Kupang –
Fraksi Perindo DPRD NTT meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, prioritas kesejahteraan dokter dan pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten Alor.
Sikap Fraksi itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Perindo Rocky Winaryo ketika membaca Pandangan Akhir Fraksi di Rapat Paripurna DPRD NTT, Rabu 08 Juli 2020.
Rapat Paripurna terkait penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2019, dihadiri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Rocky menjelaskan, Fraksinya menyinggung ruas jalan Provinsi Kalabahi – Kokar dan sejumlah ruas jalan lainnya di Alor yang belum tuntas dibangun. Padahal ruas jalan tersebut menghubungkan jalur ekonomi antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten.
“Tadi saya sebagai Wakil Ketua dan juru bicara Fraksi Partai Perindo menyampaikan rekomendasi penting kepada Bapak Gubernur. Salah satu rekomendasi yaitu ruas jalan Kalabahi-Kokar harus masuk dalam skala prioritas pembangunan,” kata Rocky dalam press releasenya yang diterima wartawan, Rabu (8/7) di Kalabahi.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/04/ribuan-anemon-laut-yang-percantik-terumbu-karang-alor-diekspor-ilegal/
Selain itu, Fraksinya juga mendesak pemerintah mengubah kebijakan penetapan skala prioritas ruas jalan provinsi di Kabupaten Alor khususnya ruas jalan Kalabahi-Kokar.
“Hal ini penting mengingat dalam RPJMD Provinsi, penetapan ruas jalan Kalabahi-Kokar tidak masuk dalam skala prioritas. Padahal sudah hampir 16 tahun jalan ini diabaikan Pemerintah Provinsi,” lanjut dia.
Rocky menerangkan, berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi tahun 2018, Ruas Jalan Kalabahi-Kokar ukurannya sepanjang 24 km. Dari 24 km itu, ada 66,11 % atau 16,11 km mengalami kerusakan total.
“Mengingat ruas jalan ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat Alor maka Fraksi Perindo meminta Pemprov memprioritaskan pembangunannya pada tahun ini hingga tuntas. Sebab wilayah Kecamatan Alor Barat Laut, memiliki potensi ekonomi yang banyak untuk dipasarkan,” ujarnya.
Potensi ekonomi yang dimaksud Rocky adalah, terdapat Padang Garam dan Tenun Ikat yang pernah di kunjungi Gubernur di Desa Dulolong. Kemudian jalur Kalabahi-Kokar juga merupakan lalu lintas pendistribusian berton-ton ikan segar dari TPI Kokar ke Kalabahi.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/08/peneliti-desak-usut-sindikat-ekspor-ribuan-anemon-ilegal-alor/
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/08/soal-ekspor-anemon-ilegal-ini-penjelasan-dkp-ntt-wilayah-alor/
Selain daripada itu, ada taman suaka alam perairan (TSAP) di Sebanjar dan ada fenomena air laut dingin di Alor Kecil. Lalu, ada pula Hutan Manggrove di Desa Aimoli, Kolam Bidadari di Bota dan kampung adat Bampalola. Serta yang tak kalah penting, akan ada Pagelaran Festival Alquran tua se-Asia tenggara di Alor Besar yang menurut rencana akan dihadiri Gubernur NTT.
“Maka Fraksi Perindo meminta Pemerintah untuk memperhatikan dan mengubah ruas jalan ini menjadi ruas jalan prioritas Provinsi NTT,” pungkasnya.
Selain Jalan Provinsi, Fraksi Perindo juga meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan tenaga medis. Kesejahteraan para Medis dan dokter penting diperhatikan agar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan.
“Untuk tenaga Medis, pemerintah wajib memberikan perhatian serius dalam hal menyediakan fasilitas rumah para Medis maupun kebutuhan lainnya. Khusus Dokter Interenship, pemerintah wajib memberikan insentif daerah yang cukup agar mereka nyaman dan betah melaksanakan tugas,” tulis Rocky.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/08/mck-taman-wisata-mali-mubasir-jelang-festival-panggil-dugong/
Sidang paripurna DPRD NTT tersebut, Fraksi Perindo juga memuji sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin baik.
Meski demikian, Fraksi merekomendasikan beberapa catatan yakni: Fraksi Perindo meminta pemerintah tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, serta disiplin anggaran yang berkeadilan.
Fraksi Perindo juga mendorong pemerintah terus menaikkan pendapatan daerah dengan mengelola potensi daerah yang ada, baik itu pajak, retribusi maupun pendapatan-pendapatan lain yang sah.
Prindo pun meminta pemerintah memastikan BUMD harus beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Fraksi rekomendasi BUMD yang bermasalah harus dilakukan audit investigasi. (*dm).
