Aktivis Alor Demo Kasus Pencurian Listrik dan Mangkraknya Proyek PLT Mikro Gas Rp 227 Miliar

Koordinator ARM, Damanhuri Jab ketika berorasi tuntut PLN selesaikan masalah pencurian listrik oleh pejabat DPRD dan usut kasus proyek PLT Mikro Gas Rp. 227 Miliar di Fanating yang mubasir, Rabu (20/1) di kantor DPRD, Batunirwala.
Koordinator ARM, Damanhuri Jab ketika berorasi tuntut PLN selesaikan masalah pencurian listrik oleh pejabat DPRD dan usut kasus proyek PLT Mikro Gas Rp. 227 Miliar di Fanating yang mubasir, Rabu (20/1) di kantor DPRD, Batunirwala.

Kalabahi –

Aktivis Aliansi Rakyat Melawan (ARM) berunjuk rasa di kantor PLN UPT Kalabahi dan DPRD Alor, NTT, Rabu, (20/1/2021) siang. Aksi itu mereka menuntut Kepala PLN UPT Kalabahi Josep Maruli Tambunan, segera pidanakan pejabat DPRD yang diduga mencuri aliran listrik.

“Jika indikasi pencurian listrik oleh pejabat daerah ini benar-benar terjadi maka PLN tidak boleh tinggal diam. PLN harusnya melaporkan tindakan pencurian ini kepada Kepolisian Resor Alor yang jaraknya tidak jauh dari kantor PLN,” kata Koordinator ARM, Damanhuri Jab ketika berorasi di kantor PLN dan DPRD Alor.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/dprd-alor-geram-setahun-pemda-bayar-lampu-jalan-rp-2-miliar-lebih/

ARM menilai PLN harusnya bertanggung jawab penuh menyelesaikan kasus pencurian aliran listrik yang diduga dilakukan oknum pejabat DPRD Alor. Mereka tidak ingin kasus itu dibiarkan begitu saja tanpa ada itikad baik dalam penyelesaian.

Selain itu, ARM juga menuntut PLN segera menanggung biaya kerugian barang elektronik warga yang rusak sebagai akibat dari pemadaman listrik yang terus terjadi di tiga bulan lalu.

Aksi itu, ARM pun menuntut PLN segera menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro gas (PLT MG) di Fanating Kabupaten Alor yang mangkrak dengan menelan biaya APBN Rp 227 Miliar. Sebab proyek tersebut yang dikerjakan sejak tahun 2014 itu kini mubasir dan meninggalkan puing-puing gedung dan perabot listriknya saja.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/20/pemda-alor-anggarkan-rp-25-miliar-bangun-gedung-baru-kantor-dprd/

Tuntutannya ARM juga menyentil proyek pembangunan ruas jalan Adiabang – Nule – Pantar yang diduga dikerjakan asal jadi. ARM minta DPRD segera meminta Irda atau BPK untuk mengaudit proyek tersebut.

Tuntutan lainnya, ARM meminta pemerintah dan DPRD segera surati Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membangun jalan Provinsi ruas Kalabahi-Kokar. Karena hal itu sudah dijanjikan Gubernur Viktor pada waktu membuka Festival Al-Qur’an Tua di Alor Besar waktu lalu.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/01/17/ketua-dprd-alor-lapor-dua-anggota-dprd-di-polda-ntt/

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulaiman Singh memastikan akan meneruskan aspirasi ARM kepada Komisi masing-masing untuk dilakukan Rapat Kerja dengan PLN dan Pemerintah.

Sulaiman juga memastikan akan sampaikan aspirasi ARM kepada pemerintah untuk menyurati Gubernur soal kepastian pembangunan jalan ruas Kalabahi – Kokar tahun 2021.

Aksi itu dikawal ketat puluhan aparat Polri. Usai menyampaikan aspirasi, masa ARM kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Tonton video aksi AMR membaca tuntutannya di kantor DPRD Alor:

(*dm).