Begini Kata KPU Alor Soal Pemekaran Dapil

Kalabahi – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Alor, NTT, mengumumkan keputusan KPU RI soal pemekaran daerah pemilihan (Dapil) dalam Pemilu tahun 2024 mendatang.

Keputusan pemekaran itu ditetapkan KPU RI hari ini setelah mendapat usulan dari KPU Kabupaten Alor baru-baru ini.

Ketua KPU Kabupaten Alor Maria Goreti Padu Keray mengatakan, dirinya telah mendapatkan salinan keputusan KPU RI soal pemekaran Dapil dari semula 4 menjadi 5 Dapil.

“(Benar, pemekaran Dapil) sudah ditetapkan (KPU RI),” kata Maria dihubungi, Selasa 7 Februari 2023 di Kalabahi.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/02/07/rocky-winaryo-masuk-bursa-kandidat-pilkada-kota-kupang-tahun-2024/

Berikut keputusan Dapil dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Alor:

Dapil Alor 1:

Kecamatan Teluk Mutiara

Jumlah: 7 kursi

Dapil Alor 2:

Alor Timur

Alor Tengah Utara

Alor Timur Laut

Pureman

Lembur

Jumlah: 6

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/02/03/respon-kisruh-pp-gmki-senior-gmki-cabang-kupang-serukan-perdamaian-ut-omnes-unum-sint/

Dapil Alor 3:

Alor Barat Daya

Alor Selatan

Mataru

ABAD Selatan

Jumlah: 6 kursi

Dapil Alor 4:

Pantar

Pantar Barat

Pantar Timur

Pantar Tengah

Pantar Barat Laut

Jumlah: 6 kursi

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/02/01/warga-desa-ampera-alor-amankan-seorang-pria-tidak-dikenal-polisi-klarifikasi-pria-itu-bukan-pelaku-penculikan-anak/

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/07/ppp-siap-usung-abdul-madjied-nampira-bertarung-di-pilkada-alor-2024/

Dapil Alor 5:

Alor Barat Laut

Kabola

Pulau Pura

Jumlah: 5 kursi

Total: 30 kursi

Segala tindak lanjut mengenai proses pencalegkan akan disampaikan lebih lanjut oleh KPU Alor ke pimpinan partai politik masing-masing.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPU Kabupaten Alor Divisi Teknis Penyelenggara, Munawir Laamin mengatakan, pihaknya telah mengusulkan dua draf pemekaran Dapil ke KPU RI.

Munawir menjelaskan usulan pemekaran Dapil dari semulan 4 menjadi 5 ini dilakukan KPU Alor sesuai PKPU No 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum. (*dm).