Kalabahi –
Serikat Mahasiswa Talpi, Taruamang, Kailesa dan Tarabey TATAKATA atau SEMATA melakukan dialog dengan DPRD Kabupaten Alor, Provinsi NTT, Selasa (15/3/2022) di gedung DPRD, Kalabahi Kota.
Dialog tersebut, SEMATA meminta DPRD beri perhatian pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga kekurangan guru di Kecamatan Pureman.
Sejumlah aktivis SEMATA dipimpin Ketua SEMATA Yanse D. Keden dan Sekretarisnya Tobias Takalapui mendatangi kantor DPRD Alor sekitar pukul 09.00 WITA.
Mereka diterima Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, Ketua Komisi I Azer D. Laoepada, Sekretaris Komisi II Him Nampira, Ketua Komisi III Dony M. Mooy, Sekretaris Komisi III Ernes Mokoni, Anggota Komisi III masing-masing Yahuda Lanlu, SH dan Deni Padabang, di ruangan Komisi III.
Ketua DPRD Alor Enny Anggrek memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan SEMATA membahas masalah pembangunan di Kecamatan Pureman yang selama ini luput dari perhatian Bupati Alor Drs. Amon Djobo yang juga putra Pureman itu selama memimpin Alor dua periode hampir 10 tahun ini. Suasana RDPU berlangsung sejuk namun cerdas.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/12/cinta-tanpa-syarat-romantis-sampai-oma-opa/
RDPU, SEMATA meminta DPRD memperhatikan pembangunan di Kecamatan Pureman karena selama ini kecamatan Pureman yang menjadi wilayah perbatasan NKRI-RDTL itu belum dibangun jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan (Renovasi Pustu Peitoko) dan kekurangan guru di SD, SMP dan SMA.
Dialog, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, para pimpinan Komisi dan Anggota mengapresiasi langkah SEMATA yang datang membawa persoalan daerah guna didialogkan dan diselesaikan bersama.
Ketua DPRD dan pimpinan Komisi bersepakat bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan SEMATA akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua DPRD dan pimpinan Komisi-Komisi juga bersepakat akan meminta pemerintah membangun ruas jalan hotmix poros Lela-Langkuru Utara-Kailesa-Peitoko di Kecamatan Pureman. Sebab jalan poros itu dianggap alternatif untuk menghubungkan empat Desa di Kecamatan Pureman.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/12/silaturahmi-ke-kpu-ntt-partai-prima-optimis-lolos-pemilu-2024/
“Kami apresiasi sekali atas kehadiran Mahasiswa SEMATA di sini. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami lanjutkan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pureman memang harus diberi perhatian pembangunan terutama jalan. Kemarin saya sudah minta teman-teman Komisi III ke Pureman untuk cek langsung jalan di sana dan memang kondisinya parah dan harus dibangun,” kata Ketua DPRD Enny Anggrek.
Sementara untuk pembangunan Listrik, DPRD akan menggelar rapat kerja dengan Kepala PT PLN Cabang Kalabahi agar melanjutkan sambungan listrik dari Lela Kecamatan Alor Selatan ke desa-desa di Kecamatan Pureman. Karena listrik PLN saat ini hanya tiba di Lela Kecamatan Alor Selatan dan belum dialiri ke satu desapun di kecamatan Pureman.
“Listrik ini program Bapak Presiden Jokowi Indonesia Terang sampai 2023. Jadi saya minta Camat, Kepala-Kepala Desa dan Mahasiswa SEMATA harus proaktif buat proposal kasih ke PLN supaya program listrik dari Bapak Presiden ini bisa masuk ke Pureman juga. Ini harus cepat proposalnya karena 2023 program ini sudah berakhir,” ujar Enny Anggrek yang juga Ketua PDIP Alor.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/11/dr-fredrik-kande-dilantik-jadi-ketua-asosiasi-dosen-metodologi-penelitian-indonesia-wilayah-ntt/
Sedangkan untuk Air minum, DPRD akan meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Domi Salmay, membangun air bersih di desa-desa yang berada di Kecamatan Pureman yang kini sulit akses air minum bersih.
Dialog itu SEMATA juga meminta DPRD surati Kapolda NTT dan Kapolres Alor guna menaikan status Pospol Peitoko menjadi Polsek Pureman dan membangun satu kantor Pospol di Mademang Desa Langkuru.
Sebab kondisi pasar Mademang disebut SEMATA menjadi wilayah yang sangat rawan konflik hingga terjadi banyak kasus pembunuhan. Hal itu dapat menghambat jalannya aktivitas ekonomi di Pureman. SEMATA juga memastikan bahwa masyarakat di Desa Langkuru sudah bersedia menyiapkan tanah untuk pembangunan Pospol di Mademang.
Ketua DPRD Alor Enny Anggrek berjanji akan menyurati Kapolres Alor untuk menaikan status Pospol Peitoko menjadi Polsek Pureman dan membuka satu kantor Pospol di Mademang.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/11/bpjn-dan-dprd-ntt-minta-pt-pp-perbaiki-kerusakan-jalan-negara-kalabahi-maritaing/
Enny mengatakan, kebutuhan Polsek sudah harus dibangun di Pureman karena selama ini kasus-kasus di Pureman masih ditangani Polsek Maritaing, Kecamatan Alor Timur yang jarak tembuh sangat jauh dari perjalan darat maupun laut.
Enny juga mengatakan bahwa selaku Ketua DPRD dirinya sudah mengusulkan agar pemerintah pusat membantu satu speed boad di Polsek Maritaing untuk membantu melancarkan aktivitas pelayanan hukum masyarakat ke Pureman.
Namun demikian usulan tersebut belum dijawab. Enny berharap usulannya dapat terjawab sehingga memudahkan kinerja pelayanan Polsek Maritaing Alor Timur dan Pospol Pureman.
Ketua DPRD Alor geram mendengar aspirasi SEMATA bahwa jalan ruas Lantoka-Peitoko senilai Rp 5,7 Miliar tahun ini gagal lelang di ULP karena tidak ada satupun kontraktor yang ikut tender.
Menurut Ketua DPRD Enny Anggrek, kontraktor PT Tiga Darah dan PT Karya Baru seharusnya bisa ikut tender untuk mengerjakan proyek jalan Lantoka-Peitoko. Sebab mereka perusahaan besar yang memiliki fasilitas AMP dan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/11/angkut-material-30-ton-truk-pt-pp-merusaki-jalan-negara-kalabahi-maritaing/
“Itu PT Tiga Darah dengan PT Karya Baru itu jangan mau enak saja kerja jalan di wilayah yang gampang. Sementara yang sulit kamu tidak mau. Seharusnya kamu ikut tender (Jalan Lantoka-Peitoko) kerja bangun daerah ini. Kalau tidak mau kerja ya jangan kerja semua jalan,” kesal Enny.
Ketua DPRD meminta pemerintah segera berkonsultasi dengan kedua perusahaan besar tersebut agar mengikuti tender ruas jalan Lantoka-Peitoko, ruas Kolana-Takala, Mataraben-Buraga, Bagalbui-Eybiki, Mainang-Apui yang terancam gagal lelang tiga kali ini.
Karena, bila tidak dikerjakan maka Enny khawatir pemerintah pusat tidak akan memberikan alokasi dana DAK untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Alor dalam tahun-tahun mendatang.
“Saya minta RDP dengan Dinas PUPR ini Pak Ketua Komisi III (Dony Mooy) tolong sampaikan ini ke Kadis PU. Kalau kontraktor kerja proyek di daerah gampang-gampang saja, terus hanya bongkar jalan saja na jangan kerja. Bongkar jalan itu untungnya besar sekali dorang itu. Sementara daerah yang sulit kamu tidak mau. Maunya enak saja. Saya ini mantan pengusaha jadi saya tahu keuntungan bongkar jalan itu untungnya ratusan juta dorang itu. Kalau bangun daerah ini ya harus kerja dengan hati,” lagi-lagi kesal Enny Anggrek.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/26/plt-kadisdik-alor-optimis-output-ujian-tahun-ini-menggembirakan/
Ketua DPRD juga mendukung aspirasi SEMATA yang meminta Kapolres Alor AKBP Ari Satmoko, menertibkan judi kupon putih dan bola guling di wilayah Kecamatan Alor Timur dan Pureman. Sebab catatan SEMATA kedua judi tersebut sudah lama marak terjadi dan diduga dibeking aparat.
Enny Anggrek menegaskan, judi kupon putih dan bola guling harus dihentikan karena ia khawatir dana BLT, Dana PKH dan dana-dana bantuan pemerintah lainnya akan digunakan masyarakat desa untuk judi.
“Nanti kita (DPRD) surati Bapak Kapolres supaya menghentikan semua judi di sana. Kalau tidak ya dana PKH, BLT, BST dan Dana Desa yang bantuan tunai ini masyarakat akan pakai main judi saja. Saya orang pertama yang usulkan supaya BLT, BST dan PKH itu kasih bantuan tunai supaya masyarakat di desa yang sudah punya padi dan jagung ini mereka juga bisa beli ikan dan daging,” kata Enny yang juga diisukan bakal maju bertarung dalam Pilkada Alor diusung partainya, PDIP.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Dony Mooy. Dony yang kini menjabat Ketua PSI Kabupaten Alor itu mengatakan ia dan Anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sudah kunjungan kerja ke Pureman dan melihat langsung kondisi jalan, sekolah dan Pustu Peitoko di sana baru-baru ini.
Dony menyatakan bahwa kunjungan kerja tersebut sekaligus survey pembangunan jalan. Karena itu hasil survey, Komisi III sudah putuskan bahwa akan dianggarkan jalan poros Lela-Langkuru Utara-Kailesa-Peitoko menjadi jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan Alor Selatan dan Pureman.
Mantan Ketua Komisi I DPRD itu meminta dukungan doa dan dukungan politik dari masyarakat Pureman supaya tahun depan dalam sidang APBD murni pihaknya akan memperjuangkan anggaran di DPRD agar jalan tersebut dibangun Hotmix dari Lela menuju pusat Ibukota Kecamatan Pureman di Peitoko.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/26/bupati-alor-minta-maaf-ke-warganya-karena-penanganan-bencana-lambat/
“Tahun depan memang kita akan fokus jalan di Pureman. Karena kami sudah naik dan lihat sendiri kondisi jalan di sana sangat buruk membuat mobil kami hampir kecelakaan. Kita sudah sepakat di Komisi III, kita akan anggarkan dari poros Lela ke Langkuru Utara terus ke Kailesa menuju Peitoko. Fokus anggaran kita tahun depan akan ke ruas jalan itu saja, yang lain sabar dulu biar jalan bisa masuk ke Pureman,” kata Dony.
Sementara untuk ruas jalan Lantoka-Peitoko yang sudah dianggarkan 5,7 Miliar tahun 2021 dan akan dikerjakan tahun 2022 ini namun terjadi gagal lelang di ULP, Dony minta jalan itu tetap dikerjakan sesuai anggaran yang ada.
Pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Alor Melianus Atacay dan Kepala ULP Kris Djahila untuk mempertanyakan alasan krusial mengapa proyek itu gagal lelang di ULP.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/25/jhon-pulingmahi-tegaskan-utang-istrinya-sudah-dibayar-rp-14-juta-sisa-rp-11-juta/
Dony berharap rapat kerja nanti ada solusi yang ditempuh agar dana DAK APBN yang sudah dianggarkan untuk pembangunan ruas jalan di beberapa wilayah itu tidak dikembalikan ke khas negara gara-gara tidak ada kontraktor yang ikut lelang di ULP.
Selain Jalan, Dony juga akan gelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Alor dr. Farida Ariyan untuk segera mengisi sejumlah falkes yang belum ada dan merenovasi Pustu Peitoko karena gedung tersebut sudah rusak termakan usia.
Ia pun akan menggelar rapat kerja dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Alor Fredy I. Lahal guna mengisi kekosongan guru di Kecamatan Pureman dan membangun sejumlah faslitas pendidikan yang buruk di sana.
Anggota Komisi III Deni Padabang mengatakan ia bersama rekan-rekannya di komisinya sudah melihat langsung kondisi jalan menuju Pureman. Deni meminta seluruh Fraksi-Fraksi di DPRD ikut mendorong supaya ada perhatian politik anggaran di tahun depan untuk pembangunan jalan menuju Pureman.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/25/belum-lunasi-utang-rp-25-juta-istri-kepala-bkpsdm-alor-dipidanakan/
“Saya ini basic konsultan. Jalan Pureman itu dulu saya yang desain perencanaannya. Maka itu kemarin kita naik di Kailesa lewat jalur Dimang, saya lihat itu jalan memang parah karena ketinggiannya lebih dari 45 derajat. Itu tidak sesuai dengan desain pembangunan jalan karena harusnya dia minimal ketinggiannya di bawah 20 derajat. Jadi kita sudah sepakat di Komisi III kemarin bahwa kita buka jalan menuju Pureman itu mulai dari ruas Lela-Langkuru Utara-Kalilesa ke Peitoko,” ujarnya.
“Saya minta Ibu Ketua DPRD, tolong tahun depan kita fraksi-fraksi semua fokus di jalan Pureman. Kasihan daerah itu selama ini tidak ada aspal. Kalau jalan sudah jadi maka ikutannya listrik, air dan segala macam akan mudah dibangun. Saya dengan Pak Dony Mooy dan teman-teman ini bukan dapil 2 Pureman sana, tapi ini panggilan nurani saya bahwa kita harus bangun Pureman tahun depan. Mau ukur pembangunan Alor ya ukurlah dari Pureman,” lanjut kader tulen Partai NasDem Alor yang diisukan bakal menjadi Ketua NasDem Alor menggantikan Yulius Mantaon.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/24/dprd-alor-pilih-alat-kelengkapan-dewan-berikut-nama-pimpinan-baru/
Sekretaris Komisi II Him Nampira juga mengapresiasi langkah SEMATA yang berdialog dengan DPRD. Menurut Him, langkah cerdas ini harus diintensifkan oleh Mahasiswa SEMATA karena DPRD dan pemerintah juga sangat terbatas dalam menyerap aspirasi publik.
Mengenai listrik, politisi partai Perindo Alor itu akan menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PLN Cabang Kalabahi untuk meminta melanjutkan pembangunan listrik dari Lela ke Pureman. Sebab saat ini listrik PLN baru tersambung hingga ke Desa Lela Kecamatan Alor Selatan namun belum tersambung ke satupun desa-desa di Kecamatan Pureman.
Him meminta perhatian PLN membangun listrik karena Pureman adalah daerah yang berbatasan laut langsung dengan negara tetangga RDTL sehingga Him yakin program listrik dari Bapak Presiden Jokowi akan masuk juga di Pureman jika ini diusulkan dan diperjuangkan oleh pemerintah, DPRD, masyarakat dan mahasiswa SEMATA.
“Untuk listrik ini kebetulan ada di Komisi kami jadi nanti kami minta ke PLN untuk dibangun ke Pureman. Karena Pureman daerah perbatasan yang memang butuh listrik di sana,” ungkap Him.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/20/kadin-ntt-sumbang-tabung-oksigen-concentrator-di-alor/
Ketua Komisi I Azer D. Laopeda juga menyambut baik aspirasi SEMATA khususnya mengusulkan kepada Pemda dan DPRD membentuk Dewan Adat di Desa dan Kecamatan.
Azer mengatakan, posisi Dewan Adat sangat penting di desa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dan persoalan adat lainnya sehingga Dewan Adat ini perlu dihidupkan kembali.
Azer menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas skema pembentukan dan penganggaran Dewan Adat, apakah dibebankan kepada desa atau daerah.
“Nanti kita rapat dengan pemerintah untuk bahas apakah nanti pembentukan Dewan Adat ini akan dibebankan ke Desa atau Daerah. Memang Dewan Adat ini perlu dihidupkan kembali peran dan fungsinya di Desa. Sangat penting sekali,” katanya.
Politisi partai Golkar itu pun menyambut baik usulan peningkatan status Pospol Peitoko menjadi Polsek Pureman dan membangun satu kantor Pospol baru di Mademang Desa Langkuru.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/19/kampung-bupati-alor-yang-berbatasan-nkri-rdtl-ini-belum-ada-aspal-ulp-gagal-lelang-proyek-jalan/
Sebab menurut Azer, kebutuhan pertahanan dan keamanan di batas negara NKRI-RDTL di Kecamatan Pureman dan Alor Timur menjadi penting untuk dilakukan segera.
“Pertahanan dan keamanan ini sudah menjadi kebutuhan kita di wilayah perbatasan. Untuk itu ini perlu nanti kita bahas bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres, supaya usulan adik-adik mahasiswa ini bisa kita bangun dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Azer Laoepada juga mendukung aspirasi SEMATA meminta Kapolres Alor AKBP Ari Satmoko untuk penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku penangkapan Rusa dengan cara menembak di wilayah Kecamatan Alor Timur dan Pureman.
Ketua Komisi I Azer Laopada akan menggelar rapat kerja dengan BKSDA Kabupaten Alor dan Dinas Kehutanan Alor untuk memberikan sosialisasi perlindungan terhadap konservasi habitat Rusa dan burung-burung endemik khas Alor yang terancam punah ini.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/03/11/angkut-material-30-ton-truk-pt-pp-merusaki-jalan-negara-kalabahi-maritaing/
“Memang kasus penangkapan dan penembakan Rusa ini dibahas ramai di grup WhatsApp Forkopimda Alor. Karena itu ini akan jadi perhatian kita dan aparat kepolisian. Kita akan panggil BKSDA Alor dan Dinas Kehutanan untuk membicarakan supaya ada perlindungan bagi habitat Rusa Alor. Kalau tidak ya akan terancam punah,” jelas Azer.
Sementara itu Sekretaris Komisi III Ernes Mokoni dan Anggota Komisi III Yahuda Lanlu juga mendukung penuh langkah SEMATA memperjuangkan masalah pembangunan jalan, listrik, air minum, juga masalah pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pureman.
Ernes dan Yahuda memastikan bahwa mereka akan kawal aspirasi Mahasiswa SEMATA dalam sidang paripurna DPRD maupun dalam rapat-rapat di Komisi III.
“Jalan ini setiap sidang kita sudah sampaikan terus. Dan tahun ini untuk Anggaran jalan di Alor Timur dan Pureman itu ada 11 Miliar lebih yang akan dikerjakan. Kita harus sama-sama kawal jalan ini. Mengenai aspirasi adik-adik ini kita sudah catat dan kita akan kawal dalam sidang-sidang di DPRD. Kita harap adik-adik SEMATA juga membantu kawal terus pembangunan di kampung supaya bisa segera dibangun jalan dan listrik menuju Pureman,” kata Ernes dan Yahuda yang merupakan senior SEMATA.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/19/kampung-bupati-alor-yang-berbatasan-nkri-rdtl-ini-belum-ada-aspal-ulp-gagal-lelang-proyek-jalan/
Ketua SEMATA Cabang Kalabahi Yanse D. Keden menyambut baik jawaban dan dukungan politik dari DPRD Alor mengenai masalah pembangunan jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan juga kekurangan guru di Pureman.
Ketua SEMATA berjanji akan kembali menagih janji politik di DPRD bila tidak diperhatikan. “Kita apresiasi sekali jawaban DPRD. Kita akan terus kawal aspirasi kita sampai dibangun jalan, listrik dan air di Pureman. Kita akan kembali tagi janji DPRD,” pungkas Yanse kepada DPRD.
Berikut isi pernyataan aspirasi SEMATA Cabang Kalabahi yang disampaikan dalam RDPU dengan DPRD Alor:
BADAN PENGURUS SERIKAT MAAHASISWA TATAKATA (SEMATA)
CABANG KALABAHI
MASA BHAKTI 2021-2022
Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kel. Welai Timur   Telp. 0822 3101 8948
 PERNYATAAN SIKAP
Serikat Mahasiswa TATAKATA (SEMATA) merupakan wadah perkumpulan mahasiswa Tanglapui, Taruamang, Kailesa, dan Tarabey yang berasal dari Kecamatan Alor Timur dan Pureman, yang terbentuk dengan motivasi panggilan persaudaraan dan panggilan akan lingkungan.
Serikat Mahasiswa TATAKATA (SEMATA) sebagai anak daerah tentu punya tanggungjawab untuk mengatasi berbagai fenomena, dan dinamika social yang terjadi di medan layan atau Kecamatan Alor Timur – Pureman, selain Pemerintah daera, walaupun hrus berusaha mengatasi itu dari berbagai sisi keterbatasan.
Dalam menyikapi persoalan maupun dinamika terhadap tatanan kehidupan Masyarakat Alor Timur- Pureman yang menjadi pergumulan bersama, baik itu permasalah di dalam sektor Ekonomi, Hukum dan serta Pembangunan yang terkesan perlu adanya pengawasan secara bersama baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat tentu perlu dalam menjalankan fungsinya masing masing oleh sebab itu melalui pernyataan sikap ini kami sampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut :
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2022/02/18/sekarang-kuliah-gratis-di-prodi-pendidikan-teologi-untrib-hampir-semua-mahasiswa-dapat-beasiswa/
-
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 BAB III Pasal 4 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka dengan ini kami Meminta kepada Bupati Alor, DPRD Kabupaten Alor  dan Kepala Dinas PU Kab. Alor untuk sekiranya dapat melakukan pelelangan proyek dan tidak melalui proses penunjukan langsung (PL) terhadap pembangunan ruas jalan Lantoka- Peitoko. Senilai 5,7 Miliar Tahun Anggaran 2021 yang mana jalan ini telah dibuka sejak tahun 2014 namun sampai saat ini belum tuntas yang kemudian mengakibatkan sulitnya akses transportasi untuk aktivitas perputaran ekonomi masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga sembako dan juga mengakibatkan tingkat kematian Pasien Umum karena kesulitan merujuk pasien ke pusat kota dan juga berpengaruh pada aspek pelayanan pendidikan. Jalan ini juga sangat diperlukan untuk masyarakat pureman karena akses jalur laut yang sulit dengan cuaca yang tidak menentukan membuat pada tahun 2019 KM Nusa Kenari II Tenggelam di Tanjung Margeta yang mengakibatkan 8 orang meninggal dan10 orang selamat. Dan juga menepis stigma negatif terhadap Kecamatan Pureman atas proses mutasi ASN seakan Kecamatan pureman adalah negeri buangan.
-
Meminta kepada Bupati Alor, DPRD Kabupaten Alor Dan Kapolda NTT Melalui Kapolres Alor untuk sekiranya dapat meningkatkan status Pospol Peitoko menjadi Polsek dan mendirikan pos keamanan atau POSPOL di Mademang Desa Langkuru Kecamatan Pureman untuk menjamin keamanan Masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di kecamatan pureman. Karena angka kriminal yang marak terjadi di Mademang sebagai pusat pasar terbesar di kecamatan pureman yang mana pada Tahun 2020 terjadi kasus pembunuhan yang mewaskan Saudara Viktor Sailana. Selanjutnya peningkatan status POSPOL dan POLSEK ini juga sangat perlu untuk menjaga wilayah laut karena sering terjadi Ilegal Fishing dan Pengeboman Ikan maupun menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari ancaman luar.
-
Sesuai Program Indonesia Terang dari Presiden Jokowi  maka kami Meminta kepada Bupati Alor, DPRD Kabupaten Alor dan Manager PT PLN Persero ULP Kalabahi untuk sekiranya dapat mendistribusikan Listrik di Kecamatan Pureman, Karena pureman adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL yang Menjadi Wajah dari Negara Indonesia. Selain itu listrik juga sangat penting dalam mendukung proses pendidikan, kesehatan dan mendorong dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sector usaha-usaha kecil dan menegah.
-
Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Maka kami meminta kepada Kapolres Alor agar sekiranya dapat melakukan penegakan hukum yang tegas kepada para oknum-oknum pelaku penembakan rusa termasuk oknum-oknum keamanan yang diduga terlibat dalam kasus penembakan, agar habitat rusa dapat terlindungi dari ancaman kepunahannya.
-
Kami juga meminta Kepada Kepala BKSDA NTT Wilayah Alor agar mengintensifkan sosialisasi perlindungan satwa liar khususnya Rusa di Kecamatan Alor Timur – Pureman yang melibatkan masyarakat, agar bisa menekan atau menghilangkan maraknya kasus penembakan satwa rusa maupun satwa liar lainya yang dilindungi.
-
Kami juga meminta kepada Kapolres Alor agar segera memperhatikan praktek judi Kupon Putih (KP) dan Bola Guling (BG) yang terjadi di Kelurahan Kolana Utara, Desa Langkuru serta Desa-desa lain di Kecamatan Alor Timur – Pureman yang diduga melibatkan oknum aparat keamanan.
-
Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 24, maka Kami Meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mengisi kekosongan Guru di Alor Timur – Pureman karena saat ini hampir seluruh SD, SMP dan SMA mengalami kekurangan guru. Hal ini dapat mengakibatkan proses belajar mengajar yang tidak maksimal dalam proses pencapaian tujuan pendidikan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Visi Misi Bupati Alor Tentang Alor Pintar. Untuk itu secara tegas kami meminta agar terjadi pemerataan proses pendidikan di Kabupaten Alor serta memperhatikan tunjangan dan kesehjateraan guru di Kec. Alor Timur – Pureman yang berada di daerah perbatasan.
-
Kami meminta kepada DPRD Alor, Kadis Kesehatan dan Bupati Alor untuk memperhatikan serta melengkapi Fasilitas Kesehatan (FASKES) dan Peralatan Kesehatan (ALKES) dalam hal ini Renovasi Pustu Peitoko yang keadaan saat ini tidak layak digunakan akibat bencana seroja tahun lalu. Kami juga meminta kepada pemerintah agar dapat menekan angka kasus kematian ibu dan anak serta pasien umum.
-
Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Pemberdayaan kelembagaan Adat, Maka kami minta kepada Bupati Alor, dan DPRD Kabupaten Alor agar dapat memaksimalkan kinerja dan fungsi lembaga Adat setiap Desa agar dapat mengurus seluruh konflik Adat terkususnya Hak Ulayat Tanah  yang berada di kecamatan Alor Timur – Pureman karena melihat konflik yang marak terjadi di Kecamatan Alor Timur – Pureman maka Pemerinta Perlu membantu mangoptimalisasikan kinerja dan fungsi Dewan Adat untuk Mengatasi Konflik-Konflik Tanah yang sering terjadi di kecamatan Alor Timur – Pureman.
-
Kami meminta kepada Bupati Alor dan DPRD Kabupaten Alor agar dapat memperhatikan tuntutan kami diatas karena sangat penting guna mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Alor Timur.
