Kepala Dinas Kesehatan Alor, dr. Farida Ariyani, ketika menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD, Rabu (28/1). (Foto: doc Bro Mike).
Kalabahi – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dr. Farida Ariyani menyebut, ada 459 tenaga Nakes yang bekerja secara suka rela di seluruh Falkes milik pemerintah yang tersebar di wilayah Kabupaten Alor.
Menurut Farida, 459 Nakes itu bekerja secara suka rela tanpa dibayar insentif oleh pemerintah daerah, padahal perannya sangat strategis dan penting dalam memajukan dunia kesehatan Alor, NTT.
“Yang menjadi soal adalah tenaga suka rela itu sumbangannya cukup besar yang ada dalam sistim. Itu jumlahnya sekitar 459 orang,” kata dr. Farida saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Alor, Rabu (28/1) di Batunirwala.
Farida mengatakan, 459 tenaga Nakes yang bekerja di seluruh Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Alor tersebut selama ini hanya bekerja dengan suka rela tanpa ada gaji dan insentif dari daerah.
“Dan memang tenaga suka rela ini sama sekali tidak ada insentif yang diberikan ke mereka,” lanjut Farida di hadapan Komisi 3, sambil tersenyum.
Farida menjelaskan, karena mereka bekerja dalam status sebagai tenaga suka rela sehingga pihaknya sulit untuk melakukan mutasi pemerataan ke wilayah yang masih terjadi ketimpangan tenaga.
“Penempatan mereka itu benar-benar sesuai dengan permintaan mereka. Kita tidak bisa melakukan (mutasi) pemerataan,” ujarnya dilansir dari video Alor Vibes yang viral di media sosial.
“Sehingga puskesmas yang saya gambarkan tadi mengalami sejumlah ketimpangan. Itu sebagiannya adalah tenaga suka rela yang ditempatkan di Puskesmas-puskesmas tersebut,” katanya sambil memandang Ketua dan Anggota Komisi 3.
Ketimpangan Distribusi Tenaga Nakes
Farida menerangkan, jika dilihat dari rasio tenaga kesehatan Alor, khusus untuk perawat dan bidan, sebenarnya sudah cukup, namun jumlah itu termasuk tenaga PPPK Paruh Waktu dan tenaga kontrak suka rela, 459 orang.
“Kalau kita lihat rasio tenaga kesehatan, khusus untuk perawat dan bidan, itu sudah cukup memang. Tapi jangan lupa bahwa jumlah yang ada itu termasuk PPPK Paruh Waktu dan tenaga kontrak suka rela yang masuk dalam hitungan ini,” ungkapnya.
Farida mengungkapkan, dengan keseluruhan jumlah tenaga yang ada maka tenaga yang masih sangat kurang itu terdiri dari, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker dan tenaga keterapian fisik.
“Kalau jenis tenaga yang lain sudah terpenuhi dengan catatan bahwa, pemenuhannya termasuk di dalamnya ada tenaga PPPK Paruh Waktu dan kontrak tenaga suka rela tadi,” lanjut Farida menerangkan.
Farida meminta kepada Komisi 3 DPRD Alor untuk bersama memikirkan nasib tenaga suka rela agar mereka juga bisa mendapatkan gaji dan insentif yang layak.
Sebab peran mereka itu sangat strategis memajukan indeks kesehatan Alor namun jika dikeluarkan maka otomatis daerah akan mengalami kekurangan tenaga Nakes.
“Jadi kalau mereka ini kita keluarkan maka otomatis turun rasio pemenuhannya (tenaga Nakes),” jelasnya.
Selain itu, Farida juga membeberkan bahwa sesuai data dari tenaga kepegawaian di RSD Kalabahi, total keseluruhan pegawai yang bertugas di rumah sakit adalah sebesar 672 orang.
Adapun data itu terdiri dari; tenaga PNS 208 orang, PPPK 232 orang, PPPK Paruh Waktu 167, Dokter PTT 13 orang, Dokter Internsip (dokter magang program Kemenkes) 15 orang, Tenaga sukarela, 36 orang.
“Total keseluruhan tenaga di RSD Kalabahi itu ada 671 orang,” sebut Farida.
Menurut Farida, dari data yang ada di Rumah Sakit, khusus tenaga non Nakes paling tinggi, 100 orang. Mereka terdiri dari tukang kebun, tenaga kebersihan, laundry, tenaga masak, dan tenaga administrasi.
Sedangkan jumlah Perawat 31 orang dan Bidan 22 orang yang bekerja di RSD Kalabahi.
Sementara itu, dr. Farida mengungkapkan bahwa, untuk tengah Nakes di seluruh Fasilitas Kesehatan di seluruh wilayah Alor, distribusi tenaganya masih belum merata.
Menurut dr. Farida, rasio perbandingan tenaga Nakes yang tersebar misalnya di Puskesmas yang ada di pesisir seputaran Teluk Mutiara, Kenarilang, Moru, Mebung, Alor Kecil, Bukapiting dan Mali saja masih terdapat ketimpangan tenaga.
Farida mengakui, jika jumlah tenaga itu dihitung berdasarkan Puskemas Rawat Inap dan Non Rawat Inap, maka ada sejumlah ketimpangan terkait distribusi tenaga di lapangan.
“Contoh, untuk Puskesmas rawat inap di Puskesmas Kabir dan Alor Kecil. Sama-sama rawat inap. Puskesmas Alor Kecil melayani 8 desa. Puskesmas Kabir melayani 11 desa,” ujarnya.
“Kalau kita menghitung, karena rawat inap jadi pelayanannya 24 jam, sehingga ruang IGD dan Ruang Rawat Inap yang harus petugas standby,” tambahnya.
Farida menambahkan, secara umum, idealnya rasio kebutuhan rata-rata tenaga untuk Puskemas rawat inap, jumlah standarnya sekitar 80 orang. Jumlah itu ditambah setiap perawat dan bidan yang ada di Pustu Desa.
Maka idealnya rasio untuk Puskemas Kabir, 80 tenaga ditambah 22 orang maka totalnya ada 102 orang. Sementara Alor Kecil 80 ditambah 8 desa maka jumlah tenaganya 96 orang.
“Data sistim yang ada pada kami, untuk Puskemas Alor Kecil, jumlah tenaganya ada 114. Sementara Puskemas Kabir, jumlah tenaganya hanya ada 70,” ungkapnya, terkejut.
Selain itu, Farida juga membandingkan rasio untuk Puskesmas non rawat inap. Menurutnya, idealnya, kebutuhan Nakes di Puskesmas non Rawat Inap kurang lebih jumlahnya sekitar 58 orang.
Farida kemudian membandingkan jumlah tenaga non Rawat Inap di Puskesmas Mali dan Taman Mataru yang dianggap terjadi ketimpangan, karena Taman Mataru melayani 4 Desa dan Mali melayani 3 Desa.
“Saya membandingkan di Puskesmas Mali dan Taman Mataru. Di Taman Mataru paling kurang harus ada 58 tenaga. Di Mali paling kurang harus ada 56 tenaga. Nah, yang ada di data kami, Puskemas Mali, ada 63 tenaga, Taman Mataru hanya ada 46 tenaga,” katanya.
“Sementara Mali melayani 3 desa yang kategorinya tidak ada wilayah tersulit, dibandingkan dengan Taman Mataru yang melayani 4 desa dengan topografi banyak medan-medan sulit untuk pelayanan,” lanjut dia.
Berdasarkan ketimpangan Nakes tersebut, Farida meminta Komisi 3 DPRD Alor untuk bersama mencari solusi agar distribusi tenaga Nakes ini bisa lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Alor.
“Butuh dukungan dari semua kita agar bagaimana jumlah yang ada ini bisa disebarkan secara merata,” katanya.
Ketua Komisi 3 DPRD Alor Ernes Mandela Mokoni mengatakan, Komisinya akan kembali menjadwalkan RDP dengan Kepala Dinas Kesehatan pada hari Selasa, 10 Maret untuk membahas nasib 459 tenaga Nakes suka rela yang bekerja tanpa gaji dan insentif.
“Kita besok baru RDP (dengan Dinkes Alor),” kata Ernes dihubungi tribuanapos.net, Senin 9 Maret 2026 di Kalabahi. (*dm).
