Ratusan Sekolah GMIT di Alor Terancam Krisis Guru

Majelis Sinode GMIT melalui Yapenkris Pingdoling Alor menetapkan SMA Kristen 01 Kalabahi sebagai sekolah GMIT yang terakreditasi unggul.
Majelis Sinode GMIT melalui Yapenkris Pingdoling Alor menetapkan SMA Kristen 01 Kalabahi sebagai sekolah GMIT yang terakreditasi unggul.
Kalabahi – Puluhan hingga ratusan sekolah GMIT di desa-desa di Kabupaten Alor dilaporkan terancam ditutup akibat kekosongan guru imbas dari adanya kebijakan pemerintah daerah yang menyetop pengangkatan guru kontrak daerah sejak tahun 2021/2022 dan penempatan guru P3K yang nyaris tak ada satupun ditempatkan di sekolah GMIT.
Seorang tokoh pendidikan Alor Timur mengatakan, terdapat puluhan sekolah GMIT yang tersebar di Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Pureman, Alor Selatan dan sejumlah wilayah lain yang mayoritas berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tomi Nuku, kini terancam ditutup akibat ketiadaan guru PNS, guru P3K maupun guru kontrak daerah.
“Guru-guru hebat yang dulunya ngajar di sekolah GMIT kini semuanya sudah lulus PNS (P3K) jadi mereka semua (sudah) pindah ke sekolah negeri. Guru kontrak juga tidak ada. Sekolah GMIT sekarang yang ada hanya kepala sekolah. Ini ancaman besar bagi masa depan anak-anak generasi gereja karena sekolah terancam ditutup,” kata tokoh tersebut sambil tak ingin menyebutkan namanya dalam berita.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2024/07/19/yapenkris-pingdoling-alor-luncurkan-produk-layanan-sekolah-gmit-di-bulan-pendidikan-gmit/
Staf Ahli Bupati Alor Bidang Hukum, Ir Imanuel Laukamang, M Si dikonfirmasi wartawan soal kebijakan daerah untuk pengisian guru kontrak daerah dan P3K di sekolah GMIT tahun ini, belum memberikan kepastian akan hal itu. Imanuel memastikan akan melaporkan masalah itu kepada PJ Bupati Alor Dr. Zet Soni Libing untuk memberikan atensi khusus.
“Kalau (penempatan guru P3K di sekolah GMIT) itu ya nanti kami laporkan kepada Bapak Pj Bupati Alor karena itu sudah masuk ranah kebijakan pimpinan,” kata Imanuel dicegat wartawan soal kebijakan daerah yang menghentikan guru kontrak daerah dan penempatan guru P3K yang nyaris tak ada di sekolah GMIT usai dirinya memberikan sambutan di acara Bulan Pendidikan GMIT di Yapenkris Pingdoling Alor, Rabu 17 Juli 2024 di Aula Pola Tribuana Kalabahi.
Disinggung mengenai adakah kebijakan pemerintah daerah untuk menyelamatkan sekolah-sekolah GMIT dengan cara menegerikan sekolah GMIT di desa-desa yang kini terancam tutup karena tidak punya guru, Imanuel mengatakan belum ada opsi itu. Ia malah meminta wartawan menanyakan opsi tersebut kepada Majelis Sinode GMIT sebagai pemilik sekolah.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2024/07/19/ketua-yapenkris-pingdoling-alor-kami-punya-8-sekolah-gmit-unggul/
“Kalau negerikan ya belum ada. Sebaiknya itu ditanyakan pada Majelis Sinode GMIT karena mereka yang punya sekolah. Kalau memang ada opsi negeri maka tentu pemerintah akan beri perhatian. Intinya mau negeri atau tidak ya kita tetap beri perhatian yang sama,” katanya.
Informasi yang dihimpun wartawan, sejauh ini belum ada kebijakan dari Majelis Sinode GMIT untuk mengusulkan negerikan ratusan sekolah-sekolah GMIT di desa-desa yang kini terancam ditutup akibat krisis guru.
Sekretaris Majelis Sinode GMIT Pdt. Lay Abdi Karya Wenyi, M.Si dalam sambutannya di acara Bulan Pendidikan di Yapenkris Pingdoling, mengatakan, Sinode GMIT sudah melimpahkan kewenangan penuh melalui kebijakan desentralisasi kepada Yayasan-Yayasan untuk membangun pendidikan di wilayah klasis masing-masing.
“Kita berupaya melakukan desentralisasi yang dulunya Yupenkris, sekarang menjadi Yapenkris. Sebenarnya ide di balik itu adalah upaya untuk melakukan desentralisasi kewenangan yang dulunya berpusat di kantor Sinode, sekarang dibagikan kepada yayasan-yayasan yang ada, supaya memberi ruang gerak yang cukup, ruang pengembangan yang cukup, inovasi, kreativitas bagi sekolah-sekolah GMIT yang jumlahnya di GMIT ini raksasa,” katanya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2024/07/19/sinode-gmit-nilai-kebijakan-penempatan-guru-p3k-tak-ada-di-sekolah-kristen-menjadi-sesuatu-yang-menakutkan-bagi-gereja/
“Tapi di dalam perjalanan upaya desentralisasi itu belum dibarengi dengan praktek yang menyeluruh. Kita sudah desentralisasi tapi cara berpikir masih sentralistik. Itu terbukti dengan cara berpikir kita menanggapi semua persoalan, kita melihatnya secara sentralistik. Sedikit-sedikit Sinode GMIT bikin apa untuk pendidikan, padahal kita sudah lakukan desentralisasi. Saya bilang begini bukan untuk cuci tangan terhadap persoalan pendidikan, tidak, tapi supaya mengajak kita semua memahami secara baik, dan Pingdoling telah memahami itu dengan baik. Kita berharap bahwa spirit yang ada di Pingdoling itu juga menjadi spirit yang utuh di yayasan-yayasan kita yang lain,” katanya.
Pdt. Lay juga mengakui hawa banyak sekolah GMIT masih terdapat kekurangan guru. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait penempatan guru P3K yang tidak ada di sekolah GMIT ini membuat nama P3K menjadi sesuatu yang momok dan menakutkan bagi gereja.
“Kita punya sejumlah persoalan dalam pengelolaan pendidikan; kesediaan guru yang kurang tapi juga kebijakan P3K hari ini di satu sisi menjadi berkat tapi di sisi lain menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sekolah GMIT,” ujar Pdt. Lay bernada kritik (mungkin ) bagi kader gereja yang memegang kekuasaan politik di pemerintahan.
Informasi yang dihimpun media ini, pada Senin 15 Juli 2024, Pj Bupati Alor Dr. Zet Soni Libing telah menyerahkan SK Pengangkatan 1000 lebih tenaga P3K Kabupaten Alor di depan kantor Bupati Alor. Namun dari 1000 lebih tenaga P3K itu, tak ada satupun formasi guru yang ditempatkan di sekolah swasta milik GMIT.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2024/07/19/pj-bupati-alor-minta-yapenkris-gmit-sinergi-dengan-pemerintah-evaluasi-menyeluruh-pendidikan-kristen/
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Alor juga tahun ini membuka 5.820 formasi untuk seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN). Formasi ini terdapat 4.080 tenaga P3K yang nyaris tak ada penempatan di sekolah GMIT, hanya difokuskan pada sekolah Negeri. Bahkan disebut-sebut formasi guru Agama Kristen pun tak ada dalam formasi 4.080 tenaga P3K.
“Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Alor mendapat jatah penerimaan ASN sebanyak 5.820 orang, dengan rincian 1.740 Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan 4.080 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Libing Sabtu, 16 Maret 2024 di Kali Buraga, dilansir dari Pos Kupang.
Jika dilihat dari aspek regulasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), maka pemerintah berkewajiban menempatkan tugas perbantuan guru di sekolah swasta atas permintaan yayasan.
Ratusan sekolah-sekolah GMIT didirikan sejak zaman pemerintahan Belanda, sangat berkontribusi besar bagi kemajuan SDM bangsa dan gereja, namun kini negara semacam setengah hati peduli akan masa depan eksistensi pendidikan di sekolah GMIT. Kondisi ini membuat kita sebagai generasi gereja mengingat pesan Bung Karno: JAS MERAH, ternyata tidak sekedar slogan namun akan menuju pada suatu kenyataan. Selamat merayakan bulan pendidikan GMIT. (*dm).