Anggota DPRD Alor Azer Laoepada Buka Jalan Baru di Mataru

Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, SM.SH (kanan) di dampingi Kasie Kecamatan Mataru Anton G. Atakari, pantau pembangunan jalan baru Falalang - Kileibakai di Kecamatan Mataru, Kamis (16/7).
Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, SM.SH (kanan) di dampingi Kasie Kecamatan Mataru Anton G. Atakari, pantau pembangunan jalan baru Falalang - Kileibakai di Kecamatan Mataru, Kamis (16/7).

Kalabahi –

Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, SM.,SH, membuka ruas jalan baru yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Mataru. Anggaran ruas jalan itu bersumber dari dana Pokir yang dia perjuangkan pada tahun anggarkan 2019.

Ruas Jalan baru yang dibongkar adalah Jalan Falalang – Kileibakai – Mafui – Lukataga, Kecamatan Mataru. Kontraktor yang mengerjakan, CV. Alberto. Total dana Rp 180 juta.

“Pembongkaran jalan baru itu poros tengah yang menghubungkan Desa Mataru Utara, Mataru Timur dan Taman Mataru. Itu dari Dana Pokir saya tahun 2019” kata Azer melalui press release yang diterima wartawan, Jumat (17/7) di Kalabahi.

Menurut Azer, panjang ruas jalan yang dikerjakan tersebut ditargetkan mencapai 4 kilometer. Namun karena keterbatasan Anggaran, pekerjaan baru tuntas pada ruas Falalang sampai Kileibakai. Sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/13/kapolda-ntt-diminta-awasi-kasus-korupsi-beras-raskin-16-ton-di-alor/

“Target 4 kilometer tapi karena dananya terbatas hanya 180 juta sehingga baru kerja dari Falalang sampai Kileibakai. Nanti mudah-mudah akan ditambahkan lagi anggarannya,” kata Politisi senior Partai Golkar itu.

Azer menyebut, dana Pokir yang dia perjuangkan difokuskan pada instruktur jalan. Karena berdasarkan Resesnya, masyarakat masih keluhkan jalan baru.

Untuk Pokir di tahun 2019, ada dua rute yang dianggarkan Azer. Selain Jalan Falalang – Kileibakai, ada pula jalan Kilakawada – Lakatuli.

“Ada dua rute di Mataru. Satu sementara di bongkar, satunya mungkin Minggu depan sudah mulai bongkar. Itu dari Kilakawada ke Lakatuli. Jalan itu menghubungkan Mataru Barat – Mataru Utara dengan Ibu Kota Kecamatan Mataru. Sehingga dia tidak ambil jalur jauh ke Kamaifui baru turun di Ibu Kota Kecamatan,” sambung Anggota DPRD tiga periode itu.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/12/forum-kader-bela-negara-dukung-lapas-buka-lahan-tidur-di-alor-ntt/

Kontraktor yang mengerjakan jalan dua rute tersebut di atas adalah kontraktor CV Alberto. Sehingga dipastikan selesai PHO jalan Falalang – Kileibakai maka pekan depan akan dilanjutkan dengan pekerjaan jalan Kilakawada – Lakatuli.

“Kontraktor sama, sehingga satunya ruas Falalang – Kileibakai selesai PHO baru mereka lanjut di Kilakawada,” ungakapnya.

Pokir Sentuh Sekolah

Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, pantau distribusi Mobiler dari dana Pokir di SD N. Melati Kilakawada. Gedung sekolah ini merupakan bantuan relawan Geser Alor waktu lalu.
Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, pantau distribusi Mobiler dari dana Pokir di SD N. Melati Kilakawada. Gedung sekolah ini merupakan bantuan relawan Geser Alor waktu lalu.

Selain infrastruktur jalan, dana Pokir Azer juga diperuntukan untuk pengadaan Mobiler di SD Negeri Melati Kilakawada. SD tersebut baru-baru ini diviralkan oleh akun YouTube Geser Alor di media sosial karena sekolah itu dibangun beratap bambu, berdinding bambu dan berlantai tanah dan tak punya mobiler yang layak.

“Untuk Mobiler kita anggarkan satu sekolah dasar, SD N. Melati Kilakawada, Mataru Barat. SD ini yang baru-baru viral itu. Kita sudah anggarkan mobilernya,” ujarnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/11/irda-temukan-kerugian-negara-kasus-dugaan-korupsi-16-ton-raskin-desa-tude/

Azer menyebut, total dana Pokir yang dia anggarkan untuk Mobiler sebesar Rp 70 juta. Barang-barang Mobiler sudah didistribusikan ke sekolah baru-baru ini.

“Mobiler kita anggarkan 70 juta. Barangnya sudah ada di lokasi jadi kita turun cek langsung,” katanya.

Sementara untuk gedung fisik sekolah, pemerintah belum bangun melalui dana reguler meski Bupati Alor Drs. Amon Djobo sudah mengumumkan akan dianggarkan di APBD tahun 2019.

“(Gedungnya) dari pemerintah sesuai perencanaan reguler belum masuk tapi untuk Pokir kita masukan 70 juta Mobiler. Gedung fisiknya belum. Nanti dalam sidang baru kita percakapkan dengan Pak Bupati. Intinya sudah ada kemauan politik dari Pak Bupati jadi kita tunggu kapan realisasi,” tutur Azer.

Reses baru-baru ini Azer mendapat keluhan ketiadaan Mobiler dari masyarakat. Hal tersebut cukup meresahkan sehingga Azer alokasikan dana Pokirnya untuk Mobiler dan barangnya sudah ada di lokasi.

“Mobiler tidak ada ini cukup meresahkan masyarakat. Sehingga kita anggarkan pakai Pokir saja. Barang yang sudah ada di lokasi itu kursi, meja, lemari dan papan tulis. Semua sudah ada. Kemarin kita cek langsung di lokasi,” ungkapnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/07/11/desa-tude-bantah-tak-berniat-keluarkan-surat-keterangan-miskin-balita-tumor-jinak/

Awasi Pokir

Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, SM.SH (kiri) di dampingi Kasie Kecamatan Mataru Anton G. Atakari, pantau pembangunan jalan baru Falalang - Kileibakai di Kecamatan Mataru, Kamis (16/7).
Anggota DPRD Alor Azer D. Laoepada, SM.SH (kiri) di dampingi Kasie Kecamatan Mataru Anton G. Atakari, pantau pembangunan jalan baru Falalang – Kileibakai di Kecamatan Mataru, Kamis (16/7).

Azer menjelaskan, dana Pokir yang diperjuangkan di DPRD pada tahun 2019 sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu ia minta masyarakat turut berperan aktif membantu pengawasan agar pekerjaan tidak mubasir.

Ia juga akan konsen mengawasi semua pekerjaan dari dana Pokir dan percaya sepenuhnya kepada OPD dan kontraktor yang mengelolanya tanpa intervensi darinya.

“Ini dana Pokir, dana publik. Jangan sampai orang bilang ada kepentingan tertentu makanya saya punya saya serahkan sepenuhnya kepada Dinas yang bersangkutan sehingga fungsi pengawasan juga jalan. Kalau tidak jalan nanti menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada kita,” katanya.

Azer meminta para Anggota DPRD jangan ikut-ikutan intervensi pekerjaan dari dana Pokir. Sebab hal itu melangkahi ketentuan dan akan membuat citra DPRD buruk di masyarakat.

“Dana Pokir tetap menjadi pengawasan DPRD. Lebih celaka lagi kalau dana Pokir baru gagal berarti DPRD juga terseret. Makanya untuk saya, saya percayakan sepenuhnya pada dinas yang bersangkutan dan kemudian pengawasan juga kita tingkatkan,” pungkasnya.

“Kita harapkan dengan dana Pokir ini bisa mengkover pekerjaan-pekerjaan yang tidak terekap lewat perencanaan reguler supaya kesulitan masyarakat bisa diatasi,” tutup Azer yang kini jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Alor. (*dm).