Kupang, Tribuanapos.net – Senior GMKI Cabang Kupang menggelar doa bersama dan menyerukan perdamaian terkait kisruh di Pengurus Pusat (PP) antara kubu Ketua Umum Jefry Gultom dan Sekertaris Umum Artinus Hulu.
Seruan moral supaya mereka semua menjadi satu adanya sebagaimana amsal GMKI: Ut Omnes Umun Sint itu disampaikan senior dalam acara doa bersama dan diskusi dalam rangka Pra Dies Natalis GMKI Ke-73.
Acara dengan topik diskusi merespon polemik PP GMKI itu difasilitasi oleh BPC GMKI Kupang, Kamis 2 Febuari 2023 malam. Acara diawali ibadah syukur bersama dilanjutkan diskusi yang dipandu Moderator Bung senior Haris Oematan dan Gady Buli di Sekretariat BPC GMKI Kupang, Kompleks Walikota Kupang.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/02/01/warga-desa-ampera-alor-amankan-seorang-pria-tidak-dikenal-polisi-klarifikasi-pria-itu-bukan-pelaku-penculikan-anak/
Diskusi dibuka pertama oleh Senior Herlof Foeh. Adapun poin intinya Herlof mendukung Serah Terima Jabatan atau Sertijab kubu Sekum di tanggal 28 Januari 2023 karena proses itu dianggapnya sah secara konstitusional sesuai kerja 3 Formatur.
“Sertijab 28 Januari 2023 versi Sekum adalah sah dan konstitusional. Saya tetap mengakui Sertijab tanggal 28 dan menolak Sertijab lain,” tegas Herlof.
Sementara itu senior Alexander Ena mengatakan, jika kita obyektif membaca peta konflik di PP antara Ketum dan Sekum maka keputusan masing-masing susunan Pengurus Pusat versi Ketum dan Sekum adalah sama-sama salah.
Karena itu Aleksander meminta kedua kubu rendah hati dan perlu rekonsiliasi perdamaian dan mengusulkan untuk penambahan struktur menjadi solusi rekonsiliasi antara kubu Ketum dan Sekum.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/02/01/thresher-shark-indonesia-dan-disdik-alor-luncurkan-modul-mulok-konservasi-kelautan-untuk-sekolah-dasar/
Selain itu Alexander juga meminta jika dalam rekonsiliasi tersebut tidak membuahkan hasil maka opsi Kongres Luar Biasa menjadi solusi mengganti seluruh PP baik kubu Ketum dan Sekum.
“Usulan Kongres Luar Biasa perlu hanya untuk memilih Pengurus Pusat,” tegas Mantan Ketua Cabang GMKI Kupang.
Senior Jan Windy berpendapat bahwa senior tidak boleh berdiri dalam posisi kubu-kubuan supaya bisa melihat kasus ini secara obyektif untuk memberikan rekomendasi pada BPC Kupang dalam bersikap.
Jan Windy yang baru-baru ini turut hadir juga mengikuti Kongres GMKI di Toraja itu menguraikan bahwa konstalasi politik di Kongres Toraja semuanya berjalan normatif, tak ada chaos antara Ketum dan Sekum.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/13/pancang-papan-nama-nasdem-di-teluk-mutiara-imanuel-blegur-ajak-kader-hindari-politik-identitas/
Karena itu Jan membantah isu kubu-kubuan antara Ketum dan Sekum di Kongres Toraja yang disebut-sebut menjadi penyebab masalah dalam penyusunan struktur PP di Formatur kubu Ketum dan Sekum.
“Saya ikut Kongres di Toraja kemarin. Tidak ada masalah di Kongres. Semua yang terjadi di Kongres itu murni dinamika biasa,” ujarnya.
Mantan Korwil VII PP GMKI era 2008-2010 itu kemudian menyarankan kepada BPC GMKI Kupang agar tidak mengambil sikap organisasi mendukung kubu Ketum dan/atau Sekum. BPC disarankan bersikap netral dalam mencari solusi yang damai dan bijak untuk keutuhan GMKI setanah air.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/07/ppp-siap-usung-abdul-madjied-nampira-bertarung-di-pilkada-alor-2024/
“Kasus PP sedapat mungkin tidak bisa diselesaikan jika mengacu pada aturan organisasi karena masing-masing kubu ada dalil pembenaran aturan masing-masing. Sikap BPC terkait kisruh PP menjadi kewenangan penuh BPC, tanpa intervensi dari senior,” tutup Jan Windy yang kini menjabat Anggota DPRD Provinsi NTT.
Sementara senior Desy Foeh mengatakan, semua perbedaan pendapat antara Ketum dan Sekum adalah dinamika yang asik di GMKI. Sebab semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan Yesus sang kepala gerakan untuk kita lebih bersatu adanya dalam spirit Ut Omnes Unum Sint.
Desy berharap diskusi senior ini sedapat mungkin mencari solusi untuk menyikapi kisruh di PP dengan jalan damai sesuai spirit GMKI: Ut Omnes Unum Sint.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/06/peringati-harlah-ke-50-ppp-alor-optimistis-menang-pemilu-2024/
“Kita tidak boleh ada kubu tertentu. Kehadiran atau diskusi kita hanya untuk membantu BPC dalam bersikap nanti,” katanya.
“Kita belum membedah kronologi di PP. Diskusi kita tidak berpihak pada pihak tertentu melainkan hanya untuk tujuan rekonsiliasi di PP,” lanjut dia.
Desy mengakui bahwa kisruh ini terjadi karena keegoisan Ketum dan Sekum yang mengesampingkan keputusan Kongres yang memberi mandat pada kerja Formatur. Menurutnya seharusnya keduanya memutuskan kepengurusan bersama dalam kerja Formatur.
“Jika mau memilih maka menurut saya versi Sekum yang benar di Sertijab tanggal 28 Januari 2023 karena diputuskan oleh 3 orang Formatur,” tegasnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/04/ricuh-rapat-paripurna-pemberhentian-ketua-dprd-alor-pimpinan-dprd-saling-baku-rampas-palu/
Meski demikian, Desy lagi-lagi bersyukur ada pertemuan yang indah ini diselenggarakan di SC GMKI Kupang melalui tatap muka langsung dan zoom meeting yang dihadiri sekitar 200an senior dari berbagai angkatan, membahas kisruh di PP.
“Kita harap kisruh ini segera berdamai. Ini semua karena kita semua mencintai GMKI. UOUS,” tutup Desy.
Senior lainnya, Daud Amarato memberikan apresiasi kepada BPC GMKI Kupang dan Bung Haris Oematan dan kawan-kawan yang memfasilitasi pertemuan senior ini.
Menurut Daud, polemik PP ini sangat menggangu semua kita yang pernah ada di GMKI. Dan jika ini dibiarkan maka dampaknya sangat besar baik secara organisasi dan individu.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/04/paripurna-ricuh-f-pdip-tolak-agenda-pembacaan-putusan-pemberhentian-ketua-dprd-alor/
“Karena itu kita perlu berdiskusi mencari solusi bijak yang akan ditempuh. Kalau masing-masing mencari siapa salah maka ini tidak akan selesai,” ujarnya.
Mantan Korwil VII era 1990an itu kemudian memberikan sejumlah opsi solusi antara lain: perlu ada agenda tunggal KLB hanya untuk memilih Pengurus Pusat yang baru menggantikan Ketua umum, Sekretaris Umum bersama jajaran pengurusnya.
Akan tetapi, sebelum tiba pada KLB maka perlu membentuk tim mediasi independen. Tim ini perlu dibentuk secara independen untuk memediasi kubu Ketum dan Sekum. Mediasi ini perlu dengan syarat tim antara lain:
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/05/umumkan-pemberhentian-ketua-dprd-alor-sah-sesuai-ketentuan-tatib-dprd-akan-surati-gubernur/
-
Orang yang netral dan tidak menghakimi atau bersikap memihak.
-
Tim juga harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua pihak dan dapat dipercaya.
-
Tim harus benar-benar merasa terpanggil untuk menyelesaikan persoalan ini.
-
Tim harus punya kemampuan komunikasi yang baik.
-
Memiliki kepekaan yang baik. Peka pada amsal GMKI: Ut Omnes Umun Sint.
-
Punya pengaruh yang bisa menyelesaikan masalah.
Daud Amarato mendorong BPC setanah air khususnya di wilayah VII untuk mendorong pembentukan tim supaya bekerja untuk kepentingan rekonsiliasi di PP.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/05/enny-anggrek-tuding-ada-rekayasa-sistematis-lengserkannya-dari-jabatan-ketua-dprd-alor/
“Kalau tim ini bekerja tidak selesai atau tidak menemukan titik temunya maka kita dorong untuk KLB hanya untuk memilih Pengurus Pusat,” tegas Daud.
Sebagai senior, Daud mendorong semua senior di Kupang, di wilayah VII dan senior setanah air untuk membantu menyelesaikan persoalan ini secara arif dan bijaksana sesuai spirit GMKI: Ut Omnes Umun Sint dan tidak ikut memanas-manasi situasi.
“Mari kita menata GMKI ke arah yang lebih baik,” tutup Daud, salah satu senior GMKI yang disebut-sebut bakal bertarung di kontestasi Pilkada di salah satu kabupaten di pulau Sumba, NTT.
Mantan Ketua Cabang GMKI Kupang Ebets Masu mengatakan, dampak kisruh ini secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada civitas di GMKI Kupang karena ada 5 utusan yang masuk struktur PP di dua kubu.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/01/06/respon-insiden-di-paripurna-wakil-ketua-dprd-alor-saya-tidak-pukul-enny-saya-sayang-dia-ko/
Menurutnya, proses ini kalau dianggap sepele adalah suatu sikap yang keliru. Di cabang Kupang saja, dikotomi pra dan pasca Konfercab itu terjadi sehingga yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana kita mencari akar masalah dari proses di PP ini.
Ebets mengatakan bahwa kisruh di PP ini bisa saja terjadi karena akumulasi dari pengaruh luar, dan kita belum siap menangkal itu di internal.
Ia menduga signal kubu-kubuan antara Ketum dan Sekum ini terjadi akibat pengaruh luar ini sangat besar menjadi penyebab perpecahan di PP. Hanya saja penyebab faktor luar ini tidak dimunculkan ke publik sehingga kita tidak tahu.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/29/breaking-news-bk-resmi-berhentikan-enny-anggrek-dari-jabatan-ketua-dprd-alor/
Ebets berharap percakapan malam ini sangat penting untuk kita mencari intisari bersama untuk bagaimana PP bisa menyatu tetapi juga sampai ke cabang-cabang. Kalau ini tidak diselesaikan maka jangan harap kita menatap hal yang lebih besar di luar sana kalau internal kita masih keropos.
“Jujur secara pribadi, saya ada di proses Sertijab tanggal 28 Januari itu benar secara konstitusional,” tutup Ebets mempertegas kerja Formatur 3 orang di kubu Sekum.
Mantan Ketua Cabang GMKI Kupang Jhon Liem mengatakan, perbedaan pendapat dan pilihan itu biasa dalam kerja Formatur di PP GMKI. Karena itu pilihan Formatur soal siapa yang masuk struktur PP itu menjadi hal yang patut dihormati.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/27/kunker-ke-alor-kapolda-ntt-ingatkan-masyarakat-jangan-minta-dirinya-luluskan-anak-yang-ikut-tes-anggota-polri/
“Kerja Formatur untuk voting itu juga hal yang biasa. Karena siapa yang terpilih dan tidak terpilih itu juga hal yang biasa,” kata Ketua Cabang yang rekam jejaknya paling kontroversi dengan senior-senior maupun dengan BPC ini.
“Sertijab tanggal 28 Januari itu sah karena ada tiga Formatur. Tapi soal ini kita tidak bisa mendukung salah satu pihak,” lanjut Jhon.
Jhon kemudian menawarkan sejumlah opsi solusi antara lain, pertama: perlu ada pengurus bersama sehingga struktur diperluas. Kedua: Panggil lima orang PP dari Cabang Kupang kembali dan tidak boleh menjalankan tugas, dan/atau mengundurkan diri secara terhormat.
“Mundur sampai dengan rekonsiliasi terjadi di PP,” tegas Jhon bersemangat.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/25/komisi-iii-dprd-alor-dan-pupr-alokasi-dana-rp-9-miliar-bangun-jalan-lantoka-peitoko-tahun-2023/
Jhon yang ikut Kongres Toraja ini mengakui jika kisruh Ketum dan Sekum ini terjadi bermula saat Kongres Toraja. Ia menduga Kongres menjadi ajang transaksional janji-janji jabatan PP yang secara langsung berpengaruh pada kerja-kerja Formatur.
“Isu soal transaksional itu terjadi di masa saya Kecab. Saya ditawari (uang dan jabatan) tapi saya tolak. Nanti kepala gerakan yang mengadili kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jhon pun menyarankan jika rekonsiliasi kubu Ketum dan Sekum tidak dapat terselesaikan maka ia meminta Cabang-cabang setanah air perlu bersikap menempuh opsi KLB. Sebab KLB dianggap jalan terbaik untuk menyelamatkan keutuhan GMKI.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/25/kpu-alor-usul-2-opsi-pemekaran-dapil-ke-kpu-ri/
“Kalau rekonsiliasi mereka tidak bisa sama sekali maka setengah cabang ditambah satu minta KLB maka itu perlu. Memang ini butuh biaya besar tapi opsi ini perlu,” tegasnya.
Jhon Liem juga menyarankan kepada BPC Cabang Kupang untuk mengambil keputusan terkait kisruh PP ini. Sikap itu apakah mendukung kubu Ketum dan/atau Sekum, semuanya mutlak menjadi kewenangan BPC. Apapun pilihan keputusan organisasi ia akan tunduk dan menghormatinya.
Mantan Ketua Cabang Simson F. Beli mengucap syukur pada Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan karena kisruh ini nilai positifnya malam ini semua senior dapat bernostalgia kembali mengenang kisah sewaktu berGMKI dulu.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/24/minyak-tanah-langka-dan-mahal-jelang-natal-pemda-alor-ancam-pidanakan-yang-main/
Simson mengatakan, Kongres Toraja sudah selesai namun kisruh PP memberikan dampak yang besar hingga ke cabang-cabang utamanya pada cabang Kupang. Karena itu mantan Kabid Organisasi PP ini berharap diskusi senior ini bisa menjadi cair dan menemukan solusi terbaik bagi keutuhan GMKI di tanah air.
Simson menerangkan, dinamika Kongres dan kerja Formatur memang pasti terjadi cukup alot. Karena sistem pemilihan di GMKI yang menganut asas langsung dan/atau Formatur.
“Ketika Kongres dan Formatur jika tidak ada kesepakatan maka memilih suara terbanyak yang dikedepankan. Ada asas musyawarah mufakat yang menjadi penekanan,” ujarnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/11/19/bergabung-ke-perindo-alor-beny-kaho-optimistis-menang-caleg-dapil-i-dprd-alor/
Menurutnya, kisruh perbedaan pendapat ini wajar terjadi karena posisi tawar kubu Ketum dan Sekum yang dipilih langsung di Kongres ini tentu mempunyai dalil pembenaran masing-masing secara konstitusional. Jadi struktur yang dibentuk oleh kedua kubu itu mereka anggap sah.
Simson pun berharap kisruh kedua pimpinan GMKI pusat ini dapat dicarikan solusi terbaik sehingga tidak berdampak meluas kepada gugatan hukum maupun polarisasi di cabang-cabang.
Untuk itu ia menyarankan beberapa opsi solusi yaitu:
-
Kita senior dari Cabang Kupang perlu inisiatif membentuk tim mediator untuk mediasi. Tim ini harus bekerja mendamaikan kisruh di PP dalam semangat persatuan dan keutuhan GMKI.
-
Kalau mau GMKI tetap satu ya kita pecat semua PP termasuk Ketum dan Sekum. Ini konsekuensi adalah bikin Kongres. Memang ini butuh biaya tapi masih dianggap perlu karena ada pembangkangan terhadap organisasi terkait Motto kita Ut Omnes Umun Sint.
