Kalabahi – Viral di media sosial, postingan mengenai pungutan biaya ujian senilai Rp 150 ribu dan barang Sembako yang dilakukan Komite sekolah kepada Perseta ujian SD Inpres Kaipera.
Dugaan pungutan liar pada orang tua siswa kelas VI di SD Inpres terpencil yang terletak di pegunungan Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur itu membuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Fredi I. Lahal geram.
Postingan itu dilakukan beberapa akun media sosial di grup Alor Grup Fans Baru, pada Jumat 27 Februari 2026 hingga viral.
Berikut daftar dugaan pungutan liar yang dilakukan Komite SD Inpres Kaipera melalui surat yang diteken Ketua Komite, Kristian Luase, tanggal 27 Januari 2026 hingga viral di media sosial.
Berikut ini isi suratnya:
HASIL RAPAT KOMITE 27 JANUARI 2026
PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK TAHUN PELAJARAN 2025/2026
KONTRIBUSI ORANG TUA MURID KELAS VI
TANGGUNGAN PER MURID
1. Beras 5 Kg
2. Gula Pasir 2 Kg
3. Kopi Tugu Buaya 20 Bungkus
4. Terigu 2 Kg
5. Minyak Bimoli 1 Liter
6. Rokok 153, 2 Bungkus
7. Mie Putih atau Kuning 4 Bks
8. Uang Rp.150.000
9. Ayam 2 ekor
10. Minyak tanah 1 Liter
11. Ajinomoto 2 Bungkus
12. Siri 20 Batang + Pinang 20 Buah
13. Masako 6 Bungkus
14. Telur Ayam 20 Butir
15. Bawang campur 2 Bungkus
16. Amanda 2 Bungkus
17. Alfagel 2 Bungkus
18. Susu Dancow putih 6 bungkus
19. Daun Teh 2 Bungkus
20. Kayu api 2 Ikat
21. Kecap 5 Bungkus
Kaipera, 27 Januari 2026
Ketua Komite UPTD SD Inpres Kaipera
CHRISTIAN LUASE
Surat itu diposting sejumlah akun Facebook di Grup Alor Grup Fans Baru hingga menuai banyak kontroversi.
“Shalom Bapa Kadis Pendidikan tolong tertibkan bapa punya anak buah dorang di bawah dulu ko? Kasihan ee,” tulis akun anonim yang viral di media sosial beberapa jam lalu.
Postingan itu menuai kontroversi di kolom komentar. Sejumlah akun berkomentar bahwa biaya pendidikan seharusnya gratis untuk semua, bukan malah siswa dibebankan dengan pungutan liar.
Akun medsos lainnnya berkomentar bahwa jika informasi tersebut benar semua orang tua murid diberikan tanggungan kumpul biaya dan barang-barang sembako maka lebih baik langsung buka toko di SD Inpres Kaipera.
Sebab jumlah barang yang ditanggung orang tua murid itu sangat fantastis di tengah pemerintah sedang gencar-gencarnya berkomitmen menurunkan biaya pendidikan gratis.
“Ini kalau semua org tua murid kumpul na lebih baik langsung buka toko memang di sekolah sudah,” tulis salah satu akun merespon postingan itu.
Akun lainnya, Lois Apriani juga memosting surat ketua Komite SD Inpres Kaipera yang berisi daftar tanggungan biaya dan barang kepada orang tua siswa.
“Cukup kaget dengan ini tanggungan ni adoh. Pak Bupati Alor dengan Dinas Pendidikan Alor tolong lihat dulu,” tulis Lois sembari memajang emoji tertawa terbahak-bahak.
Sementara, Akun Facebook Amal memosting statusnya begini:
“SD Inpres Kaipera terletak di Dusun II Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur.
Dusun dengan wilayah terbesar di Tanglapui dan masyarakat di sana mayoritas Petani.
Pendapatan ekonomi pada musim hujan seperti saat ini rata-rata sumbernya dari komoditi (Kemiri). Pendapatan rata-rata perbulan itu kisaran 200-300 ribu.
Berdasarkan Nota Belanja yang dibaluti hasil kesepakatan ini mencapai 600-700 ribu per siswa (sesuai harga di sana/Tanglapui).
Pertanyaannya PESTA PORA apa yang mau dilakukan di sekolah?
Sebenarnya yang harus di perhatikan itu mutu pendidikan atau euforia dalam melaksanakan pendidikan yang mengganggu mutu pendidikan tersebut?
Sungguh miris dan sangat memprihatinkan sih, saya bisa bilang begini karena saya lahir di sana dan saya tau persis keadaan orang tua di sana. Sedih dan memalukan sekali,” tulis Amal.
Postingan itu mendapat tanggapan dari beberapa akun:
“Sekolah di sana tdk dpt dana bos ka Bid.
Atau ujian tdk masuk dlm rancangan belanja dana bos ka? Coba cek bid,” tulis David Blegur.
“Ini guru2 dong MW enak punya to. Dong MW makan gratis punya na,” tulis akun Kardo S.
“Bisa buat pesta besar,,. Tu,” tulis Akun Yonatan Saiputa.
Akun anonim lainnya memosting bahwa seharusnya biaya MBG 700 Triliun lebih itu dialihkan untuk pendidikan gratis.
Kadisdik Alor Geram
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Fredi I. Lahal mengaku geram mendapat informasi adanya dugaan pungutan liar pada siswanya di SD Inpres Kaipera.
Kadisdisdik menyebut, pungutan itu seharusnya tidak boleh ada di sekolah.
“Tidak boleh ada pungutan liar seperti itu. Tidak ada itu,” katanya dikonfirmasi tribuanapos.net, Jumat malam.
Fredi Lahal menegaskan bahwa ia sudah menelpon Kepala Bidang urusan Pembinaan Sekolah Dasar untuk mengecek kebenaran postingan tersebut.
“Saya sudah telepon kepala bidang untuk cek informasi itu. Kalau benar maka itu harus dibatalkan. Tidak boleh sekolah pungut biaya dan barang-barang pada orang tua murid. Tidak boleh itu,” tegas Fredi dengan nada geram.
Kadisdik Ferdi mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan Komite untuk tidak boleh membebankan murid / orang tua murid dengan memungut biaya menjelang ujian sekolah. Sebab itu akan membuat siswa tidak fokus belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah.
Ferdi pun berharap pelaksanaan ujian SD tahun ini di seluruh Kabupaten Alor dapat berjalan aman dan lancar. Ia juga berharap tahun ini presentasi belajar siswa bisa lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi 3 DPRD Alor Ernes Mandela Mokoni yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan Alor untuk memverifikasi kebenaran informasi pungutan liar di SD Inpres Kaipera.
“Baik (akan dicek ke Kadisdik Alor),” tulis Ernes melalui pesan WhatsApp. (*dm).
