Kalabahi –
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kalabahi meminta pemerintah daerah kabupaten Alor dan DPRD segera menyelesaikan polemik relokasi 753 pedagang dari pasar Kadelang ke pasar Lipa Kalabahi.
GMKI memandang bahwa polemik relokasi Pasar tersebut perlu diselesaikan sehingga tidak berdampak pada kerumunan orang dan juga tidak berimbas pada stabilitas ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19.
“Kami apresiasi pemerintah yang sudah membangun pasar Kadelang. Ini suatu kemajuan bagi pembangunan daerah ini. Namun kami minta supaya polemik relokasi pasar ini perlu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan humanis,” kata Ketua GMKI Kalabahi Kalfin R. Karbeka, ketika berdialog dengan Asisten I Setda Alor Ferdy I. Lahal, Rabu (9/6/2021) di kantor Bupati Alor, Batunirwala.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/08/kunjungi-smk-negeri-1-kalabahi-kadisdik-ntt-beri-arahan-pentingnya-kolaborasi-memajukan-pendidikan/
Meski memuji niat pemerintah membangun Pasar Kadelang namun GMKI memberikan sejumlah catatan solusi agar para pedagang tidak dirugikan akibat relokasi tersebut. Salah satu yang diminta GMKI adalah relokasi tersebut tidak merugikan pedagang.
GMKI juga meminta pemerintah mencarikan alternatif lokasi lain untuk membagi sebagian pedagang agar tidak terjadi kerumunan orang di masa pandemi covid-19. Sebab daya tampung Pasar Lipa dinilai tidak cukup menampung 753 pedagang yang direlokasi dari Pasar Kadelang.
“Relokasi ini terjadi penumpukan orang di Pasar Lipa karena daya tampung tidak memenuhi. Kami khawatir ini akan menimbulkan dampak kasus baru penyebaran covid-19. Kami minta ini juga perlu dipikirkan,” lanjut Kalfin.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/07/alor-dapat-dana-rp-23-miliar-bangun-sekolah-terdampak-seroja/
Ketua GMKI kemudian menawarkan solusi kepada pemerintah untuk relokasi sebagian Pedagang ke Pasar Mebung dan Pasar Kadelang. Sebab langkah itu dianggap tepat menghindari kerumunan orang sekaligus mengoptimalkan kedua pasar tersebut menjadi sentra ekonomi baru.
“Kami tawarkan kalau bisa relokasi sebagian pedagang ke Pasar Mebung dan Pasar Kenarilang. Solusi ini perlu dipikirkan supaya menghindari penumpukan orang sekaligus kita menjadikan kedua pasar itu menjadi pusat ekonomi baru. Karena kapasitas kedua pasar yang dibangun pemerintah itu masih bisa digunakan tampung pedagang yang direlokasi,” katanya.
Selain itu, GMKI juga meminta pemerintah memberikan subsidi kepada para pedagang yang direlokasi. Sebab mereka dianggap yang paling dirugikan dari akibat relokasi karena dikhawatirkan mengalami pendapatan menurun.
Ketua GMKI berharap langkah-langkah ini perlu ditempuh pemerintah sehingga bisa memutus penyebaran rantai pandemi Covid-19 sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Gubernur NTT dan Bupati Alor.
Menjawab hal itu, Asisten I Ferdy I. Lahal menyambut baik saran-saran GMKI. Ferdy mengaku dia akan melaporkan aspirasi GMKI kepada Bupati Alor untuk dipertimbangkan.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/07/trans-media-bangun-sd-terdampak-seroja-di-alor/
Ferdy menjelaskan, pemerintah tahun ini membangun pasar Kadelang hingga selesai di tahun 2022. Karena itu pihaknya terpaksa harus merelokasikan para pedagang ke pasar Lipa agar proyek tersebut bisa berjalan dan cepat selesai.
Ferdy menerangkan, berdasarkan kajian teknis dari Dinas Perdagangan, dipandang bahwa lokasi yang dianggap layak untuk relokasi adalah pasar Lipa. Karena itu pemerintah sudah membangun lapak di bagian, timur, barat dan utara untuk kebutuhan penjualan pedagang sebelum kebijakan relokasi ditempuh. Ferdy juga bilang pemerintah sudah setahun melakukan sosialisasi sebelum kebijakan relokasi keluar.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/06/alberth-ouwpoly-pimpin-ferederasi-olahraga-petanque-indonesia-kabupaten-alor/
“Kapasitas pasar Lipa kita cukup untuk relokasi karena gedung pasar induk itu ada 75% yang tidak dimanfaatkan. Jadi sebagian pedagang kita minta jualan di situ, sebagian lainnya kita bangun lapak di bagian timur, barat, utara dan di bagian selatan, mereka di situ. Ada 753 pedagang pasar Kadelang semua itu bisa tampung di pasar Lipa. Sangat cukup kapasitasnya, hanya semua mau jual di bagian depan ini yang soal. Tapi kami sudah memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada mereka,” jelas Ferdy.
Selain itu, Ferdy yang kini ditunjuk Bupati Alor Amon Djobo menjadi Plt Kadis Perdagangan itu memastikan bahwa relokasi pedagang ke Pasar Lipa tersebut akan menekan kasus baru covid-19 karena pemerintah sudah siapkan berbagai langkah ansipatif, namun yang namanya pasar maka tetap akan ada transaksi jual beli.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/06/tangis-keluarga-pecah-saat-jenazah-korban-penembakan-teroris-papua-tiba-di-alor-ntt/
“Kita sudah siapkan masker, tempat cuci tangan, kemudian imbauan disiplin protocol kesehatan, semuanya kita lakukan. Harapan kita adalah tidak akan ada kasus baru di situ dan bisa menekan kasus baru. Kita juga akan melakukan rapid test masal di Pasar Lipa. Semua ini kita lakukan dan memastikan bahwa semua harus sehat baru masuk dan ke luar Pasar. Yang namanya pasar ya tentu akan ada orang transaksi di situ,” pungkas Ferdy.
Ferdy mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempolemikan masalah relokasi pasar, karena apa yang dilakukan pemerintah tentu sudah melalui kajian-kajian teknis dari OPD. Ia pun meminta GMKI dan komponen masyarakat mengawasi ketat proyek pasar Kadelang tersebut agar segera rampung secepatnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/05/pdip-cabut-dukungan-ke-bupati-alor-timses-sama-sekali-tak-berdampak-politik-di-dprd/
Usai dialog, GMKI kemudian menyerahkan pernyataan sikap dan melanjutkan agenda berdialog dengan Ketua DPRD Alor Enny Anggrek di ruang kerjanya. Dialog tersebut Ketua DPRD menyambut baik aspirasi GMKI dan akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja di tingkat Komisi.
Berikut pernyataan sikap GMKI Kalabahi soal Relokasi Pasar
PERNYATAAN SIKAP GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA-KALABAHI TERHADAP RELOKASI PEDAGANG PASAR KADELANG YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
Sesuai hasil kajian GMKI Kalabahi terhadap relokasi yang dilakukan pemerintah daerah bagi pedagang yang berjualan di pasar kadelang sejak tanggal 3 juni 2021, GMKI menemukan beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah:
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/03/klarifikasi-videonya-bupati-alor-ketua-dprd-bagi-bantuan-nanti-presiden-pikir-bupati-dan-gubernur-tidak-kerja/
1. GMKI Kalabahi mengapresiasi langkah maju pemerintah derah dalam mewujudkan Alor Kenyang, Sehat dan Pintar dalam upaya menghadirkan tempat berjualan yang layak bagi seluruh pedagang di dearah ini.
2. Lokasi relokasi yang terfokus di Pasar Inpres Kalabahi, dengan luasan area yang tersedia tidak mampu menampung pedagang dalam jumlah besar yang berakibat pada penumpukan pedagang dan tidak semua penjual mendapatkan tempat. Sehingga sekian banyak pedagang yang mengeluh dengan pendapatan yang mereka dapatkan, apalagi mereka yang sedang melakukan pinjaman, sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan pendidikan anak dalam keluarga.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/02/viral-bupati-alor-marah-sebut-mensos-risma-bodok-ini-penyebabnya/
Bagi GMKI Kalabahi, semua pedagang yang direlokasi harus mendapatkan hak yang sama. Hal ini akan berdampak pada kemacetan perputaran ekonomi di daerah ini, dan target pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 tidak akan berjalan baik.
3. GMKI Kalabahi mendapati sampai hari ini, terjadi kerumunan pedagang dan pembeli dalam jumlah yang besar sehingga hal ini sangat berpotensi terhadap penyebaran angka Covid-19. Dimana hari ini komitmen untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak.
Akibat dampak relokasi pada poin-poin di atas maka GMKI Kalabahi manyatakan sikap dengan tegas kepada pemerintah daerah dan DPRD Alor sebagai berikut:
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/02/video-ketua-dprd-alor-bagi-sembako-presiden-dan-mensos-ini-yang-membuat-bupati-marah-mensos/
1. Bahwa relokasi pasar yang terfokus pada satu titik, menimbulkan keresahan masyarakat karena minimnya fasilitas jual beli yang tersedia. Hal ini akan melumpuhkan aktivitas perekonomian. Disisi lain para pedagang berusaha memenuhi tuntutan hidup saat ini. Kondisi ini sekaligus berkontribusi dalam penyebaran rantai Covid 19. Sehingga GMKI Kalabahi menilai bahwa hal ini akan mempengaruhi target visi besar pemerintah daerah untuk mewujudkan, Alor Sehat, Kenyang dan Pintar.
2. GMKI Kalabahi meminta kepada Bupati alor, segera memerintahkan dinas teknis untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat relokasi ini. Bagi GMKI Kalabahi, relokasi dimasa pandemi tanpa sebuah perencanaan dan persiapan yang matang merupakan sebuah keputusan yang tidak seharusnya dilakukan, di tengah-tengah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/02/usai-marah-bupati-alor-minta-maaf-ke-menteri-sosial/
3. Demi peningkatan pendapatan, kenyamanan pedagang, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19, sekaligus memenimalisir penyebaran Covid-19, maka GMKI Kalabahi memita agar dapat dilakukan beberapa alternatif sekaligus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, sebagai berikut:
a. Kepada semua pemangku kepentigan di daerah dan seluruh lapisan elemen masyarakat agar dapat memperhatikan protokol kesehatan demi memutuskan mata rantai virus
b. Agar menghindari terjadi kerumunan dalam jumlah yang besar maka pemerintah daerah dapat memaksimalkan keberadaan pasar di pinggiran kota Kalabahi yakni pasar Kenarilang dan Mebung untuk dijadikan tempat penjualan sementara sambil menunggu pembangunan pasar Kadelang rampung.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/02/korkab-pkh-bantah-salurkan-bantuan-pkh-bersama-ketua-dprd-alor/
c. Pemberlakukan ganjil-genap kepada penjual di Pasar Lipa agar bisa meminimalisir dampak-dampak covid-19 yang terjadi.
d. Kemudian pemerintah dapat mengalokasikan subsidi kepada pedagang yang direlokasikan agar dapat meminimalisir kebutuhan – kebutahan pokok yang mendasar.
4. GMKI Kalabahi meminta kepada DPRD Alor untuk melakukan pengawasan terhadap pembagunan maupun aktivitas jual beli agar pedagang tidak dirugikan.
5. GMKI Kalabahi meminta agar pemerintah daerah dan DPRD Alor dapat lebih fokus menjalakan tugas tangung jawab yang diembankan sehingga peka terhadap kebutuhan-kebutahan masyarakat saat ini.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/06/02/viral-bupati-alor-marah-sebut-mensos-risma-bodok-ini-penyebabnya/
6. GMKI Kalabahi menilai bahwa ada kelalain peran pemerintah daerah dan DPRD Alor dalam mengatasi keresahan-keresahan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD Alor harus memulihkan pertakaian intenal yang merugikan rakyat saat ini, dan perlu mengutamakan kepentingan rakyat secara bersama-sama baik secara eksekutif maupun legislatif.
7. Apabila pernyataan sikap ini tidak diindahkan maka kami GMKI Kalabahi akan mengambil langkah-langka organisasi yang dipandang perlu.
Pernyataan sikap tertanggal 9 Juni 2021 tersebut ditanda tangani Ketua BPC GMKI Kalabahi Kalfin R. Karbeka dan Sekretarisnya, Yahya P. Belmo. Tembusan disampaika Kepada, Bapak Bupati Alor, Ketua DPRD Alor, Komisi I, II dan III DPRD Alor. (*dm).
