Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singh, SH. (Foto: tribuanapos.net/demas).
Kalabahi –
Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Singh merespon insiden saling baku rampas palu dan dokumen antara dia dan Enny Anggrek di rapat paripurna pembacaan surat keputusan pemberhentian Ketua DPRD Alor.
Sulaiman membantah tudingan warganet yang menyebut dia memukul tangan Enny Anggrek, padahal sebetulnya tidak memukul tangan melainkan menepis map dokumen rapat yang dirampas Enny.
“Surat itu dokumennya diambil, dirampas dengan cepat jadi saya juga gerak (reflek ayun tangan tepis) lepaskan. Jadi saya pukul itu bukan pukul beliau (tapi) pukul mapnya, selamatkan (mapnya). Kalau tidak tadi sobek dan sidang juga batal, tunggu lagi orang print, kita tanda tangan lagi baru mulai lagi,” kata Sulaiman saat jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (4/1) usai paripurna.
“Jadi tadi itu hanya menepis saja. Cuma angkat tangan tadi terlalu tinggi karena saya juga rasa ini genggaman juga keras sekali. Kalau genggaman keras begitu saya halus ya tidak bisa, harus (tepis map sedikit keras),” ujarnya, sambil memperagakan insiden di ruang sidang.
“Jadi saya klarifikasi itu. Bukan memukul beliau ya. Itu refleks. Gak saya pukul. Saya sayang beliau ko,” lanjut Sulaiman sambil tersenyum simpul, disambut tawa awak media.
Sulaiman menyesalkan sikap Enny Anggrek yang tidak menghargainya sebagai pimpinan sidang. Akibat insiden itu sejumlah tamu undangan perwakilan: Kapolres Alor, Kejaksaan dan Pengadilan meninggalkan ruang sidang.
“Saya sebagai pimpinan sidang seharusnya dihormati, dihargai. Soal jabatan tidak jadi soal tapi sebagai pimpinan sidang ya (harus dihargai), karena akibat insiden ini akhirnya banyak tamu kita yang pergi,” kesalnya.
Sulaiman mengatakan insiden yang terjadi antara dia dan Ketua DPRD Alor Enny Anggrek di rapat paripurna tersebut murni untuk menyelamatkan dokumen sidang yang terancam rusak.
Insiden itu berawal ketika Enny datang pagi-pagi duduk di kursi Ketua DPRD sebelum sidang dimulai, padahal kursinya sudah disediakan di barisan Anggota DPRD pasca diberhentikan Badan Kehormatan karena terbukti langgar kode etik.
“Beliau (Enny) telah disiapkan kursi pada deretan Anggota DPRD namun sebelum sidang dimulai beliau telah menempati tempat pimpinan DPRD (pimpinan sidang). Kebetulan sidang hari ini saya yang memimpin,” kata Sulaiman dikonfirmasi lebih lanjut oleh wartawan pada Kamis (5/1).
“Karena beliau sudah menempati tempat pimpinan sidang, saya lakukan pendekatan agar beliau bisa ikuti sidang dengan tenang namun terus ribut bahkan merobek surat keputusan BK,” lanjut dia.
Sulaiman mencoba menenangkan Enny namun ia malah tidak menggubris dan langsung merampas palu dan dokumen pimpinan sidang dari tangannya.
“Saya minta untuk dikembalikan namun tetap berkeras tidak mau. Makanya saat map berisi dokumen diangkat (Enny), saya tepis ke bawah dengan cepat mapnya, bukan memukul beliau,” katanya.
Sulaiman mengatakan, penjelasannya ini tidak bermaksud membela diri, akan tetapi minimal ada penjelasan darinya setelah mencermati polemik yang viral di media sosial.
Ia persilahkan warganet mendiskusikan polemic tersebut untuk memperkaya khazanah berpikir tentang situasi politik Alor pasca lengsernya Enny Anggrek dari jabatan Ketua DPRD Alor.
Buntut insiden paripurna itu, Enny Anggrek menempuh jalur hukum melaporkan Sulaiman Singh ke Polres Alor atas dugaan tindak pidana penganiayaan.
Enny datang ke Polres Alor pada Rabu petang untuk membuat laporan Polisi di ruang SPKT Polres Alor. Setelah membuat LP, Enny langsung diperiksa di ruang Tipidum Sat Reskrim Polres Alor.
Kapolres Alor AKBP Ari Satmoko melalui Kasat Reskrim Polres Alor Iptu Yames Jems Mbau membenarkan laporan Enny Anggrek terhadap Sulaiman Singh di Polres Alor.
Selain lapor Sulaiman, Enny juga melaporkan Sekwan Daud Dolpaly atas dugaan penghinaan di ruang sidang, juga dugaan penggelapan dana operasional rumah jabatan dan mobil dinas Ketua DPRD.
“Untuk penganiayaan terlapor Waketua SS dan untuk laporan penghinaan dan penggelapan terlapor Sekwan,” kata Yames.
Kasat Yames memastikan laporan Enny akan diproses sesuai ketentuan hukum yang ada.
Sebelumnya diberitakan, Enny Anggrek dan Sulaiman Singh terlihat saling baku rampas palu dan dokumen saat sidang paripurna pemberhentian Enny dari jabatan Ketua, Rabu siang di gedung DPRD.
Enny Anggrek mencoba merampas palu dan dokumen dari tangan Sulaiman Singh karena dia menolak putusan BK dan menganggap masih menjabat Ketua DPRD sehingga ia berhak memimpin sidang.
Suasana ketegangan itu tidak menghambat jalannya sidang. Sulaiman Singh tetap membuka sidang paripurna hingga berakhir dengan baik.
Badan Kehormatan DPRD Alor sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian Enny Anggrek dari jabatan Ketua DPRD Alor Periode 2019-2024 karena terbukti melanggar kode etik.
Menurut ketentuan Tata Beracara DPRD, pemberhentian Enny Anggrek tersebut perlu ditindaklanjuti melalui paripurna setelah 30 hari putusan BK disampaikan kepada partai.
Setelah paripurna pemberhentian, Pimpinan DPRD akan menyurati Gubernur NTT melalui Bupati Alor perihal permohonan peresmian pemberhentian Enny dari jabatan Ketua DPRD dan pengangkatan Ketua DPRD yang baru pengganti Enny.
Tonton keterangan pers Sulaiman Singh menjawab insiden di Paripurna:
