Kalabahi –
Sejumlah aparatur PNS dipecat di masa Pilkada Alor tahun 2018 lalu. Catatan tribuanapos.net, ada sekitar belasan orang dipecat dengan tidak hormat. Politisi partai Golkar Sulaiman Singh, SH meminta kepala BKD yang kini menjabat Sekda Alor Drs. Sony Alelang hentikan pemecatan PNS alias ‘stop mengokotori tangan.’
“Jadi sudahlah, hal-hal yang namanya kebencian itu diselesaikan sudah. Berhenti untuk mengotori tangan. Berikanlah sebuah keputusan yang membawa efek pada kesejahteraan (PNS). Jangan menimbulkan kesengsaraan lagi,” kata Politisi Golkar Sulaiman Singh, SH, kepada wartawan, Senin (8/6) di Kalabahi.
Sulaiman mendukung langkah Sekda Alor yang akan mendisiplinkan PNS mangkir tugas kantor berminggu-minggu. Namun dia sarankan kalau bisa langkah pemecatan ditempuh secara obyektif dan adil, bukan berdasarkan muatan politis.
“Kalau disiplin gak ada masalah. Itu sebagai pembina utama pegawai negeri sipil, wajar dia (Pak Sekda) statemankan menyangkut soal kedisiplinan. Tetapi kalau sudah bicara menyangkut dengan senjata pamungkas pecat orang itu bukan prestasi. Itu keputusan menyengsarakan orang,” lanjut dia.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/06/07/sekda-alor-tegaskan-pecat-asn-terlibat-politik/
Sulaiman yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Alor itu lalu mencontohkan hukuman mati tercantum dalam Undang-undang, tetapi itu tidak digunakan berkali-kali. Sebab satu kali digunakan maka akan menimbulkan kecaman.
Oleh sebab itu, Sulaiman meminta Sekda Alor Drs. Sony Alelang lebih mengedepankan pendekatan humanis membina PNS yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk pelanggaran netralitas politik. Sebab pemecatan justru akan menambah kesengsaraan.
Bila pemecatan masih dilakukan maka Sulaiman berharap Sony obyektif memecat semua yang terbukti mangkir tugas dan berpolitik praktis yang melanggar sumpah jabatan PNS. Sekda disarankan tidak memecat PNS dengan pertimbangan politis.
“Pendekatannya harus lebih humanis, terapkan aturan pembinaan. Kalau mau dibilang karena berpolitik praktis, pertanyaannya, jangan dipecat orang-orang yang bersebrangan dengan kita saja. Pecat juga orang yang bersama-sama dengan kamu. Pecat juga lah. Itu kan obyektif,” tegasnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/06/05/sekda-alor-beberkan-kesiapan-satgas-covid-19-hadapi-new-normal/
“Sekarang ada pegawai negeri sipil yang ada sosialisasi diri untuk Pilkada Alor itu bukan berpolitik praktis namanya? Pecat juga mereka. (Oknum staf yang berpolitik praktis juga perlu dipecat?) Ya, itu kan sudah berpolitik praktik. Pecat saja,” ungkap Sulaiman.
Ditanya, mungkin ada beberapa oknum PNS sedang gelisah Sekda dijabat Sony Alelang yang berlatar belakang semenjak menjabat Kepala BKD banyak PNS dipecat dengan tidak hormat. Apa ini patut didukung dan merupakan tantangan pak Sekda benahi PNS yang hobinya politik melulu?
“Ini bukan tantangan lagi itu. Ini masuk dalam ‘lumpur kekotoran tangan’, bagaimana dia mau selesaikan itu barang (pecat PNS)? ‘Dia punya tangan sudah terlalu kotor’ untuk menyelesaikan masalah itu. Ini serius,” ujar Sulaiman yang kini menjabat Anggota DPRD Alor 3 Periode itu.
Sulaiman menyebut, pemecatan sejumlah PNS menunjukkan gagalnya tahapan pembinaan kepegawaian pemerintah. Pemerintah disebut Sulaiman akan berhasil bila mampu membina PNS yang melenceng mejalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundangan.
“Pemecatan ini kegagalan. Bukan keberhasilan. Ya, kalau mau dipecat kenapa orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintahan, sedangkan yang berpolitik praktis saat-saat mau Pilkada itu kan bukan saja orang-orang yang bersebarangan. Orang-orang yang bersama-sama dengan pemerintah juga ada berpolitik praktis, kenapa tidak ikut serta diperiksa untuk diberikan sanksi?” pungkasnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/06/06/26-pejabat-struktural-untrib-dilantik-rektor-pesan-tingkatkan-kinerja/
Ia sarankan, tahapan pembinaan kepegawaian perlu ditingkatkan di masa Sekda Sony Alelang. Sulaiman tidak ingin pemecatan terus dilakukan ke depan.
“Diangkat kamu sebagai pembina utama, ya namanya Pembina utama, bukan orang yang ‘pemenggal’ utama, ya kan? Kalau mau berpolitik itu hak politik semua orang,” tutup Sulaiman yang disebut-sebut bakal maju Pilkada Alor 2023.
Ketua Fraksi Golkar Azer D. Laupada, SH juga meminta pemerintah lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pemecatan PNS. Karena bila pemecatan terus dilakukan maka akan menimbulkan gejolak politik di daerah. Meski demikian, Azer mendukung Sekda Sony mendisiplinkan PNS yang terlibat politik.
“Pemerintah perlu memperhatikan tahapan-tahapan pembinaan ASN. Pemecatan itu cara terakhir. Tidak bisa kita pecat-pecat saja. Saya kira pengawasan perlu lebih diperketat karena ada pejabat-pejabat birokrasi yang terjun politik praktis mau maju Pilkada. Ini perlu ditertibkan,” ungkap Azer.
Sekda Alor Sony Alelang sebelumnya berkomitmen akan menata birokrasi utamanya penataan disiplin PNS. Sekda akan tegas memecat PNS yang mangkir tugas dan ikut dalam politik praktis.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/06/06/ini-nama-26-pejabat-struktural-untrib-yang-dilantik-75-perempuan/
“Kalau ada sanksi melanggar kode sikap, prilaku, sanksinya sanksi moral. Tapi kalau sudah melanggar hak dan kewajiban yang diatur dalam PP 53 itu ada sanksi yang berjenjang ada di situ, tergantung tingkat pelanggaran. Kalau pelanggarannya harus diberhentikan ya diberhentikan. Ketika Bupati sudah memecat orang itu maka Bupati yang dihukum, padahal seharunya itu kesalahan PNS itu sendiri,” katanya.
PNS Zet Lahtang yang dipecat di masa Pilkada Alor tahun 2018 mengatakan, dirinya sudah melakukan upaya banding ke Bapeg. Hasilnya Bapeg memerintahkan Bupati Alor selaku pejabat pembina kepegawaian daerah untuk mengaktifkan kembali status PNS Zet Lahtang.
“Saya sudah lakukan upaya hukum semaksimal sesuai kemampuan dan hasilnya pun sudah ada. Sekarang sepenuhnya saya serahkan ke tangan Tuhan. Semua yang saya lalui adalah seizin Tuhan,” kata Zet.
Zet sampai dengan hari belum diaktifkan kembali oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo meski menang banding di Bapeg. Pemerintah masih meminta petunjuk Presiden terkait keputusan Bapeg. Sekda Sony menegaskan, apapun keputusan Presiden nanti, pemerintah akan menindaklanjutinya. (*dm).
