Demokrat Usung Abdulah Apa Caleg DPR RI dan Denny Lalitan Caleg DPRD Provinsi NTT di Pemilu 2024

Kalabahi – Partai Demokrat Kabupaten Alor menyiapkan dua kader terbaiknya yaitu Abdullah Apa Nihamaking, S.Tr,T dan Denny Lalitan untuk bertarung di Pemilu tahun 2024. Abdullah Apa maju Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dan Denny Lalitan maju Caleg DPRD Provinsi Dapil NTT 6. Lalu, seperti apa niat dan alasan mereka ingin bertarung di Pemilu 2024?

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Alor Lukas Reiner Atabuy mengatakan, pihaknya mengusung Abdullah Apa dan Denny Lalitan bertarung di Pemilu 2024 dengan harapan bisa menang untuk bekerja membangun Alor.

Abdullah Apa diusung Demokrat maju Caleg DPR RI Dapil NTT 1 terdiri dari: Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo. Sementara Denny Lalitan maju Caleg DPRD Provinsi Dapil NTT 6: Alor, Lembata, Flores Timur.

“Kita berpikir untuk pembangunan daerah yang lebih baik maka kita berpikir untuk menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju di Pemilu 2024. Untuk itu kita di Demokrat usung Pak Abdullah Apa maju Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dan Pak Denny Lalitan maju Caleg Provinsi Dapil NTT 6,” kata Reiner, jumpa pers di kantor DPC Partai Demokrat, Watamelang, Selasa (4/4/2023).

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/04/06/pidanakan-aktivis-anti-korupsi-dan-korban-bencana-seroja-kajari-alor-abdul-muis-ali-didesak-mundur-dari-jabatan/

“Kader-kader yang baik ini akan duduk di DPRD Kabupaten Alor, DPRD Provinsi dan DPR RI untuk membangun daerah,” lanjut Reiner yang juga maju Caleg DPRD Alor Dapil 3.

Lukas Reiner mengatakan, pihaknya mengusung Abdullah Apa dan Denny Lalitan ini karena mencermati pergumulan daerah yang membutuhkan kader-kader terbaik mengisi kursi DPR RI dan DPRD Provinsi untuk membangun daerah.

“Kami di rumah biru ini harus mampu menyiapkan kader-kader terbaik, minimal di kursi DPRD Alor kami siapkan ada 5 orang anggota DPRD. Di DPRD Provinsi juga kami berharap ada paling sedikit minimal 2 orang dari Alor yang akan duduk di DPRD provinsi. Kemudian di DPRD RI juga kami punya harapan yang besar harus ada orang Alor yang duduk di DPR RI,” ujarnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/04/05/lamban-tangani-kasus-dugaan-korupsi-proyek-rumah-seroja-rp-54-miliar-kemilau-desak-jaksa-agung-copot-jabatan-kajari-alor/

“Kami menyatakan sikap bahwa kami punya orang-orang top, ada Pak Abdullah Apa maju calon DPR RI Dapil NTT 1. Beliau sekarang dalam kapasitas jabatan di DPP Demokrat sebagai Sekretaris Badan Diklat dan Doktrin DPP Partai Demokrat,” katanya.

“Kemudian ada Pak Denny Lalitan. Beliau juga calon Anggota DPRD Provinsi Dapil NTT 6: Alor, Lembata dan Flores Timur. Ada juga Srikandi kita ibu Astria Gaidaka yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil NTT 6,” lanjut Reiner.

Selain menyiapkan kader untuk caleg, Partai Demokrat Alor juga sudah menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju di pemilihan kepala daerah.

“Kita harapkan nanti calon Bupati dan Wakil Bupati ini bisa keluar dari Partai Demokrat. Itu mimpi besar kami di Demokrat,” terang Reiner.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/04/05/aksi-jilid-4-kasus-proyek-rumah-seroja-rp-54-miliar-kemilau-beberkan-data-temuan-dugaan-korupsi/

“Kami menyatakan sikap kami bahwa kami Demokrat Alor ada untuk Alor lebih baik ke depan,” ujar Reiner.

Sementara Denny Lalitan mengatakan bahwa di Demokrat ini semua kader punya visi bahwa pembangunan harus lebih berjenjang. Untuk itu ia siap mejalankan perintah partai untuk maju Caleg DPRD Provinsi pada pemilu 14 Februari 2024.

Denny menerangkan, niatnya maju DPRD Provinsi ini karena ia tahu bahwa Alor punya keterbatasan luar biasa dalam hal penganggaran untuk pembangunan.

“Kita berharap kita dapat bantuan dari APBD Provinsi dan APBN. Karena kalau kita pakai DAU saja tidak akan cukup untuk pembangunan di Alor,” ujarnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/27/pemkab-alor-imbau-warga-antisipasi-penipuan-pengangkatan-tenaga-honda-menjadi-cpns/

“Untuk itu kita perlu berjejaring untuk membuka sistem supaya bisa lebih baik mengawal pembangunan Alor,” lanjut dia.

Denny mengatakan, ia melihat bahwa posisi Anggota DPRD di Provinsi ini akan sangat signifikan ke depan. Karena ada banyak kewenangan-kewenangan di kabupaten yang mulai ditarik ke Provinsi.

“Omong Pendidikan itu ada SMA, SMK, SLB, itu kewenangannya sudah ditarik ke Provinsi. Banyak guru-guru kita di sini yang kesulitan kalau mau urus apa-apa,” katanya.

“Kemudian persoalan kelautan dan perikanan. Itu mulai dari 0 mil sampai 6 mil laut itu semua ke provinsi, menjadi kewenangan Provinsi. Pertambangan dan energi, juga ada di Provinsi,” ujarnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/26/45-guru-misionaris-yapenkris-gmit-pingdoling-alor-ikut-ibadah-perhadapan-di-gereja-pola/

Menurutnya, peralihan kewenangan daerah ke provinsi ini ke depan mungkin masih terus berlanjut untuk memperkuat posisioning pemerintah provinsi.

“Kalau kecenderungan itu berlanjut maka perlu orang yang musti di provinsi untuk menjadi jembatan penghubung antara kabupaten dan provinsi,” ujarnya.

“Untuk itu kita memantapkan diri, kemudian partai juga sudah menugaskan saya dan ibu Astria Gaidaka untuk bisa ke Provinsi,” terang Denny.

Untuk itu Denny menyatakan ia siap maju di Pileg 2024. Ia juga mengatakan bahwa kemarin ia sudah mengikuti fit and proper test di Kupang.

“Semoga bisa lolos. Tuhan buka jalan dan kita bisa terus berlanjut tahap demi tahap kita ikuti sampai pemilu nanti di 2024,” ungkapnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/26/yapenkris-pingdoling-alor-gelar-kegiatan-visioning-dan-penggembalaan-45-guru-misionaris-untuk-mengajar-di-sekolah-gmit/

Denny meminta dukungan doa dari masyarakat Alor agar semua proses tahapan pemilu yang ia ikuti ini bisa berjalan lancar hingga memasuki hari H pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, Abdullah Apa juga menyatakan diri siap maju bertarung menjadi Caleg DPR RI Dapil NTT 1 pada Pemilu 2024.

Abdullah kemudian memperkenalkan diri bahwa ia adalah putra asli pulau Pantar, Kabupaten Alor. Sementara ibunya berasal dari Kedang, Lembata. Ia juga lahir di Marica Pantar tapi sejak kecil ia dibesarkan dan menghabiskan masa studinya di Kedang, Kabupaten Lembata. Semua itu adalah modal politik yang membuat ia berani maju di Pileg 2024.

Abdullah menerangkan, ia hampir mau empat tahun ini hidup di Jakarta sebagai pengurus pusat Partai Demokrat. Kesehariannya di Senayan sebagai staf ahli Fraksi Partai Demokrat.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/15/diduga-korupsi-dana-bencana-seroja-rp-54-miliar-mahasiswa-dan-warga-segel-kantor-bpbd-alor/

Selama di Jakarta, Abdullah menyaksikan betul bagaimana transaksi kebijakan dan Anggaran untuk masing-masing daerah jika daerah tersebut ada keterwakilannya.

“Kita Alor dan Lembata ini dalam peta saja sudah titik. Sama sekali tidak pernah disebut orang di Pusat. Padahal setiap periode kita orang Alor ini ikut berkontribusi menyukseskan calon-calon DPR RI dari 6 kursi yang selama ini ada di Jakarta. Karena itu saya mulai bertanya-tanya, kenapa sehingga kita punya daerah ini tidak disebutkan,” katanya.

“Saya tanyakan ke beberapa Kepala Dinas yang sempat bertemu dengan saya baik di Jakarta maupun di sini, saya tanyakan kenapa sehingga daerah kita tidak disebutkan berapa APBN dari pusat yang diturunkan ke daerah kita. Jawaban beberapa Dinas bahwa untuk tambahan ABPN itu tidak ada. Kita hanya murni dari DAU yang sudah diatur konstitusi untuk daerah otonomi di Kabupaten Alor,” jelasnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/ini-foto-kondisi-rumah-bencana-seroja-di-alor-yang-tak-layak-huni-ada-yang-lantai-semennya-tumbuh-pohon-pisang/

Kenapa demikian? Setelah ia telusuri ternyata ada tiga alasan, Pertama: komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini kurang efektif, kurang baik. Kedua: komitmen pemerintah daerah juga masih belum 100% sehingga kurang dipercaya dari pusat. Ketiga: kita tidak punya keterwakilan Anggota DPR RI.

“Boleh daerah, Anggota DPRD dan pemerintah ke Jakarta boleh bilang bahwa kita daerah tertinggal, termiskin, dan lain sebagainya, di Jakarta juga banyak yang termiskin dan tertinggal,” katanya.

Abdullah mengisahkan bahwa sekitar akhir tahun 2022 ia ditelepon salah satu Anggota DPRD Alor berdiskusi mengenai APBD Alor yang hanya stagnan di angka sekitar 1,2 Triliun.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/demo-ke-dprd-alor-warga-korban-seroja-minta-dprd-panggil-pemda-minta-pertangungjawaban-proyek-bantuan-rumah-tak-layak-huni/

Angka tersebut dianggap tak cukup membangun Alor karena dari 1,2 Triliun, hampir 60% digunakan untuk belanja pegawai. Sisanya yang dipakai untuk belanja langsung bagi 18 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan di Kabupaten Alor.

“Sedikit sekali. Wajar kalau daerah kita ini tidak pernah maju-maju,” katanya.

“Kita bilang Bupati harus dari gunung besar dulu baru daerah ini bisa maju. Ketika berkunjung ke gunung besar saya sampaikan, sampai gunung besar ini semua orang jadi Bupati pun kalau kita tidak punya orang di pusat maka daerah ini tetap sama saja,” katanya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/belum-terima-dana-tunggu-hunian-senilai-rp-582-juta-warga-korban-seroja-alor-duga-dana-itu-dikorupsi/

“Orang bilang Pantar dulu jadi Bupati baru bisa maju, tapi juga tidak punya DPR RI maka daerah ini juga tidak akan maju-maju. Maka saya sampaikan, solusinya cuman satu, siapapun Bupatinya, siapapun DPRD Kabupaten, kalau kita punya DPR RI ada dari daerah ini yang mewakili kita di pusat maka saya pastikan daerah ini akan maju pesat. Cuman itu jalan solusinya,” ujarnya.

Abdullah juga sudah sampaikan ke masyarakat Alor bahwa masalah infrastruktur ini tidak bisa dibangun menggunakan APBD I atau APBD II. Ia katakan bahwa persoalan infrastuktur ini hanya bisa diselesaikan dengan dana APBN.

“Jadi kalau hanya harap dari APBD II, terbukti kemarin terakhir berkelahi ramai-ramai hanya karena masalahnya di soal bagi-bagi. Ada yang bilang dia ini yang penyelenggaraan negara jadi dia punya lebih banyak, ada juga yang bilang saya ini juga pimpinan jadi saya juga lebih akhirnya bakalai lah,” ucapnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/14/rumah-seroja-tak-layak-huni-warga-korban-seroja-alor-demo-di-kejaksaan-tuntut-usut-kasus-korupsi-dana-seroja-rp-54-miliar/

“Ini soal bagi-bagi. Kenapa karena daerah kita ini hanya murni 100% hanya harap APBD; DAK dan DAU. PAD kita hanya 50 miliar. Kita bukan daerah tambang maupun industri sehingga ada sumber pendapatan lain. Hanya murni 1,2 T ini hanya harap semua dari pusat,” jelasnya.

“Kalau begitu maka kalau kita tidak punya DPR RI maka kita akan susah,” lanjut dia.

Abdullah mengajak masyarakat untuk tidak lagi menjadi kurier politik mengantar stiker dan baliho dari calon-calon lain yang bukan kader Alor. Sebab data DPT 142 ribu ini sebenarnya bisa mengantar satu atau 2 orang Alor untuk duduk di Senayan.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/apresiasi-vonis-mati-sas-aliansi-cipayung-minta-pemda-dan-sinode-gmit-beri-perhatian-serius-ke-korban/

“Cukup, berhenti sudah kita orang Alor yang menjadi kurir politik buat kita punya basudara yang lain ya. DPT kita ada 142 ribu. Kalau kita bisa 40-50an ribu saja maka kita bisa duduk. Terbukti hari ini dari 6 kursi itu ada yang jadi dengan suara 39 ribu lebih. Ada yang jadi dengan 40an ribu lebih. Ada yang dengan 70an dan 100 ribu lebih,” jelasnya.

Abdullah menambahkan, orang Alor ini bukan belum pernah ada yang maju DPR RI. Sudah banyak tokoh-tokoh senior Alor yang maju DPR RI namun ada beberapa kelemahan yang membuat mereka kalah, antara lain:

Pertama; orang Alor tidak punya basis sosial di luar dari Kabupaten Alor. Karena itu setiap pemilu, suara hanya gemuk di Alor tapi di Lembata dan Flores Timur tidak bisa mendulang suara.

Kedua; Infrastruktur partai politik tidak bisa pegang karena hampir semua masih dimiliki oleh kader-kader dari luar Alor.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/eks-vikarisnya-divonis-mati-sinode-gmit-minta-pemerintah-jokowi-evaluasi-pasal-pidana-mati-dalam-sistim-hukum-nkri/

“Dua hal ini yang kemudian saya belajar, karena itu saya, pertama: punya basis sosial. Saya ini besar kecil di Lembata, bisa bahasa Kedang, keluarga semua, orang tua masih ada di Lembata, sekolah besar di Lembata. Sekolah sampai di Flores Timur. Di Flores Timur saya bisa dengan bahasa Lamaholot. Artinya komunikasi politik bisa nyambung,” katanya.

“Daerah lain, saya dengan senior saya Bang BKH (Beny K. Harman) sudah bagi wilayah, Ende ke timur saya punya, dan Ende ke barat bang BKH punya. Artinya infrastruktur yang ada di Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, bisa kerja buat saya. Ini yang harus kita dukung. Kalau tidak maka sama saja kita ikut sejarah senior-senior kita yang kali lalu suara gemuk di Alor tapi di daerah lain tidak. Akhirnya kita orang Alor ini hanya pikul dulang pigi ikut pestanya orang,” ujarnya.

Baca Juga: https://tribuanapos.net/2023/03/10/ratusan-warga-alor-telah-disuntik-vaksin-covid-19-program-kantor-kesehatan-pelabuhan-kelas-ii-kupang/

Karena itu, Abdullah mengajak semua masyarakat Alor, orang tua, muda, mari bersama-sama kita membangun kesamaan visi politik untuk tujuan Alor ke depan yang lebih baik.

“Saya sudah membangun komunikasi politik dengan semua senior di partai lain. Prinsip politik yang saya bangun adalah, negeri ini semua partai itu tujuan kita sama yaitu kita ingin bangun kita punya negeri di level kita masing-masing. Di kabupaten, mungkin dengan memperjuangkan APBD II untuk bangun kampung halaman di mana dia maju. Di provinsi mungkin bisa memperjuangkan APBD I bisa turun bangun kita punya negeri ini. Di Jakarta, di DPR RI bisa perjuangan APBN untuk bisa bangun negeri kita di Alor ini,” jelasnya.

“Sehingga saya selalu bangun komunikasi dengan semua lintas partai, saya ajak kita diskusi, ayo tidak usah kita bicara warna, bicara soal Alor atau Pantar, tidak usah kita bicara soal agama dan identitas. Mari kita bicara soal orang Alor bahwa kita punya orang Alor harus kali ini di 2024 harus ada satu di DPR RI,” ujar Abdullah optimis menang di Pemilu 2024. (*dm).