GMNI Desak Pemda Alor Beberkan Penggunaan Dana Covid-19 ke Publik

Kalabahi –

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor menggelar unjuk rasa pada Senin (15/3) di kantor Kejaksaan, kantor Bupati dan DPRD. Aksi itu, GMNI mendesak pemerintah transparan menggumumkan dana Covid-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp 15,8 Miliar ke publik.

“GMNI Alor mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Alor untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Covid-19 tahun 2020 secara transparan dan terperinci,” tulis Ketua GMNI Seprianus Oko dan Sekretarisnya Jamaludin Illu dalam pernyataan sikapnya yang diterima wartawan Senin siang.

Selain itu, GMNI juga mendesak pemerintah membangun rumah karantina pasien positif Covid-19. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona di Kabupaten Alor yang lebih meluas.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/03/15/oknum-pensiunan-pendeta-di-alor-diduga-cabuli-anak-di-bawah-umur/

Bupati Alor Drs. Amon Djobo mendukung sikap GMNI menuntut pertanggungjawaban keuangan dana Covid-19.

Bupati menjelaskan dana Covid-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 15,8 Miliar. Dana itu 10 Miliar yang digunakan, dengan rincian, 3 Miliar di RSUD dan 7 Miliar di Dinas Kesehatan.

Bupati memastikan pemerintah akan membuka pertanggungjawaban keuangan dana itu ke publik.

“Besok kami rapat dengan semua OPD, nanti saya minta Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit rincikan itu uang kamu belanja apa saja,” kata Amon menerima masa aksi di kantornya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/03/14/raih-penghargaan-internasional-dalam-isu-konservasi-mangrove-perempuan-ntt-ini-rindu-temui-jokowi/

Usut Dana Covid-19

Sebelum ke kantor Bupati dan DPRD, GMNI menggelar orasi di kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi. Aksi itu mereka menuntut kejaksaan segera mengusut dana Covid-19 sebesar Rp 15,8 Miliar karena diduga ada indikasi korupsi.

“Kami minta Jaksa segera usut dana Covid-19 tahun 2020,” teriak Korlap Ananias Bernadus Bayang dan rekan-rekannya.

Menanggapi hal itu, Kasie Intel Kejaksaan Gede Indra, SH mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan GMNI. Gede memastikan pihaknya akan Pulbaket aduan GMNI, tentu setelah mendapat petunjuk pimpinannya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/03/13/lantik-8-pac-ketua-hanura-alor-tegaskan-tak-ada-dualisme-di-partainya/

“Nanti kita tindaklanjuti ya. Kalau memang ada petunjuk pimpinan maka kita akan proses lebih lanjut,” ungkap Gede.

DPRD Diminta Kawal Dana Covid

GMNI juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Alor. Mereka menuntut DPRD segera memanggil pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Covid-19 tahun 2020. Pernyataan sikap GMNI diterima pimpinan DPRD Sulaiman Singh.

Sulaiman mendukung sikap GMNI dan memastikan, akan menindaklanjuti tuntutan GMNI sesuai ketentuan yang berlaku di DPRD.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Alor Dony M. Mooy mengatakan, pihaknya sudah gelar rapat dengan Satgas Covid-19 membahas anggaran penanganan Covid. Dony memastikan, Komisinya akan konsisten mengawal pertanggungjawaban dana covid-19.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/03/11/bentrok-aksi-fakk-di-mapolres-alor-tuntut-proses-hukum-ketua-dprd/

Selain itu, Dony menyebutkan, Komisinya juga mendukung usulan pemerintah merasionalisasikan APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 sesuai petunjuk Kemenkeu. Sebab, selain upaya pencegahan, penambahan dana tersebut juga dimaksudkan untuk pembelian alat rapid test.

Rapat tersebut, Komisi I juga meminta keringanan biaya Rapid Test kepada penumpang yang ingin berpergian ke luar daerah.

“Kemarin rapat selain bahas dana Covid-19, kita juga sudah minta ada keringanan biaya rapit test kepada penumpang kapal. Kita minta untuk pelajar dan mahasiswa itu digratiskan semua saja. Semoga ini ditindaklanjuti tim Satgas,” pungkas Dony Mooy dimintai tanggapannya soak aksi GMNI.

Pantauan wartawan, usai menyerahkan pernyataan sikap di DPRD, puluhan mahasiswa GMNI membubarkan diri dengan tertib protokol kesehatan. (*dm).