Utang Menumpuk, RSD Kalabahi Minta Tambahan Dana Rp 6,8 M

Direktur RSD Kalabahi dr. Ketut Indradjaja Prasetya
Direktur RSD Kalabahi dr. Ketut Indradjaja Prasetya

Kalabahi –

Rumah Sakit Umum (RSD) Kalabahi mengalami kekurangan anggaran capai Rp 6,8 Miliar. Besaran biaya itu dikalkulasi berdasarkan sejumlah utang termasuk pengadaan obat-obatan, tunjangan Nakes dan dokter spesialis yang belum dibayar di tahun 2021, juga kekurangan dana untuk penanganan Covid-19.

Demikian dikatakan Direktur RSD Kalabahi dr. Ketut Indradjaja Prasetya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Kamis (12/8/2021) di kantor DPRD, Kalabahi Kota.

“Nah, jadi kalau ditotalkan itu (kita kekurangan dana sebesar) ada 6,8 Miliar,” kata dr. Ketut Indradjaja Prasetya memaparkan kekurangan anggaran yang dialami di RSD.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/21/tuan-berpolitik-tanpa-tuhan/

Ketut menjelaskan, kekurangan dana yang dialaminya itu terdiri dari biaya pengadaan APD untuk penanganan Covid-19, pengadaan rapid test, pengadaan oksigen dan pengadaan obat-obatan.

Untuk rapid test, pihaknya selama ini menggunakan stok yang ada ini dari bantuan BNPB, bantuan sesama keluarga Alor di luar daerah dan para pengusaha di Kabupaten Alor. Begitupun masker, Handsanitizer dan lain-lain, semuanya merupakan bantuan.

“Perlu diingat, selama ini kita belum pernah beli Rapid Test. Semua yang ada itu adalah bantuan. APD-APD untuk rumah sakit yang ada sekarang itu dibantu oleh Dinas Kesehatan. Rapid Test, Masker kita dibantu oleh BNPB dan pengusaha di Alor,” sambung dokter senior yang sudah lama bertugas di Alor.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/17/momentum-hut-ri-76-wakil-ketua-dprd-alor-beri-penghargaan-pada-nelayan-yang-melepas-penyu-ke-habitatnya/

“Jadi sebagian besar semua kebutuhan untuk penanganan Covid, kerena anggarannya kurang di rumah sakit, kebetulan saya Plt di Dinas Kesehatan makanya saya swit anggarannya ke rumah sakit. Itu untuk APDnya,” sambung dia.

Kekurangan lainnya terdapat pada obat-obatan. Menurut dr. Ketut, obat-obatan yang ada di RSD Kalabahi untuk penanganan Covid saat ini, pihaknya mendapat bantuan pasokan obat dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

“Obat-obatan kita tergantung pada Dinas Kesehatan Provinsi (NTT). Jadi hampir kita tidak pernah beli obat-obatan untuk penanganan Covid. Kita penanganan Covid, semua sebagian besar tergantung kepada provinsi,” ungkapnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/14/sengketa-lahan-proyek-tpa-lembur-diadukan-ke-dprd-alor/

Sementara itu dr. Ketut juga mengakui pihaknya mengalami kekurangan oksigen. Menurut dia, oksigen yang tersedia saat ini dibeli dari KSO untuk jatah 12 bulan, namun sudah habis untuk jatah 8 bulan.

Sebulan, kondisi normal oksigen yang terpakai capai 224 tabung namun karena pandemi Covid, kebutuhan oksigen meningkat di tahun 2021 sehingga pihaknya masih utang oksigen jatah 4 bulan pada suplayer.

“Nah, untuk tahun 2021 memang anggarannya 12 bulan tetapi itu dipotong karena kita masih punya utang 4 bulan. Jadi ketersediaan oksigen itu hanya 8 bulan saja, itupun kalau pemakaiannya tidak meningkat. Tetapi kenyataannya, untuk penanganan pasien Covid itu peningkatannya tiga sampai empat kali sedangkan produksi maksimal untuk mesin yang orang Jakarta punya itu kalau dia diservice itu satu hari bisa 16 tabung tapi kalau dia belum di service itu 10-11 tabung, dan itu kita bersyukur tetapi tidak bisa memenuhi pasien Covid karena itu masyarakat perlu,” jelasnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/14/serobot-lahannya-warga-alor-cegat-proyek-tpa-sampah-lembur-senilai-rp-15-miliar/

“Nah, sekarang gantinya selain tabung oksigen Jakarta, solusinya kita ganti oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu tahun lalu kita hanya beli sepuluh, tahun ini Dinas Kesejahteraan Provinsi meminjamkan 10 mesin. Itu tidak sama dengan tabung oksigen tetapi bisa dipakai untuk sementara,” ujarnya.

Rapat Kerja Komisi III dengan Direktur RDS Kalabahi, Dinas Kesehatan dan Asisten I Alor bahas Dana Covid-19, Kamis (12/8) di kantor DPRD, Kalabahi Kota.
Rapat Kerja Komisi III DPRD Alor dengan Direktur RDS Kalabahi, Dinas Kesehatan dan Asisten I Alor bahas Dana Covid-19, Kamis (12/8) di kantor DPRD, Kalabahi Kota.

Selain itu, lanjut dr. Ketut pihaknya juga masih mengalami utang pada insentif Nakes dan dokter untuk jatah 11 bulan. Sebab pemotongan insentif dilakukan sebagai akibat dari refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah daerah di RSD Kalabahi.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/12/polres-alor-tangkap-pelaku-pengrusakan-mobil-ambulance-maliang-pelaku-terancam-bui-5-tahun/

“Masalah refocusing. Itu refocusing di tengah kekurangan anggaran kita harus mengikuti refocusing. Refocusingnya itu hampir 1 Miliar. Tapi kita potong refocusing itu bukan dari belanja rutin. Listrik tidak mungkin kami potong, yang di potong di situ adalah insentif Nakes dan dokter. Nah itu dipotong sampai 11 bulan. Nah itu insentif mereka harus dikembalikan di perubahan ini supaya mereka bekerja bisa lebih tenang,” katanya.

“Terus kita masih ada utang dengan dokter spesialis bius itu 230 juta dan beberapa dokter spesialis juga. Dan itu ada kekurangan,” tambah Ketut.

“Kemudian kita punya rumah sakit sistem online itu kita masih punya utang ke vendor itu 600 juta. Nah mereka minta kita harus bayar di perubahan ini. Kalau tidak, diputus, rumah sakit ndak bisa online,” lanjut dia.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/11/baru-semester-ii-swanti-sari-dopong-bangga-wakili-untrib-alor-dan-ntt-ke-kompetisi-nasional-mipa-2021/

Selain daripada itu, Ketut juga menambahkan bahwa untuk kebutuhan laboratorium juga masih terdapat kekurangan pada kebutuhan alat dan bahan. Kemudian, kekurangan juga terjadi pada kebutuhan untuk HD dan obat-obatan yang perlu ditambah.

“Nah kekurangan kita yang besar itu, kalau dia kasus meledak itu kebutuhan untuk bahan habis pakai sampai bulan Desember itu kebutuhan ada Rp 3,5 M,” pungkasnya.

Terhadap sejumlah utang dan keterbatasan anggaran di atas maka dr. Ketut meminta Ketua Komisi III DPRD Mulyawan Djawa dan Anggotanya menyetujui tambahan anggaran Rp 6,8 Miliar di RSD Kalabahi pada perubahan anggaran 2021 ini.

Sebab Anggaran Rp 4,5 Miliar hasil refocusing untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada RSD tahun 2020, sudah dipakai untuk belanja pengadaan Alkes, dan bukan untuk pengadaan APD, masker, rapid test dan lain-lain.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/02/kronologi-kasus-penyerangan-nakes-maliang-pantar-oleh-otd-pelaku-belum-ditangkap/

Bila usulan penambahan anggaran tersebut tidak mendapat persetujuan di Komisi III maka dr. Ketut memastikan RSD akan kolaps menangani Covid jika pandemi Covid-19 terus naik.

“Nah, jadi kalau ditotalkan itu ada 6,8 Miliar. Tetapi kan tidak mungkin semuanya dipenuhi tetapi kalau bisa 50% dipenuhi,” katanya.

“Seandainya kasusnya, mohon maaf ini, terus (naik) dia tidak melandai (menurun sediki demi sedikit) maka kita akan kolaps,” pungkas dr. Ketut.

RSD Perlu Diaudit

Menanggapi kekurangan anggaran di RSD Kalabahi, Ketua Komisi III DPRD Alor Mulyawan Djawa meminta Aisten I Fredy I. Lahal untuk segera membentuk tim khusus melakukan audit internal di RSD Kalabahi.

Tujuan audit kata Mulyawan supaya ada kejelasan-kejelasan pemanfaatan anggaran maupun kekurangan yang dialami RSD.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2021/08/06/kadin-alor-dan-psmti-donasi-alat-swab-test-antigen-ke-pemkab-alor/

Sebab kata Mulyawan, RSD pada tahun 2020 mendapat kucuran dana penanganan Covid-19 dari hasil refocusing sebesar Rp 4,5 Miliar.

“Saya minta pak Asisten I tolong rumah sakit ini perlu diadut. Audit supaya kita tahu berapa kekuarangan anggaran dan utang di sana,” pungkasnya.

Asisten I Fredy I. Lahal merespon baik usulan Ketua Komisi III Mulyawan Djawa. Ia menyetuhi akan membentuk tim mengaudit RSD Kalabahi.

“Saya sependapat dengan Bapak Ketua Komisi bahwa memang perlu kita melakukan audit sehingga jelas berapa kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” pungkas Fredy. (*dm).