Aksi Jilid 4 Kasus Proyek Rumah Seroja Rp 54 Miliar, KEMILAU Beberkan Data Temuan Dugaan Korupsi

Kalabahi – Kerukunan Mahasiswa Alor Timur Laut (KEMILAU), FMN, LMND dan korban Seroja kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Alor terkait kasus dugaan korupsi proyek bantuan perumahan bencana siklon tropis Seroja, Selasa 4 April 2023.

Aksi itu KEMILAU membeberkan sejumlah data temuannya bahwa proyek rumah Seroja yang dikerjakan pihak ketiga/kontraktor di Kabupaten Alor dengan dana Rp 54 Miliar dari sumber dana siap pakai BNPB tahun 2021 diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak.

“Kami sudah menghitung semua bangunan rumah yang dikerjakan dengan dana Rp 54 juta/unit itu ternyata hanya 15 juta saja yang dipakai kerja. Kami sudah hitung semua harga bahan-bahannya mulai dari bangun fondasi sampai atap seng. Kami temukan harga bahan yang digunakan hanya 15 juta saja. Ini yang membuat kami duga ada korupsi,” kata aktivis KEMILAU Stinky Laure ketika dialog di kantor DPRD.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/27/pemkab-alor-imbau-warga-antisipasi-penipuan-pengangkatan-tenaga-honda-menjadi-cpns/

Menurut KEMILAU, dari data perhitungan 15 juta itu maka jika dikurangi dengan dana Rp 54 juta maka ada selisih dana sebesar Rp 39 juta/unit. Dana itu jika dipotong upah kerja 20% (Rp 10.800.000) dan potong pajak PPn/PPh 11% (Rp 5.940.000) maka sisa dana ditaksir mencapai Rp 22.260.000/unit.

Jika Rp 22.260.000 dikalikan dengan 250 unit rumah yang dibangun di seluruh wilayah Kabupaten Alor Provinsi NTT maka total kerugian diduga ditaksir mencapai Rp 5.650.500.000.

“Khusus di Kecamatan ATL saja ada 70 unit rumah. Kalau total maka dugaan kami kerugiannya mencapai miliaran rupiah,” ujar Stinky kepada Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Singh yang memimpin rapat RDPU dengan demonstran.

Stinky juga menerangkan, pihaknya sangat kesal terhadap BPBD dan PPK yang mengatur Juknis Alor bahwa pekerjaan rumah bantuan Seroja menggunakan mekanisme pihak ketiga/kontraktor.

Menurutnya mekanisme kontraktor dianggap sangat merugikan korban Seroja penerima bantuan karena dana yang dipakai untuk kerja bangunan rumah hanya sekitar 50% dari total Rp 54 juta/unit.

“Pakai pihak ketiga ini dananya terpotong habis sekitar 50% saja yang pakai bangun rumah,” katanya. “Kami punya data itu. Kami sudah menghitung semuanya,” lanjut dia.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/26/45-guru-misionaris-yapenkris-gmit-pingdoling-alor-ikut-ibadah-perhadapan-di-gereja-pola/

KEMILAU juga menyoroti kualitas bahan material dan non material yang digunakan untuk pembangunan rumah bantuan bencana siklon tropis Seroja.

Menurut KEMILAU bahan material dan non material tersebut diduga tidak berkualitas sehingga ditemukan bangunan rumah ada yang rusak sebelum dihuni korban Seroja.

“Rumah ini sangat tidak layak. Baru kerja saja belum pakai tapi atap seng sudah bocor, engsel pintu rusak, tripleks lubang, lantai tumbuh pisang, ada bot yang belum terpasang, fanderen sudah rusak. Ini kondisi rumah ukuran 6×6 (meter persegi satu kamar tidur) sangat tidak layak dihuni masyarakat,” tegas Stinky.

“Kami minta DPRD segera panggil BPBD, PPK dan Kontraktor untuk menjelaskan masalah ini. Kalau bisa bapak mereka bawa tim teknis ke lapangan biar bisa lihat langsung rumah ini. Sangat tidak layak dihuni,” lanjut dia.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/26/yapenkris-pingdoling-alor-gelar-kegiatan-visioning-dan-penggembalaan-45-guru-misionaris-untuk-mengajar-di-sekolah-gmit/

Selain itu KEMILAU juga menyoroti Juknis yang disusun BPBD kabupaten Alor menggunakan pihak ketiga dalam pekerjaan proyek rumah Seroja, itu dianggap melanggar ketentuan UU Kebencanaan dan Juklak BNPB Nomor 4 tahun 2020.

Menurut mereka Juknis BPBD tersebut diduga sangat bertentangan dengan Juklak BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan dana siap pakai (DSP) karena tidak secara spesifik mengatur dana DSP dipihakketigakan.

Itu sebabnya di kabupaten lain di provinsi NTT yang mendapat bantuan DSP Seroja, semuanya dikerjakan menggunakan mekanisme swadaya, sementara BPBD dan PPK hanya membantu pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/21/aksi-jilid-2-kasus-dugaan-korupsi-proyek-rumah-bencana-seroja-alor-ricuh/

“Kami mau tanya bapak mereka, Juknis yang disusun BPBD Alor ini pakai swadaya atau kontraktor? Karena Juklak BNPB Nomor 4 ini tidak ada (pasal) yang mengatur bantuan stimulus rumah seroja ini pakai kontraktor. Semuanya swadaya (kecuali proyek Relokasi). Kalau pakai kontraktor ya masyarakat yang rugi karena ada biaya upah tukang, biaya pajak, biaya keuntungan kontraktor dan lain-lain yang dihitung maka hampir 50%,” kata Stinky.

KEMILAU kemudian meminta DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat bersama BPBD, PPK, Kontraktor dan Pengawas untuk membahas masalah bantuan rumah Seroja yang diadukan.

Mereka inginkan DPRD memberikan rekomendasi politik kepada BPBD dan PPK untuk membentuk tim pengawas yang baru dengan melibatkan ahli teknik IRDA dan PUPR guna menghitung ulang semua kontruksi bangunan rumah Seroja yang dikerjakan kontraktor.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/20/polisi-tahan-tersangka-pejabat-asn-alor-nelon-anie/

KEMILAU tidak ingin temuan tim pengawas Jaksa yang hanya menemukan 12 unit rumah saja yang bermasalah setelah melakukan pulbaket di Desa Waisika Kecamatan ATL pekan lalu sehingga itu direkomendasikan kepada BPBD untuk meminta kontraktor perbaiki.

“Kami minta semuanya dihitung ulang dan dananya diserahkan kepada korban supaya mereka belanja dan kerja sendiri karena uang itu hak mereka. Kami tidak mau pakai perhitungan Jaksa karena katanya mereka kemarin ke Desa Waisika itu hanya temuan 12 unit rumah dari 70 rumah di ATL yang kami laporkan. Jaksa bukan ahli teknik jadi kami tidak percaya perhitungan mereka. Kami mau ahli teknik BPK/BPKP atau Irda dan PUPR yang turun hitung ulang semuanya,” ungkap Stinky Laure.

Aktivis KEMILAU, Dedy Letmau mengatakan, pihaknya juga sangat kesal dengan BPBD dan PPK yang membuat kontrak dengan pihak ketiga tanpa melibatkan atau persetujuan warga penerima bantuan Seroja. Padahal sebetulnya warga inginkan adalah bantuan itu diserahkan kepada mereka untuk belanja dan kerja sendiri rumah mereka yang hancur disapu badai Seroja pada 4-6 April 2021 lalu.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/15/diduga-korupsi-dana-bencana-seroja-rp-54-miliar-mahasiswa-dan-warga-segel-kantor-bpbd-alor/

“Pakai pihak ketiga ini atas persetujuan siapa? Karena masyarakat tidak pernah diminta untuk pakai pihak ketiga. Mereka mau kerja sendiri. Kenapa kasih pihak ketiga? Ini mereka yang dapat bantuan rusak berat ini sudah buka rekening di BRI habis itu mereka tidak pernah dikasih buku rekening untuk pegang dan pemakaian uang itu juga mereka ada yang tidak tahu sama sekali. Kami minta DPRD panggil Bank BRI untuk minta penjesalan bagaimana (mekanisme) penyaluran uang bantuan ini,” kesal Dedy.

Dedy juga menyesali pekerjaan proyek rumah bantuan Seroja di Kecamatan ATL semuanya diduga dikerjakan tidak layak huni namun masayarakat sudah diminta tanda tangan dokumen serah terima barang 100%. Ia kecewa ada oknum tertentu yang diduga membawa laporan serah terima barang 100% kepada korban Seroja untuk memaksa tanda tangani.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/19/bawaslu-alor-perketat-pengawasan-pemilu-2024-hati-hati-caleg-yang-berniat-curang-ada-sanksi-pidana/

“Ada yang bawa datang laporan serah terima barang datang paksa masyarakat tanda tangan. Mereka bawa dengan aparat lagi untuk menakut-nakuti masyarakat. Ini yang kami sesali. Kami ada dapat bukti copyan dari masyarakat soal serah terima barang 100% (dari oknum tertentu),” ujarnya.

Selain itu, Dedy Letmau juga menyampaikan kekesalannya terhadap sejumlah aparat Desa di Kecamatan ATL yang diduga mengintimidasi korban Seroja untuk tidak melakukan unjuk rasa di kantor DPRD dan Kejaksaan menuntut keadilan.

Dedy harapkan hal itupun menjadi perhatian DPRD untuk dibahas bersama pemerintah karena korban Seroja ini adalah mereka yang kehilangan rumah, harta benda dan keluarga saat badai Seroja datang pada April 2021 lalu yang menuntut keadialn rumah layak huni kepada DPRD, pemerintah dan Kejaksaan.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/20/excavator-dlhd-alor-merusak-jalan-provinsi-ruas-mali-pante-deere-yang-baru-dikerjakan/

Hal lainnya Dedy Letmau menyesali sikap Anggota DPRD Fraksi NasDem Deni Padabang yang mengatakan bahwa demo KEMILAU dan korban Seroja ini ditunggangi pihak tertentu.

Dedy mengatakan, pernyataan tersebut sangat melukai para korban Seroja yang kehilangan rumah, harta benda dan keluarga saat badai seroja April 2021.

“Kami turun demo ini kami cari dana jual rantangan RW, jual sayur, jual kayu api, jual ubi pisang baru kami pakai turun demo. Tolong Bapak Anggota DPRD Deni Padabang jangan bicara seperti begitu di media. Kami ini korban seroja yang masih berduka dan kehilangan semua rumah dan harta benda kami. Kami hanya turun mencari keadilan. Tidak ada yang tungganggi kami,” kata Dedy.

“Kami akan kembali aksi menuntut keadilan,” tutup Dedy.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/demo-ke-dprd-alor-warga-korban-seroja-minta-dprd-panggil-pemda-minta-pertangungjawaban-proyek-bantuan-rumah-tak-layak-huni/

Tanggal 10 April DPRD Gelar RDP dengan BPBD dan PPK

Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Singh, mengatakan, pihaknya sudah mendengar dan mencatat secara baik aspirasi dan aduan mahasiswa KEMILAU dan korban Seroja untuk ditindalanjuti ke pemerintah daerah.

Sulaiman kemudian memastikan bahwa selaku pimpinan DPRD ia akan disposisi aduan demontran ke Komisi III untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPBD, PPK, Kontraktor dan Pengawas membahas masalah rumah bantuan Seroja, pada tanggal 10 April ini.

“Tanggal 10 April nanti kita akan rapat dengar pendapat dengan pemerintah ya. Semua pihak akan kita undang untuk menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan dari ade-ade mahasiswa KEMILAU dan keluarga kita korban Seroja di ATL. Saya nanti langsung disposisi aduan kalian ke Komisi III. Nanti Komisi III yang RDP dengan pemerintah. Itu aja ya,” kata Sulaiman sambil menutup dialog.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/ini-foto-kondisi-rumah-bencana-seroja-di-alor-yang-tak-layak-huni-ada-yang-lantai-semennya-tumbuh-pohon-pisang/

Turut hadir menerima demonstran yaitu Anggota DPRD; Zabdi Magangsau, Walter E. Datemoli, Deni Padabang, Abdul Gani Rapid Djou, Marjuki Kalake Yahuda Lanlu.

Setelah menggelar aksi, KEMILAU dan korban Seroja kemudian melanjutkan aksi demontrasi di kantor Kejaksaan Negeri Alor dikawal puluhan aparat Polres Alor dan Pol PP.

Sebelumnya diberitakan, KEMILAU dan korban Seroja menggelar aksi jilid 1, jilid 2 dan jilid 3 pada tiga pekan terakhir ini. Aksi tersebut mereka menuntut keadilan atas rumah bantuan Seroja yang dikerjakan diduga tidak layak huni.

Aksi perdana, mereka juga sekaligus melaporkan dugaan korupsi penyelewengan dana seroja yang bersumber dari dana DSP BNPB tahun anggaran 2021 senilai Rp 54 Miliar, kepada kepala Kejaksaan Negeri Alor untuk diproses hukum. (*dm).