Pemkab Alor Undang Tokoh Agama dan Masyarakat Bahas Perdamaian Antara Ketua DPRD dan Bupati

Sekda Alor Soni O. Alelang sedang memimpin rapat para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, membahas perdamaian antara Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan Bupati Amon Djobo, Senin (21/6/2021) di aula kantor Bupati Alor, Batunirwala.
Sekda Alor Soni O. Alelang sedang memimpin rapat para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, membahas perdamaian antara Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan Bupati Amon Djobo, Senin (21/6/2021) di aula kantor Bupati Alor, Batunirwala.

Kalabahi –

Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi NTT mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, membahas penyelesaian kisruh politik antara Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan Bupati Alor Amon Djobo. Hasil rapat para tokoh tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan strategis menuju perdamaian kedua petinggi daerah itu.

Rapat dilakukan pada Senin (21/6/2021) sekitar pukul 09.00 WITA di aula lantai tiga gedung Nusantara kantor Bupati Alor, Batunirwala.

Rapat dipimpin Sekda Alor Soni O. Alelang, dibantu Asisten I Setda Alor Ferdy I. Lahal, Asisten II Dominggus Asadoma, dan dua staf ahli Bupati.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/kapolres-alor-beberkan-alasan-mengamankan-demonstran-yang-ricuh-demo-tolak-relokasi-pasar/

Ketua Klasis GMIT Kabola Pdt. Kondrat Penlaana mengatakan, kisruh politik antara Ketua DPRD dan Bupati Alor telah menguras energi pemerintahan. Ia khawatir kisruh politik tersebut bila tidak diakhiri maka akibatnya akan mengorbankan rakyat Alor.

Karena itu Penlaana meminta Forum Rapat bersepakat membentuk tim khusus untuk berperan menegosiasikan perdamaian antara Ketua DPRD dan Bupati.

Bupati Alor Amon Djobo (kanan) dan Ketua DPRD Alor Enny Angrek, dalam suatu acara di Kecamatan Alor Tengah Utara.
Bupati Alor Amon Djobo (kanan) dan Ketua DPRD Alor Enny Angrek, saling menyapa dalam suatu acara di Kecamatan Alor Tengah Utara.

Tokoh Masyarakat Eklopas Peni juga meminta Forum Rapat sepakat mendorong perdamaian. Apabila langkah itu tidak bisa ditempuh maka Eklopas menawarkan aksi demonstrasi duduki kantor DPRD Alor meminta pertanggungjawaban Enny Anggrek bila tidak berniat damai dengan Amon Djobo.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/sadis-polisi-dan-sat-pol-pp-pukul-injak-demonstran-saat-demo-tolak-relokasi-pasar-di-alor-ntt/

Sementara itu, tokoh pemuda Alor Denny Lalitan juga meminta konflik politik antara Ketua DPRD Alor dan Bupati segera diakhiri. Denny kemudian mengusulkan Mantan Wakil Bupati Alor Hj. Yusran Tahir menjadi Ketua Tim Mediasi. Mediasi lanjut Denny perlu ditempuh demi kepentingan daerah. Bila tidak maka dia khawatir akan berdampak pada pelayanan kemasyarakatan.

Senada, Tokoh Pemuda Pantar Barat Basonden Baso juga meminta Enny Anggrek dan Amon Djobo segera berdamai. Ia mengatakan, konflik politik yang terjadi antara keduanya ini disebutnya menjadi sejarah kelam di pemerintahan Alor. Karena itu ia menyerukan perdamaian di antara keduanya. Basoden yakin Ketua DPRD dan Bupati akan berdamai demi harmonisasi pemerintahan daerah.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/pemkab-alor-jawab-polemik-relokasi-753-pedagang-pasar/

3 Opsi Menuju Perdamaian

Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, menghadiri rapat membahas perdamaian antara Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan Bupati Amon Djobo, Senin (21/6/2021) di aula kantor Bupati Alor, Batunirwala.
Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, menghadiri rapat membahas perdamaian antara Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dan Bupati Amon Djobo, Senin (21/6/2021) di aula kantor Bupati Alor, Batunirwala.

Menanggapi hal itu, Sekda Alor Soni O. Alelang menyambut baik aspirasi dan pendapat Forum. Sekda kemudian merumuskan tiga opsi jalan menuju perdamaian, antara lain:

Pertama: Membentuk tim khusus yang berperan sebagai negosiator perdamaian. Tim tersebut akan bertugas menemui Ketua DPRD dan Bupati membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan tujuan perdamaian.

“Pertama kita tempuh mediasi. Nanti orang-orang tua pergi baku omong dengan dua orang besar ini ko baku baik sudah ko ini Alor kita urus sudah, begitu. Kalau dua orang begini kita mau urus bagaimana. Memang pemerintahan ini ada jalan baik tetapi sepertinya ada ganjalan-ganjalan begitu. Jadi nanti (mediasi) ini yang kita dahulukan dulu,” kata Soni Alelang.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/ricuh-aksi-hmi-gmni-pmkri-dan-okp-alor-tolak-relokasi-pasar-kadelang/

Kedua: Pernyataan sikap. Bila langkah mediasi gagal atau tidak menemui hasil yang memuaskan maka para tokoh-tokoh tersebut akan membuat pernyataan seruan perdamaian untuk disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati yang tidak bersepakat berdamai.

“Semua tokoh akan menandatangani pernyataan sikap minta Ketua DPRD kira-kira mama sudah kerja betul ko tidak,” lanjut Soni.

Ketiga: Aksi demonstrasi. Bila opsi kedua pun tidak memenuhi hasil maka langkah terakhir adalah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban para pihak yang tidak ingin berdamai.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/relokasi-pasar-alor-pedagang-kami-dikejar-koperasi/

Sekda kemudian menawarkan kepada Forum dan semuanya bersepakat dengan tawaran opsi yang disampaikannya.

Setelah itu, Forum lalu membentuk tim khusus untuk memediasi perdamaian. Tim tersebut diketuai oleh mantan Wakil Bupati Alor Hj. Yusran Tahir. Anggota timnya dari unsur FKUB Alor, ditambah tokoh Muslim Husein Tolang, tokoh Masyarakat Ibu Us Pulinggomang, dan tokoh pemuda Denny Lalitan.

Informasi yang dihimpun media ini, rapat perdana tim khusus tersebut akan dilaksanakan pada besok Kamis, 24 Juni 2021 pukul 16.00 WITA di rumah Hj. Yusran Tahir, kompleks Kadelang. Rapat itu akan membahas langkah-langkah mediasi menuju perdamaian.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/10/dua-pasien-alor-reaktif-covid-19/

Diketahui, kisruh politik antara Ketua DPRD Alor dan Bupati Alor terjadi berawal sejak akhir tahun 2019. Kisruh politik tersebut terus terjadi hingga tahun 2021 ini.

Konflik terbuka ini dinilai sejumlah pihak makin memanas paska Ketua DPRD Alor melaporkan Bupati Amon Djobo di Mabes Polri terkait video viral marah Mensos Tri Rismaharini.

Meski laporan tersebut baru sebatas konsultasi hukum di Bareskrim Polri namun efeknya pada stabilitas politik cukup terasa di Kabupaten Alor. Hal itu mendorong para tokoh agama dan tokoh masyarakat terpaksa turun gunung, berniat selesaikan.

Tonton video Rapat Tokoh Agama dan Masyarakat bahas perdamian Ketua DPRD dan Bupati Alor:

(*dm).