Aktivis SEMATA Cabang Kalabahi foto bersama Manager PLN ULP Kalabahi Melianus Tefu (ketujuh kanan) usai dialog pembangunan listrik di Kecamatan Pureman, Jumat (18/3/2022) di kantor PLN, Kalabahi Kota.
Kalabahi –
Serikat Mahasiswa TATAKATA (SEMATA) Cabang Kalabahi mendatangi kantor Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan (PLN ULP) Kalabahi pada hari Jumat, 18 Maret 2022.
Kedatangan pimpinan dan aktivis SEMATA ini bertujuan meminta Manager PLN ULP Kalabahi Melianus Tefu, membangun listrik di Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
Sebab saat ini empat Desa di wilayah Kecamatan Pureman yang menjadi Kecamatan perbatasan laut antara Indonesia dan Negara Timor Leste itu belum ada listrik PLN.
Dialog bersama Manager PLN, Ketua SEMATA Kalabahi Yanse D. Keden mengatakan bahwa empat desa di wilayah Kecamatan Pureman kini kesulitan akses listrik PLN.
“Untuk itu, sesuai Program Indonesia Terang dari Bapak Presiden Joko Widodo maka kami datang meminta perhatian Bapak Manager PT PLN Persero ULP Kalabahi agar dapat membangun listrik di Kecamatan Pureman,” kata Yanse.
Menurutnya, Pureman adalah Kecamatan yang berbatasan laut langsung dengan Negara tetangga Timor Leste, yang menjadi wajah dari Negara Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya tidak ingin wajah bangsa Indonesia ini terus mengalami kegelapan semenjak Merdeka 76 tahun lalu.
Yanse menjelaskan, suplay listrik PLN ke Kecamatan Pureman ini selain menerangi wajah bangsa, listrik juga sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah batas Negara itu.
“Selain itu listrik juga sangat penting dalam mendukung proses pendidikan, kesehatan dan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha-usaha kecil dan menengah. Untuk itu kami sangat berharap sekali Bapak Manager bisa programkan tarik listrik masuk di kampung kami, Pureman. Sudah 76 tahun lama kami hidup dalam kegelapan,” ujarnya.
Yanse menerangkan, di Kecamatan Pureman ada 4 desa yang belum dialiri listrik PLN, yaitu Desa Purnama, Desa Kailesa, Desa Langkuru dan Desa Langkuru Utara. Keempat desa itu merupakan desa yang berbatasan laut langsung dengan negara tetangga, Timor Leste.
Sebelumnya pemerintah telah mendistribusikan listrik berupa PLTA di Desa Purnama dan Desa Langkuru Utara melalui program Dana Desa tahun anggaran 2020 dan program PLTS di Desa Langkuru melalui progran listrik dari Kementerian ESDM TA 2021. Sementara di Desa Kailesa sama sekali belum dialiri listrik.
Pembangunan PLTA ini menurut Yanse tidak maksimal dan efektif karena selain memakan anggaran yang besar, listrik tersebut juga tidak mempunyai kapasitas daya yang besar dan stabil serta tidak bertahan lama. Selain itu, semua listrik program dana desa itupun kini sudah rusak berat terkena dampak badai seroja pada bulan April 2021.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi membangun PLTS dan PLTA ke kampung kami karena dianggap merugikan dan tidak mendukung sektor pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat dan juga telah menelan biaya yang sangat besar,” terang dia.
Yanse juga mendukung pembangunan PLTS di Mademang Desa Langkuru tetapi selama ini PLTS yang dibangun di beberapa daerah misalnya di Kange Kecamatan Pantar Barat Laut, Desa Elok Alor Timur, Desa Purnama dan beberapa desa lain di Alor ini mubasir dan tidak maksimal bertahan lama.
“Karena setelah tim teknisnya selesai kontrak mereka pulang dan tidak ada yang mengelolahnya sehingga peralatanya rusak. Mubasir,” ujarnya.
“Untuk itu kami meminta agar PLTS di Desa Langkuru diambil alih operasional pengelolaannya oleh PLN Kalabahi, sekaligus menjadikan PLTS tersebut menjadi pusat PLTD PLN untuk dialiri ke desa-desa lain di Kecamatan Pureman,” saran Yanse.
Listrik PLN ULP Kalabahi saat ini telah tersambung dari PLTD Kalabahi sampai di Desa Lela Kecamatan Alor Selatan, yang mana desa tersebut dekat dengan wilayah desa-desa di Kecamatan Pureman. Karena itu Yanse menyarankan kepada Manager PLN ULP Kalabahi untuk menarik listrik dari Desa Lela ke 4 desa di Kecamatan Pureman.
“Jika listrik PLN di Desa Lela ditarik ke Desa Langkuru Utara maka jaraknya sekitar 6 km. Sementara jarak tempuh dari Desa Langkuru Utara ke Desa Kailesa sekitar 7 km. Dari Kailesa ke Desa Purnama sekitar 7 km dan dari Desa Langkuru Utara ke Desa Langkuru sekitar 8 km. Ini cukup dekat kalau PLN mau tarik listrik dari Desa Lela ke wilayah Kecamatan Pureman,” kata Yanse sambil menatap wajah Manager PLN ULP Kalabahi, Melianus Tefu yang duduk berhadapan dengannya.
Yanse juga menawarkan opsi lainnya kepada Manager PLN ULP Kalabahi untuk menarik listrik dari PLTD Maritaing, Kecamatan Alor Timur. Sebab listrik PLTD Maritaing sudah tersambung sampai ke Desa Belemana, di mana Desa Belemana dekat dengan wilayah desa-desa di Kecamatan Pureman.
“Sehingga jika listrik tersebut ditarik dari Desa Belemana ke Desa Kailesa maka jarak tempuh sekitar 10 km. Sementara dari Desa Kailesa ke Peitoko Ibu Kota Kecamatan Pureman maka jaraknya sekitar 7 km. Dari Kailesa ke Desa Langkuru Utara sekitar 7 km dan dari Langkuru Utara ke Desa Langkuru sekitar 8 km,” terang Yanse.
Ketua SEMATA Kalabahi juga mempertanyakan bagaimana cara usulan untuk mendapatkan program listrik Indonesia Terang dari Bapak Presiden Joko Widodo agar listrik di Kecamatan Pureman pun bisa mendapatkan jatah program tersebut.
Karena sesuai amatan mereka bahwa, desa-desa dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Alor ini mayoritas sudah mendapat program listrik Indonesia Terang. Namun di Kecamatan Pureman yang menjadi kecamatan perbatasan negara ini belum satupun desa yang mendapatkan program listrik Indonesia Terang.
“Jika usulannya dilakukan oleh pemerintah desa maka kami siap berkolaborasi dengan kepala-kepala desa dan Camat Pureman untuk membuat usulan proposal program listrik Indonesia Terang. Atau usulannya seperti apa, mohon Bapak Manager PLN Kalabahi bisa menjelaskan secara teknis bagi kami. Prinsipnya kami masyarakat Pureman sangat mendukung jika PLN mau membangun satu PLTD di Mademang Desa Langkuru dan mendukung penarikan listrik dari Desa Lela atau Desa Belemana ke desa-desa di Kecamatan Pureman,” pintanya.
Yanse sangat berharap, Kepala PLN ULP Kalabahi dapat menetapkan program prioritas untuk menarik listrik masuk di wilayah Kecamatan Pureman. Karena informasi yang diperolehnya bahwa program Indonesia Terang ini akan berakhir di tahun 2023.
“Jika program listrik ini bapak Kepala PLN tarik masuk ke Kecamatan Pureman maka bagi kami ini suatu prestasi kinerja dari Bapak yang menerangi daerah kami, sekaligus menerangi wilayah batas negara kita dengan negara tetangga Timor Leste,” ungkap Yanse berharap penuh pada Manager PLN Melianus Tefu yang baru pindah tugas di Alor ini agar menunjukan prestasinya dalam memimpin PLN ULP Kalabahi.
PLN Siap Tarik Listrik ke Pureman
Manager PLN ULP Kalabahi Melianus Tefu, mengapresiasi langkah mahasiswa SEMATA yang datang bersilaturahmi dengannya meminta perhatian pembangunan listrik di Kecamatan Pureman.
Melianus mengatakan bahwa PLN siap dan akan membangun listrik di Kecamatan Pureman karena grand design PLN untuk listrik di empat Desa di Kecamatan Pureman, sudah ada di PLN.
“Grand design listrik di Pureman memang sudah ada pada data kami di PLN. Sekarang kami menunggu Acc anggaran dari (PLN) pusat maka sudah bisa kita bangun. Usulan pembangunannya sudah masuk bersama sekitar 28 Desa untuk dikerjakan di tahun 2022 ini atau nanti di tahun 2023. Kita menunggu Acc anggaran dari pusat. Kalau sudah Acc maka kita sudah bisa langsung kerjakan,” katanya.
Melianus menjelaskan bahwa untuk proyek listrik PLTS di Mademang Desa Langkuru yang sudah difungsikan saat ini, merupakan program listrik dari PLN yang membangun, bukan proyek Kementrian ESDM. Untuk itu Melianus meminta Ketua SEMATA perlu klarifikasi bahwa proyek PLTS tersebut bukan proyek Kementerian ESDM, melainkan proyek PLN.
Manager Melianus mengatakan bahwa, PLTS di Mademang Desa Langkuru akan diperluas jaringannya hingga ke beberapa wilayah di Desa itu. Saat ini masyarakat Desa Langkuru sudah menggunakan listrik PLTS dengan memasang meteran pulsa.
Melianus juga menerangkan kendalanya bahwa PLN selama ini tidak bisa menarik listrik ke Pureman karena data yang ada di PLN menyebutkan bahwa desa-desa di wilayah Pureman sudah menggunakan listrik non PLN, yaitu PLTA, PLTS dan macam-macam sumber listrik pengadaan dari Dana Desa.
Untuk memastikan bahwa listrik di Pureman saat ini belum ada, maka Manager PLN ULP Kalabahi Melianus Tefu meminta SEMATA berkoordinasi dengan kepala-kepala desa di Pureman supaya membuat pernyataan tertulis bahwa desanya belum ada listrik. Surat itu penting menjadi syarat pembangunan listrik PLN di Pureman.
Surat pernyataan itupun perlu menyatakan bahwa masyarakat bersedia menggunakan jasa listrik dari PLN dan tidak menggunakan jasa listrik dari sumber lain. Melianus meminta surat pernyataan tersebut segera dibuat untuk dimasukkan di kantor PLN Kalabahi agar tidak menghambat pembangunan listrik di Pureman nanti.
Selain itu, Melianus juga meminta masyarakat Pureman supaya bila listrik mulai dikerjakan di Pureman maka para kepala-kepala desa dan masyarakat harus berperan aktif mendukungnya. Ia tidak ingin ada masyarakat yang protes tanamannya ditebang untuk kepentingan pemasangan jaringan listrik.
“Kita tidak ingin ribut-ribut soal itu. Kita baru potong pisang saja ributnya minta ampun. Saya minta tolong bapak Desa kalau bisa jangan ada yang protes kalau tim teknis mulai pasang listrik di sana,” kata Melianus sambil menatap wajah Kepala Desa Langkuru Utara Leonardus Mautorin yang turut hadir bersama SEMATA dalam dialog itu.
Kepala Desa Langkuru Utara Leonardus Mautorin, menyatakan kesanggupannya bahwa dia dan masyarakatnya akan mendukung penuh PLN jika nanti membangun jaringan listrik di desanya dalam tahun ini dan/atau tahun depan.
Leonardus juga bergerak cepat bersama Ketua SEMATA Yanse D. Keden berkoordinasi dengan Kepala Desa Kailesa Jefrinase Sailana dan Kepala Desa Purnama Melkisedek Lukuaka untuk membuat surat pernyataan kesanggupannya menerima dan menggunakan jasa listrik PLN.
Surat kesediaan dari Desa Langkuru Utara, Desa Kailesa, Desa Purnama itu sudah dimasukkan ke kantor PLN ULP Kalabahi pada Senin 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA.
“Kami sudah antar surat pernyataan dan surat permohonan pembangunan listrik di tiga desa ke kantor PLN. Surat diterima Satpam dan staf PLN. Kita harap sudah tidak ada lagi kendala bangun listrik di Pureman. Kami mahasiswa akan terus kawal,” kata Ketua SEMATA Yanse D. Keden. (*dm).
