Kalabahi – Warga korban bencana Seroja di Kecamatan Alor Timur Laut menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Alor, Senin 13 Maret 2023. Mereka menuntut DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, PPK, kontarktor dan pengawas proyek, meminta pertanggungjawaban masalah proyek perumahan bantuan Seroja yang tak layak huni.
Ketua KEMILAU Antipas Kamengkol dalam orasinya di depan kantor DPRD mengatakan pihaknya bersama puluhan warga korban Seroja datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait ratusan unit bantuan rumah bencana Seroja yang tak layak huni di Kecamatan ATL.
Antipas kemudian meminta DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat dengan para pihak yaitu: Kepala BPBD Alor Marthen Moubeka, PPK Jery Makena, Konsultan Pengawas, dan sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek dimaksud.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/belum-terima-dana-tunggu-hunian-senilai-rp-582-juta-warga-korban-seroja-alor-duga-dana-itu-dikorupsi/
Masa aksi sejak pukul 10.00 WITA menggelar unjuk rasa di Lapangan Mini Kalabahi dipimpin Ketua Mahasiswa KEMILAU Antipas Kamengkol dan senior KEMILAU; Dedi Letmau, Stinky Laure, dan Yoas Famai.
Mereka berjalan kaki menuju kantor DPRD sekitar pukul 11.00 WITA dikawal ketat aparat kepolisian. Mereka membawa poster dan megafon. Orasi di DPRD masa kemudian mendesak masuk ke dalam kantor DPRD karena satupun anggota DPRD tak keluar menemui mereka.
Meski dihadang aparat kepolisian di pintu masuk DPRD, masa aksi mengamuk dan terus memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dan menggelar orasi di depan ruangan pimpinan DPRD dan ruang rapat Komisi III.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/rumah-seroja-tak-layak-huni-warga-korban-seroja-alor-demo-di-kejaksaan-tuntut-usut-kasus-korupsi-dana-seroja-rp-54-miliar/
Orasi itu mereka menuntut DPRD segera memanggil Kepala BPBD Marthen Moubeka, PPK Jery Makena, Kontraktor Proyek masing-masing: Maximus Ratrigis selaku Kontraktor CV ARCHILOG, Yupiter Maulobang selaku Kontraktor CV DAYA PRIMA, Kontaktor CV VELODIA SUELAI dan Kontraktor CV SANURA JAYA ABADI.
Masa aksi juga menuntut DPRD segera memanggil Camat Alor Timur Laut Tertius Lanmai yang juga menjadi Ketua Tenaga Teknis dan Administrasi Proyek Perumahan Seroja di Kecamatan Alor Timur Laut. Mereka juga menuntut DPRD memanggil Tim Pemeriksa.
“Kami menuntut DPRD Alor segera memanggil nama-nama yang terlibat dalam PPK, konsultan proyek, kontraktor, tim tenaga teknis dan administrasi, pengawas dan para pihak untuk memeriksa mereka terkait penggunaan anggaran dana stimulan masing-masing rumah dengan jenis kerusakannya,” kata Antipas.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/apresiasi-vonis-mati-sas-aliansi-cipayung-minta-pemda-dan-sinode-gmit-beri-perhatian-serius-ke-korban/
“Kami menuntut DPRD Kabupaten Alor segera melakukan rapat dengar pendapat terkait dana yang terpakai serta sisa anggaran dalam pembangunan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan di Kecamatan Alor Timur Laut,” lanjut Ketua KEMILAU Antipas.
Masa aksi juga menanyakan dana tunggu hunian atau DTH senilai Rp 582 juta yang belum tersalurkan oleh pihak BPBD dan Bank BRI Cabang Kalabahi ke rekening 315 korban Seroja yang mengalami rumah rusak berat. Sebab Dana tunggu hunian sebesar Rp 1.054.500.000 itu baru tersalur senilai Rp 472.500.000 untuk tiga bulan di tahun 2021.
Sementara itu, Kasubag Umum DPRD Alor Apolos Padama menemui para demonstran. Apolos menjelaskan bahwa saat ini 30 Anggota DPRD Alor sedang Bimtek ke Kupang sehingga tidak bisa hadir berdialog dengan demonstran.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/eks-vikarisnya-divonis-mati-sinode-gmit-minta-pemerintah-jokowi-evaluasi-pasal-pidana-mati-dalam-sistim-hukum-nkri/
Apolos memastikan bahwa dia akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa dan warga korban Seroja ke pimpinan DPRD setelah pulang Bimtek, untuk ditindaklanjuti.
“Anggota DPRD semuanya sedang tugas ke luar daerah. Jadi aspirasi bapak mama semua akan saya sampaikan kepada mereka setelah pulang tugas,” ujarnya, spontan diteriaki para demonstran.
Setelah di kantor DPRD, masa aksi melanjutkan demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri Alor. Di Kejaksaan, mereka menyerahkan laporan dugaan korupsi proyek perumahan Seroja senilai Rp 54 Miliar tahun anggaran 2021.
Pekan Depan DPRD Gelar RDP dengan Pemerintah
Wakil Ketua II DPRD Alor Sulaiman Singh mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas aspirasi masyarakat ATL soal bantuan rumah Seroja yang tak layak huni. RDP tersebut akan dilakukan di Komisi III yang membidangi Satker BPBD.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/ratusan-warga-alor-telah-disuntik-vaksin-covid-19-program-kantor-kesehatan-pelabuhan-kelas-ii-kupang/
“Minggu depan nanti Komisi III akan gelar rapat kerja untuk membahas masalah itu. Segera kami jadwalkan agendanya,” kata Sulaiman dihubungi di Kupang.
Sulaiman menerangkan, selaku pimpinan DPRD yang sedang menjalankan tugas-tugas pimpinan lembaga itu sudah sering menerima keluhan masyarakat soal masalah proyek pembangunan perumahan Seroja.
Oleh karena itu pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah, BPBD, Kontraktor, Konsultan Pengawas untuk membahas penyebab rumah itu dibangun tidak layak huni.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/09/tak-menduga-kliennya-divonis-mati-ph-sas-akan-banding/
“Karena ini sudah terlalu lama ada keluhan masyarakat dari berbagai desa jadi nanti kita RDP bahas apa kendalanya sehingga rumah bantuan itu dikerjakan seperti itu. Kita belum tahu ada kendala di mana,” ujar Politisi senior partai Golkar.
