Kalabahi –
Aktivis senior Machris Mau mengkritik sikap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Alor yang menyetujui proyek pembangunan gedung baru kantor DPRD senilai Rp 25 Miliar dalam pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.
Machris menyebut, persetujuan tersebut menunjukan bahwa 13 Anggota Banggar maupun 30 Anggota DPRD tidak mempunyai rasa empati terhadap kegelisahan masyarakat menghadapi kesulitan hidup di tengah pandemi Covid-19.
“30 Anggota DPRD ini sama sekali tidak punya rasa ya. Mereka memang sama sekali tidak punya rasa empati kepada masyarakat yang menghadapi kesusahan hidup di tengah pandemi virus corona ini,” katanya, Kamis (21/1) di Kalabahi.
Machris menjelaskan, ia pada prinsipnya mendukung pembangunan gedung baru kantor DPRD bila itu merupakan kebutuhan representasi wajah daerah dan tempat kerja yang memadai untuk melayani masyarakat.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/pemda-alor-anggarkan-rp-25-miliar-bangun-gedung-baru-kantor-dprd/
Akan tetapi, menurutnya, selama pandemi Covid-19 ini, ia cermati DPRD tidak menempatkan peran melawan pandemi Covid-19 sebagai hal urgen yang harus diperjuangkan.
“Kalau urgensinya untuk wajah daerah dan pelayanan masyarakat ya saya setuju ya. Namun situasinya tidak tepat karena kita ada dalam masa pandemi. DPRD ini saya lihat tidak pernah menunjukkan sikap untuk perangi pandemi Covid-19. Mereka 30 Anggota DPRD ini malah hanya memperjuangkan hal-hal yang tidak produktif dan cenderung ‘Norak’,” sindir Machris.
Machris juga mengatakan, selama setengah periode ini, ia tidak melihat suatu kinerja yang baik dari 30 Anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Alor.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/21/anggaran-proyek-gedung-baru-kantor-dprd-alor-rp-25-miliar-sudah-disetujui-dprd/
“Mereka hanya menjalankan rutinitas sebagai Anggota saja. Indikator kinerja daripada DPRD menghasilkan seberapa banyak legislasi daerah yang mereka hasilkan dan berdampak bagi pembangunan daerah, selama ini kan tidak ada,” ujarnya.
“Tidak ada sesuatu hal yang nampak, karena itu mereka memang tidak punya rasa bagaimana masyarakat menghadapi kesulitan hidup di tengah pandemi. Pendapatan masyarakat berkurang tapi malah mereka setuju bangun gedung baru. Ini sama sekali mereka tidak punya empati dan berpikir ke situ,” sambung dia.
Machris menyesal bila memang usulan proyek pembangunan kantor DPRD itu disetujui bulat oleh 30 Anggota DPRD pada saat pembahasan APBD tanpa keberatan meminta penundaan.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/dprd-alor-geram-setahun-pemda-bayar-lampu-jalan-rp-2-miliar-lebih/
Machris berpendapat, seharusnya dana 25 Miliar tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan tenaga medis yang berjuang di garda depan memerangi pandemi Covid-19.
Dana itu pun dianggap lebih tepat dialokasikan kepada tenaga kontrak guru yang bertugas mencerdaskan anak bangsa dengan berkunjung ke rumah-rumah siswa di pegunungan Alor pada saat siswa belajar dari rumah.
Machris juga menilai dana itu akan lebih bermanfaat diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 untuk tetap bertahan hidup meningkatkan pendapatan ekonominya.
Selain daripada itu Machris Mau juga menyarankan dana 25 M tersebut lebih tepat dipakai pengadaan fasilitas kesehatan seperti alat test swab dan rapid tes juga APD di RSUD dan seluruh Puskesmas yang masih terbatas.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/aktivis-alor-demo-kasus-pencurian-listrik-dan-mangkraknya-proyek-plt-mikro-gas-rp-227-miliar/
“Usulan pembangunan gedung baru ini momentumnya tidak tepat. Lebih tepat dana itu DPRD setujui alihkan untuk insentif tenaga medis dan tenaga guru yang sangat rendah itu. Kasihan mereka berjuang di lapangan sana untuk memerangi Covid-19 dan mencerdaskan anak bangsa mulai dari rumah ke rumah di pegunungan sana,” jelasnya.
“Kemudian lebih tepat kalau dana itu untuk pengadaan APD. Bayangkan di Puskesmas-Puskesmas sekarang mereka sangat minim APD. Tenaga medis kita sekarang bekerja dengan penuh ketakutan karena kurang APD. Nah, DPRD tidak pernah pikir ini, mereka hanya habiskan energi setuju mau bangun gedung baru untuk mereka mau pakai berkelahi di dalam sana. Ini memalukan sekali. Perilaku ‘Norak’ yang mereka tontonkan kepada masyarakat,” lanjut Machris.
Dia meminta DPRD cermati sumber dana proyek gedung baru kantor DPRD. Bila dana itu bersumber dari DAU maka sudah bareng tentu akan berpengaruh pada program-program masyarakat perangi pandemi Covid-19.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/17/orang-dekat-bupati-amon-djobo-lapor-ketua-dprd-enny-anggrek-di-polda-ntt/
“25 Miliar ini sumbernya darimana? Ini penting untuk ditelusuri. Kalau itu sumbernya dari PAD mungkin kita dapat maklumi. Tapi kalau dari DAU maka 25 M ini sudah memotong sejumlah program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi,” katanya.
“Belum lagi DPRD juga sudah menyedot dana aspirasi yang besar dari pemerintah. Jadi DPRD sudah cukup menyedot dana. Ini momentum yang tidak tepat anggarkan gedung baru hari ini. Bahwa gedung itu penting untuk merubah wajah daerah ya ok, tapi momentum kurang tepat (dianggarkan di tahun ini),” pungkasnya.
Machirs menyinggung kisruh politik di DPRD yang tidak dapat diselesaikan di tengah masyarakat Alor sedang gelisah menghadapi pandemi Covid-19. Ia khawatir pembangunan gedung baru tersebut kalau sudah jadi maka akan dipakai DPRD untuk berkelahi di dalam.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/17/ketua-dprd-alor-lapor-dua-anggota-dprd-di-polda-ntt/
“Saya takutnya gedung baru itu mereka pakai berkelahi di dalam, mempertontonkan kesombongan, keangkuhan mereka dan sesuatu yang ‘Norak’ atas nama Anggota yang terhormat. Saya takutnya itu terjadi di ruang sidang baru yang megah dan besar,” tutur Machris.
“Saya mau bilang bahwa eksekutif kita ini mau bangun gedung Papalele politik di Nirwala. Eh, bangun gedung Papalele masih lebih terhormat,” tutup Machris.
Sementara itu, aktivis Safrudin Tonu mengritik Bupati Alor Drs. Amon Djobo yang menginginkan bangun gedung baru DPRD hanya untuk memperindah wajah daerah di tengah masyarakat sedang susah menghadapi pandemic Covid-19.
“Alasan Bupati memperindah wajah daerah sesuai yang disampaikan Ibu Kabag Umum Setda Alor Debrina Lelang di rapat Kerja bersama Komisi I itu sesuatu yang lucu buat saya. Mana ada Bupati lebih mementingkan wajah daerah daripada nyawa masyarakat di tengah pandemi ini? Lucu saya,” katanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/17/alor-tambah-8-kasus-baru-covid-19-total-48/
“Kantor itu masih bagus dan bisa dipakai 10 periode Bupati. Seharusnya dana itu dipakai untuk urusan Covid-19 dan untuk program-program Alor Sehat, Pintar dan Kenyang. Kalau itu sukses dilakukan maka tentu masyarakat akan mengingat hasil karyanya ketika beliau mengakhiri masa tugasnya. Bukan wajah cantik gedung DPRD itu membuat masyarakat ingat beliau? Cara berpikir yang keliru itu,” kritik Safrudin.
Safrudin meminta Ketua DPRD Enny Anggrek menggelar sidang paripurna membahas penundaaan proyek gedung baru DPRD senilai Rp 25 Miliar. Dia juga meminta seluruh Fraksi yang masih berpihak pada masyarakat, menolak rencana pembangunan gedung baru tersebut dengan cara membuat mosi tidak percaya kepada Bupati Amon Djobo.
Selain itu, Safrudin juga mengkritik DPRD dan Pemda yang terkesan membahas APBD tidak mengikuti petunjuk pemerintah pusat. Padahal Presiden Jokowi sudah menginstruksikan jajaran Menteri dan seluruh kepala daerah untuk menyusun postur APBN dan APBD disesuaikan dengan pandemi Covid-19.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/14/viral-video-sholat-jenazah-pasien-corona-di-badan-jalan-umum-kota-kalabahi/
DPRD Diminta Hentikan Kisruh Politik
Akademisi Universitas Tribuana, Setiya Budi Laopeda meminta kisruh poltik antara Ketua DPRD Enny Anggrek dan sejumlah Anggota di ruang sidang, segera diakhiri. Sebab hal itu akan menguras energi DPRD untuk tidak memikirkan kepentingan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
“DPRD kita ini berkonflik mempertontonkan hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Seharusnya mereka bisa lebih memikirkan kepentingan masyarakat di tengah pandemi ini,” katanya.
Budi mengatakan, DPRD dan Pemerintah saat ini kehilangan kepercayaan publik karena dianggap tidak serius mengurus masalah pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 sehingga angkanya terus bertambah capai 48 orang positif.
Oleh sebab itu, Budi meminta DPRD dan Pemerintah, serius menangani Covid-19 dengan menjalankan disiplin protocol kesehatan di lingkup pemerintahan sehingga menjadi contoh bagi masyarakat.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/13/lomboan-djahamou-tersangka-hina-ketua-dprd-alor/
“Pemerintah dan DPRD hari ini hilang kepercayaan publik karena urusan pandemi ini dianggap sesuatu yang tidak serius. Coba lihat, dana Covid-19 begitu besar Rp 15 M tapi apa progres yang kita lihat di lapangan? Kan tidak ada. Sudah begitu pemimpin daerah kita sibuk dengan masalah kisruh politik dan mengeluarkan pernyataan-peryataan kontroversi mengenai Covid-19 seolah-olah covid ini sesuatu yang hanya candaan. Nah, ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
“Masyarakat kita sebenarnya mau displin tapi pejabat kita belum menunjukan prilaku disiplin protokol Covid. Coba cek di kantor pemerintah, berapa sih yang ada ember cuci tangan, hand sanithizer, dan tidak buat kegiatan yang ada kerumunan orang? Kan masih ada itu. Jadi disiplin protokol ini sama sekali belum tercermin dalam prilaku pejabat kita. Sanksi pelanggaran protokol kesehatan di ASN juga tidak ada. Itu masalahnya,” katanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/12/warga-kabola-alor-aksi-tolak-rumah-karantina-pasien-covid-19-di-skb-wolatang/
Pengajar di Fakultas Hukum Untrib itu lalu meminta pemerintah dan DPRD bersinergi dengan semua pihak termasuk media masa untuk sama-sama bekerja memerangi pandemic Covid-19. Ia tidak ingin dana sebesar itu yang dianggarkan pemerintah namun tidak menjukan kinerja yang baik.
“Gandeng semua pihak, Humas Pemda dihidupkan kembali, sinergi dengan media-media lokal dan semua komponen yang ada untuk bersama kita cegah pandemi ini. Saya lihat angka kasusnya semakin meningkat dan kita Alor kemungkinan baru mulai terserang wabah ini. Butuh keja sama, kalau tidak mustahil kita mencegah pandemi ini,” pungkas Budi.
Pemerintah Kabupaten Alor, NTT, diam-diam menggelontorkan dana sebesar Rp 25 Miliar untuk membangun gedung baru kantor DPRD tahun anggaran 2021. Proses tender sementara berlangsung dan dipastikan proyek gedung baru tersebut akan dikerjakan pada bulan Mei tahun 2021 ini. (*dm).
