
Kalabahi –
Aktivis Gerakan Rakyat Alor Melawan (GERAM) berunjuk rasa di kantor Bupati Alor Selasa (26/1) menuntut pembatalan proyek gedung baru kantor DPRD senilai Rp 25 Miliar.
Asisten I Setda Alor, Melky Beli mengatakan, pemerintah daerah akan mengkaji tuntutan aktivis GERAM, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo untuk dipertimbangkan.
“Tuntutan teman-teman ini kami sudah dengar dan akan kami kaji dan sampaikan kepada Bapak Bupati Alor,” kata Melky berdialog dengan masa aksi di depan kantor Bupati, Batunirwala.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/27/aktivis-geram-demo-tolak-proyek-gedung-baru-dprd-alor-rp-25-miliar/
Melky menyampaikan permohonan maaf, Bupati Amon Djobo belum bisa menerima aktivis GERAM berdialog karena sedang rapat dengan pimpinan OKP Nasional bahas penanganan Covid-19.
“Bapak Bupati belum bisa ditemui karena beliau sedang rapat. Kebetulan kami juga baru dapat surat dari kepolisian bahwa aksi kalian ini juga tidak mendapat izin dari kepolisian sehingga kami tidak bisa menerima kalian (berdialog di dalam),” lanjut Melky.
Pemerintah kata Melky juga akan menyampaikan kepada Bupati Alor untuk mengagendakan waktu yang tepat berdialog dengan aktivis GERAM sesuai tuntutannya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/27/geram-proyek-gedung-baru-dprd-alor-rp-25-m-adalah-produk-konflik/
“Nanti kami sampaikan ke Bupati kalau bisa kita agendakan waktu yang tepat supaya adik-adik bisa dialog dengan Bapak Bupati,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon mengatakan, pihaknya akan gelar rapat dengan pimpinan Komisi membahas tuntutan Geram tolak proyek pembangunan gedung baru kantor DPRD.
“Saya mohon pak Sekwan tolong agendakan ini supaya saya rapat dengan pimpinan Komisi bahas masalah ini. Karena ini masalah serius yang mesti disikapi. Minggu depan kami rapat,” katanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/27/bawa-spanduk-ahmad-yohan-aksi-geram-tolak-proyek-gedung-dprd-alor-rp-25-m-dicegat-warga/
Yulius memastikan ia akan memberitahukan keputusan politik DPRD usai gelar rapat dengan pimpinan Komisi. “Nanti kami informasikan kepada adik-adik GERAM,” pungkasnya.
GERAM, menggelar demonstrasi menuntut pemerintah membatalkan proyek pembangunan gedung baru kantor DPRD senilai Rp 25 Miliar.
GERAM menilai proyek tersebut tidak seharusnya dibangun sekarang di tengah rakyat Alor sedang gelisah menghadapi pandemi Covid-19.
Mereka menyarankan dana itu diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang anjlok dihantam pandemi Covid-19. (*dm).