Kalabahi –
Aktivis Gerakan Rakyat Alor Menolak (GERAM) menuduh lolosnya anggaran proyek gedung baru kantor DPRD senilai Rp 25 Miliar adalah produk gagal 13 Anggota Badan Anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Alor Enny Anggrek.
Geram menyebut produk gagal karena persetujuan anggaran proyek itu lahir di tengah kisruh ‘ulah’ Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan sejumlah Anggota DPRD di sidang Paripurna. Hal itu membuat DPRD akhirnya melahirkan keputusan politik yang tidak berpihak pada nasib rakyat di tengah pandemi Covid-19.
“(Proyek Gedung baru DPRD) ini merupakan hasil dari produk paripurna kemarin. Iya, paripurna konflik internal baku rampas palu sidang. Semua rakyat Alor tahu itu,” kata aktivis Geram Masin Yamin, berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon, Selasa (26/1) di kantor DPRD, Batunirwala.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/27/aktivis-geram-demo-tolak-proyek-gedung-baru-dprd-alor-rp-25-miliar/
Masin mengatakan, seharusnya Pimpinan DPRD dan Anggota tidak menciptakan kisruh politik pada sidang Paripurna Pembahasan APBD 2021 sehingga bisa fokus membahas anggaran untuk kepentingan publik.
“Bapak/Ibu DPRD Alor ini sudah digaji Rp 30 juta ditambah plus-plus itu akhirnya tidak pernah memikirkan bagaimana nasib rakyat itu bisa kenyang, bisa sehat dan bisa pintar. Padahal sidang itu membahas anggaran untuk satu tahun anggaran,” ujarnya.
“Kita paham bahwa (proyek gedung baru kantor DPRD) itu programnya eksekutif yang punya (hak usulkan) anggaran ke DPRD. Tapi ingat, fungsi budgeting yang melekat di DPRD (kalau digunakan untuk tolak atau tunda maka) itu anggaran (proyek 25 M gedung baru DPRD) tidak bisa jadi karena DPRD menolak,” lanjut Masin.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/pemda-alor-anggarkan-rp-25-miliar-bangun-gedung-baru-kantor-dprd/
Ia menilai proyek gedung baru tersebut sengaja dipaksakan dibangun karena pemerintah dan DPRD diangap kehilangan gagasan kreatif memprogramkan kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung visi misi Bupati Alor Amon Djobo; Alor Kenyang, Alor Pintar dan Alor Sehat.
Sebab, menurutnya, kebijakan politik meloloskan anggaran (DAU) senilai Rp 25 Miliar untuk proyek gedung baru DPRD tersebut dianggap tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan, ekonomi dan kesehatan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
“Saya tanya, apa manfaatnya bangun gedung baru DPRD ini? Apa manfaatnya untuk Alor Sehat, Pintar dan Kenyang? Sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Alor,” ucap Masin, geram sembari tangannya menunjuk Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon yang sedang memimpin dialog.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/21/anggaran-proyek-gedung-baru-kantor-dprd-alor-rp-25-miliar-sudah-disetujui-dprd/
Masin juga mempertanyakan alasan pemerintah membangun gedung baru tersebut dengan maksud ingin memperbaiki wajah daerah karena konstruksi gedungnya sudah mulai rusak.
Dia pun kesal pernyataan Bupati Alor yang menegaskan bahwa pemerintah tetap akan membangun gedung baru tersebut di tahun 2021 dan 2022. Sebab tahun 2023 nanti anggaran daerah sebagian akan difokuskan pada Pilkada Alor.
Usai membeberkan alasannya, Masin meminta Ketua DPRD Enny Anggrek dan sejumlah Anggota DPRD segera menghentikan kisruh politik di DPRD dan menggelar rapat paripurna membahas pembatalan proyek gedung baru kantor DPRD.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/21/bangun-kantor-baru-dprd-alor-rp-25-m-di-tengah-pandemi-dewan-dan-bupati-dinilai-tak-punya-rasa/
GERAM tidak ingin proyek tersebut dipaksakan dibangun di tengah pandemi Covid-19 saat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan insfratruktur masyarakat merosot dihantam pandemi.
“Kami minta DPRD dan pemerintah segera batalkan proyek gedung baru kantor DPRD. Kami akan terus kawal sampai batal,” kata aktivis GERAM; Markus Kari, Aldy Mooy, Maslan Bao dan Adris Laatang dalam orasinya di kantor Bupati dan DPRD Alor.
DPRD Akan Gelar Rapat
Wakil Ketua DPRD Yulius Mantaon menyambut baik aspirasi Geram. Yulius langsung memanggil Sekwan Yulius Plaikol, meminta mengagendakan rapat koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan dewan pekan depan untuk membahas masalah itu.
“Terima kasih atas kedatangan adik-adik Geram yang membawa aspirasi hari ini. Pak Sekwan tolong agendakan Minggu depan saya rapat dengan pimpinan Komisi bahas khusus masalah ini. Ini persoalan serius yang mesti kami sikapi. Nanti kami akan informasikan kepada Geram,” katanya.
Aksi dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Para demonstran juga dikawal ketat puluhan aparat kepolisian yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Alor IPTU Kalvin Julius Weni dan Kabag Ops Kompol Domi Sigakole. Usai aksi, masa pun bubarkan diri dengan tertib.
Diberitakan, pemerintah dan DPRD setujui dana Rp 25 Miliar untuk pembangunan gedung baru kantor DPRD. Kabag Umum Setda Alor Debrina Lelang menyebut, proses tender sudah dimulai di ULP. (*dm).
