat dari Cina tiba di Tanah Air.
Baca Juga:
https://tribuanapos.net/2020/03/24/pdp-alor-yang-sembuh-ternyata-belum-jalani-tes-corona/
Ia menyarankan Anggota DPRD dan pemerintah tidak mengikuti jejak politik Anggota DPR RI tersebut dan lebih utamakan kepentingan keselamatan pasien dan para medis.
“Jangan tiru tontonan politik DPR RI yang tidak mendidik bangsa ini. Penanganan corona ini harus sistematis, terstruktur dan punya indikator-indikator yang terukur. Karena itu saya minta Anggota DPRD besar hati mengalihkan dana Pokirnya beli APD medis dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien,” jelasnya.
Selain itu, mantan Ketua NU Alor itu menambahkan, pemerintah dan DPRD juga perlu menaikan alokasi dana Bantuan Sosial dalam penanganan covid-19. Pos dana Bansos tersebut diminta dinaikan berapa pun nilainya untuk mendanai Satgas Gugus Tugas Corona yang sudah dubentuk Bupati Alor Drs. Amon Djobo.
“Dana Bansos itu sangat perlu dinaikan. Berapapun nilainya perlu dinaikan untuk biayai kerja-kerja Satgas Corona. Nah kalau Satgas dibentuk, dananya terbatas, mau kerja apa mereka? Kita dalam bahaya jadi kasih dana Bansos berapapun supaya kita perkuat kinerja dan kapasitas Satgas,” tutur dia.
Masdian juga meminta pemerintah merumuskan langkah-langkah strategis menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat dalam dua pekan depan. Pasokan stok pangan harus tetap stabil dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga:
https://tribuanapos.net/2020/03/24/1-pdp-corona-di-alor-dinyatakan-sembuh-dan-dipulangkan-ke-rumah/
Sedangkan strategi ekonomi terutama difokuskan pada bantuan langsung kepada masyarakat miskin, buruh, ojek dan sopir angkot. Karena usaha mereka lumpuh total usai pemerintah mengumumkan kebijakan pencegahan corona di Tanah Air.
“Stok pangan kita harus tetap terjaga stabil di dua tiga pekan mendatang. Kemudian nasib para buruh, ojek, sopir angkot ini juga perlu dipikirkan. Mereka paling terkena dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang corona ini,” pungkasnya, sambil menghimbau seluruh elemen masyarakat membantu sosialisasi bahaya corona.
Wakil Ketua Gugus Tugas Corona Kabupaten Alor Ferdy I. Lahal, SH, mengakui bila fasilitas alat pelindung diri (APD) di RSUD Kalabahi, masih minim. Dalam penanganan satu PDP kemarin, pemerintah daerah hanya memesan 10 set APD untuk dipergunakan para medis menangani PDP tersebut.
“Memang dari sisi prasarana tadi (dalam rapat tim gugus tugas) ibu dokter juga sampaikan bahwa memang kita dalam keterbatasan. Tetapi pemerintah daerah telah upaya segala optimal dengan dinas kesehatan bahwa dalam penanganan, satu yang kemarin itu sudah dilakukan dan dia sudah membaik, sudah sembuh dan pulang,” katanya.
“Alat pelindung diri lengkap (APD) itu kan kemarin kita punya 10 yang dipakai untuk satu pasien dalam pengawasan itu. Dia (pakaian) kan bukan habis pakai masih bisa dipakai lagi. Satu kali pakai itu hilang selesai sudah (dimusnahkan),” lanjut Ferdy.
Asisten I Kesra dan Pemerintahan itu menyebutkan, saat ini pemerintah daerah sudah memesan 50 set APD tambahan untuk digunakan jika ada penambahan pasien corona yang masuk di RSUD.
Ferdy mengakui keterbatasan APD ini dialaminya karena saat ini seluruh daerah dan dunia membutuhkannya. Ia mengajak masyarakat tetap taat dan mengikuti himbaun pemerintah. Hanya itu solusinya kita bisa melewati pandemi virus corona di Kabupaten Alor.
Baca Juga:
https://tribuanapos.net/2020/03/23/ancaman-corona-pns-alor-resmi-bekerja-dari-rumah/
“Kemarin sudah turun lagi 50 (set). Kita harap pasien yang satu ini sudah sembuh jadi selesai sudah. APD ini bukan Alor saja yang butuhkan, ini satu Indonesia bahkan satu dunia butuh. Kita harapkan pasien ini benar-benar sehat dan tidak ada lagi yang baru. Masyarakat kita minta ikuti himbauan-himbauan pemerintah yang sudah kami sebarkan ke desa-desa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek mendukung langkah pemerintah membentuk Satgas Gugus Tugas Corona. Enny menyebut, DPRD akan mendukung kebijakan anggaran untuk penanganan wabah corona di Alor.
“Kita sangat dukung anggarannya. Dana Bansos di pemerintah kan ada. Itu bisa digunakan. Kalau kurang ya kita DPRD siap setujui penambahannya,” katanya, Kamis (19/3) kepada wartawan di Kalabahi.
Enny menilai wabah ini membuat pemerintah kesulitan menghadapinya karena keterbatasan sumberdaya manusia dan fasilitas kesehatan.
Ketua DPRD mengaku terkejut pemerintah umumkan seorang pasien bersatatus pasien dalam pengawasan atau PDP yang diisolasi di RSUD Kalabahi. Enny mengatakan, musibah ini datang tak diduga, membuat pemerintah dilematis bagai buah simalakama.
“Ini bagai buah simalakama. Pemerintah umumkan corona tapi dari sisi kesiapan belum siap. Ini benar-benar bagai buah simalakama,” pungkasnya sambil berharap pasien tersebut cepat disembuhkan.
Rilis Liputan6.com, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pembantunya di jajaran Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi wabah virus corona covid-19.
Salah satu arahannya adalah Jokowi memerintahkan para menteri, gubernur, dan wali kota/bupati untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN atau pun APBD.
Poin lainnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk pembiayaan BPJS Kesehatan pasien covid-19. Anggaran akan disiapkan dari APBN dan APBD.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, ada total sebesar Rp 62,3 triliun dari realokasi anggaran APBN untuk penanganan covid-19. Dana itu direalokasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) di pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. (*dm).
