Kalabahi –
Pemerintah Kabupaten Alor tetap gelar Expo Alor XIV dan Alor Karnaval VII di tengah pandemi covid-19. Pro kontra pun mewarnai media social jelang pembukaan acara pada tanggal 28 September 2020. Mungkinkah Expo sejalan dengan visi Alor Sehat yang digagas Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru, S.Pd?
Mantan Staf Ahli Bapelitbang Machris Mau, SP berpendapat, pemerintah terkesan memaksakan kegiatan Expo dan Alor Karnaval digelar di masa pandemi covid-19 mengguncang Provinsi NTT. Bagi Machris, event Expo dan Alor Karnaval sama sekali tidak ada hubungan dengan capaian visi Alor Sehat.
“Saya kira Expo ini terlalu dipaksakan. Kalau misalnya Expo ini dikaitkan dengan visi Alor Sehat itu kenanya di mana? Visi Alor Sehat itu masyarakat dalam kondisi normal memperbaiki derajat kesehatannya. Bukan di situasi pandemi ini seolah-olah pemerintah ingin masyarakat berkumpul untuk meningkatkan derajat penyakit melalui ajang Expo,” katanya.
“Jadi seolah-olah Expo ini kebijakan pemerintah yang ingin menyebarkan pandemi. Bagaimana kita mengukurnya dengan Alor Sehat? Susah itu. Jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Justru kebijakan ini seolah-olah secara tidak langsung ingin menyebar pandemi kepada masyarakat,” sambung Machris.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/27/sejumlah-fraksi-dprd-alor-tolak-expo/
Ia menyesalkan sikap pemerintah dan DPRD yang kembali anggarkan dana Expo dan Alor Karnaval di perubahan APBD 2020 di saat angka kasus pandemi covid-19 meningkat signifikan di NTT termasuk 1 pasien positif di Alor.
Machris membantah alasan pemerintah bahwa kegiatan Expo dan Alor Karnaval tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Dia menilai alasan pemerintah itu tidak masuk akal karena lebih pentingkan ekonomi daripada derajad kesehatan atau nyawa manusia.
“Expo ini bukan tujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Expo ini tujuan sebenarnya hanya ajang promosi, kalau dalam kondisi normal ya. Seharusnya pemerintah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat karena ini menyangkut nyawa manusia. Kalau tunda Expo itu bijaksana sebagai wujud melindungi kesehatan masyarakatnya,” ungkapnya.
“Kalau misalnya Expo ini ditunda, saya kira masyarakat juga cukup mengerti. Kan tanpa Expo juga ekonomi masyarakat sementara ada bergerak,” lanjut Machris.
Menurutnya, Kabupaten Alor tidak terasa dengan kondisi pandemi ini karena tidak ada transfer fiskal atau investasi yang masuk besar-besaran. Masyarakat sekarang malah bekerja dengan cara kerja usahanya sendiri.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/26/aktivis-kesal-30-anggota-dprd-alor-ke-luar-daerah-di-masa-wabah-virus/
“Jadi kalau alasan Expo mau meningkatkan pendapatan masyarakat saya kira tidak itu. Jadi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan visi Alor sehat,” jelasnya.
Machris mengatakan, apa artinya pendapatan masyarakat diterima di Expo sedangkan wabah ini kembali melanda masyarakat. Itu yang sulit ia terjemahkan dengan akal sehat.
“Di satu sisi pemerintah melarang untuk tidak berkumpul dengan menjaga jarak. Siapa yang bisa menjamin di Expo yang dihadiri massa begitu banyak. Siapa yang mau atur jarak di sana?” tanya Machris.
Ia menerangkan, kalau dalam kondisi normal Expo dapat menguntungkan pendapatan masyarakat karena masyarakat berbondong-bondong ke sana berbelanja itu bisa dapat diterima.
Namun dalam kondisi tidak normal (new normal) seperti ini tentu ada batasan-batasan dan protokol kesehatan sehingga itu tidak dapat diterima dari sisi pendapatan masyarakat.
“Saya kira alasan pendapatan masyarakat itu hanya alasan pembenaran saja sebenarnya. Bagaimana mengukur tingkat pendapatan Expo masyarakat seperti ini? Tentu sulit,” katanya.
Machris menilai pemerintah tidak punya kerangka berpikir menyiasati stabilitas ekonomi daerah di tengah pandemi. Karena kita berada di tengah situasi pandemi maka saran dia, Expo bisa dilakukan secara virtual.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/26/expo-dan-karnaval-alor-di-tengah-pandemi-perlukah/
“Jadi saya kira panitia tidak bisa konsep bagaimana Expo di tengah pandemi. Bagaimana Expo bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana Expo bisa berdampak kecil terhadap virus corona ini. Konsep itu tidak ada sama sekali,” kesalnya.
“Kalau misalnya untuk mendapatkan masyarakat kan bisa saja secara virtual. Saya menilai bahwa panitia tidak punya strategi bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Konsepnya tidak jelas di situ,” pungkasnya.
Machris mengungkapkan, bila anggaran Expo sekitar Rp 500 juta ini didorong untuk pengembangan UMKM maka itu jauh lebih baik daripada harus kumpulkan banyak orang di Expo.
“Dana itu suport UMKM saja. Biarkan mereka di tempat usahanya masing-masing, pemerintah mensupport dana untuk mereka. Kalau kumpul mereka di Expo untuk meningkatkan pendapatan, saya kira itu tidak masuk akal. Jadi menurut saya kebijakan Expo untuk menaikkan pendapatan masyarakat ini hanya mencari pembenaran saja di tengah pandemi,” tutur Machris.
Ia menilai, Expo hanya dipaksakan untuk menghabiskan anggaran daerah. Karena dana itu sudah dianggarkan di APBD. Seharusnya DPRD dan pemerintah dapat merealokasikan dana Expo bila masih ada rasa empati dan mau melindungi derajad kesehatan masyarakatnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/25/pemerintah-beberkan-skema-penerapan-protkes-di-expo-alor/
Selain itu Machris menganggap, Expo juga dinilai melanggar himbaun pemerintah pusat, himbauan Gubernur NTT dan Maklumat Kapolri untuk hindari keramaian dan menindak situasi keramaian di tengah pandemi.
Machris juga menyesalkan sikap pemerintah yang bersih kuku menggelar Expo di saat satu orang pasien kita dinyatakan positif. Pasien positif Alor diketahui masuk kategori orang tanpa gejala. Menurutnya siapapun kemungkinan bisa tertular covid-19 di arena Expo jika kegiatan itu tetap digelar.
Machris pun menyinggung dana Covid. Baginya gelombang kedua Covid diramalkan sekitar Desember atau Januari nanti. Pemerintah sepertinya tidak terlalu sigap. Sebab anggaran Covid Rp 15,8 Miliar juga dampaknya belum begitu terasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19.
“Justru banyak tenaga kesehatan kita mengeluh. Di Puskesmas-Puskesmas APD sangat kurang. Nah dana itu dihabiskan untuk apa? Rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pencegahan penanggulangan Covid-19 ini. Jadi ini sepertinya pemerintah tidak siap untuk menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19. Makanya saya bilang kalau bisa Satgas Covid-19 ini dibubarkan saja,” tegasnya.
“Bisa saja Expo ini modus untuk menghabiskan sisa anggaran dana Covid yang tersisa itu. Siapa yang pakai dana itu kan sampai sekarang masyarakat tidak tahu,” lanjut dia.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/25/gmni-tolak-expo-alor-di-tengah-pandemi/
Machris mengingatkan pemerintah memeperhatikan kebijakan Menteri Keuangan bahwa kita akan menghadapi krisis di awal bulan Desember. Machris minta tim ekonomi pemerintah daerah menyiasati prediksi ksisis itu dengan merumuskan kebijakan ekonomi daerah di masa pendemi.
Akademisi muda NTT Imanuel Besituba, M.Pd juga menyayangkan Expo digelar di tengah pandemi Covid-19. Ia berpendapat, akan tidak etis bila pemerintah mengedepankan tujuan ekonomi saja sambil mengabaikan aspek kemanusian.
“Bagi saya nilai kemanusiaan itu stratanya paling tinggi ketimbang ekonomi atau apalah itu. Karena kita masih gelisah di masa pandemi covid ini jadi saya kira kalau pemerintah buat Expo dengan alasan ekonomi atau pendapatan masyarakat dengan mengabaikan bahaya virus ini maka ini sesuatu yang tidak masuk akal,” jelasnya.
Imanuel mengungkapkan, mayoritas masyarakat Alor belum sadar dan memiliki tingkat disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu sebabnya bila Expo tetap terpaksa digelar maka potensi penyebaran virus corona akan lebih besar karena arena Expo setiap tahun dipenuhi ribuan orang.
“Mayoritas masyarakat kita terutama pada aras bawah itu belum sadar hidup new normal. Kalau Expo tetap dipaksakan maka ini sangat bahaya. Ini virus yang keberadaannya tidak terlihat namun ada di mana-mana dan potensi penyebarannya begitu cepat. Semua negara-negara maju saja yang memilki SDM dan fasilitas kesehatan mumpuni saja galau mnghadapi pandemi, apalagi kita Alor daerah kepulauan yang semuanya serba terbatas ini,” ungkap dia.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/pemkab-alor-umumkan-hasil-swab-pasien-habeleng-yang-meninggal-di-rsd/
Imanuel setuju bahwa kegiatan Expo Alor di tengah pandemi sama sekali bertentangan dengan visi Alor Sehat. Oleh sebab itu ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kegiatan Expo dan Alor Karnaval tahun ini.
“Jelas ini korelasinya tidak ada. Mana ada Expo di tengah pandemi lalu kita katakan bahwa itu sejalan dengan visi Alor Sehat? Logika kita terputus di situ untuk memahaminya. Mungkin Expo ini hanya mau menghabiskan anggaran saja. Pemerintah kita seolah kehilangan ide merumuskan program pengganti Expo yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi,” pungkasnya.
Sementara itu aktivis senior Safrudin Tonu, juga menyesalkan Expo digelar di tengah pandemi. Ia menilai kegiatan Expo sudah melenceng jauh dari tujuan promosi. Safrudin mengatakan, seharusnya pasca Expo ada peningkatan ekonomi masyarakat yang terukur.
“Investasi produk-produk lokal kita masih belum bergerak ke arah yang lebih maju. Setiap tahun hanya itu-itu saja yang dipromosikan. Kita belum jadikan sebagai produk unggulan daerah yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya pelaku ekonomi rumah kreatif Hulnani jadi saya tahu persis tingkat ekonomi masyarakat kita pasca Expo. Produk-produk mereka tidak bergerak dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/satgas-pasien-covid-19-alor-sudah-sehat-dan-jalani-isolasi-diri-di-rumah/
Expo Sejalan dengan Visi Alor Sehat
Bupati Alor melalui Asisten I Ferdy I. Lahal, SH memabantah wacana Expo Alor yang katanya tidak sejalan dengan visi Alor Sehat. Baginya, Expo sangat sejalan dengan visi Alor Sehat karena itu merupakan program tahunan pemerintah yang harus dilaksanakan meskipun di tengah wabah covid-19.
“Oh tidak. Visi Alor sehat ini kan program pemerintah. Dan itu menjadi komitmen pemerintah, begitu. Jangan karena itu terus kemudian kita tinggal diam di rumah kemudian nanti kita tidak sehat. Kita harus tetap beraktivitas. Kegiatan (Expo) harus jalan,” ujarnya.
“Ini ekonomi masyarakat harus dia jalan. Karena itu komitmen pemerintah daerah ya Alor Sehat, Alor Pintar dan Alor Kenyang itu menjadi bagian kita wujudnyatakan, implementasikan dalam kegiatan Expo ini tetapi dalam bingkai protokol kesehatan. Nanti kami sampaikan skema penanganannya SOP kita agar memberikan edukasi bagi masyarakat,” tutup Ferdy.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/belum-keluar-karantina-pasien-covid-19-alor-rindu-anak/
Kadis Pariwisata Alor Ribka Obidje menerangkan, Expo tetap dilaksanakan dalam koridor wajib pelaksanaan protokol kesehatan. Karena pengalaman-pengalaman pada saat pandemi di tiga atau empat bulan lalu kita dalam kondisi terpuruk secara ekonomi. Karena itu Bupati minta Expo tetap digelar pada tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2020 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Perekonomian kita ini harus bangkit kembali. Dan Expo ini salah satu ajang bagaimana menunjukan bahwa kita Alor dengan produk-produk unggulan yang ada maka ini kita gelar (Expo) tapi tidak mengenyampingkan penerapan protokol kesehatan. Siapa yang mau kena Covid, tidak ada. Makanya kami berharap tidak menjadi tanggung jawab kami pemerintah daerah sendiri tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” ungkapnya, ketika berdialog dengan GMNI, Selasa (22/9) di kantor Bupati, Batunirwala.
Ribka meminta semua pihak bisa kampanyekan apa yang menjadi keinginan pemerintah di Expo nanti. Sehingga masyarakat benar-benar beradaptasi dengan kebiasaan baru menjalankan Protkes secara benar dan bertanggung jawab, minimal untuk dirinya sendiri.
Ribka meminta semua pihak mendukung Expo. Karena kegiatan Expo hanya semata-mata ingin meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah kata Kadispar, sama sekali tidak meraup keuntungan dari Expo. Semuanya untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: https://tribuanapos.net/2020/09/24/pasien-covid-19-alor-himbau-masyarakat-jaga-jarak-dan-patuhi-protkes/
“Keuntungan, rugi untung dari Expo ini menjadi kewajiban kami pemerintah daerah. Penyelenggaraan Expo ini pemerintah tidak mendapatkan memang secara finansial tidak ada tetapi dia bergulir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
“Nilai rupiah satu dua sen yang ada ini ada di kita punya mama, ada di kita punya om yang ada berdagang kecil-kecilan ini yang mendapatkan. Itu yang kita perlu petik,” tutur Kadis.
Ribka menyebut, pemerintah setiap tahun mengukur tingkat pendapatan masyarakat di arena Expo dengan mengeluarkan kuisioner. Kuisioner itu akan diberikan kepada para pedagang untuk mengisi seberapa besar tingkat pendapatan mereka selama berdagang di area Expo. Ia mengatakan, kuisioner tersebut menjadi alat ukur bahwa ternyata ada manfataat ekonomi yang dirasakan pedagang di Expo.
“Kami setiap tahun mengeluarkan angket kuisioner untuk mengetahui berapa penggunaan mereka ketika Expo ini dilakukan. Itu kami ada buat. Memang mungkin sepele tetapi inilah harapan dari kita punya mama-mama, kita punya om, tanta dong yang bisa menyajikan mereka punya hal-hal kecil ini,” katanya.
“Mungkin sepele tetapi nanti tanya kepada mereka yang berjualan untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan sen demi sen untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk menyekolahkan anak-anak. Itulah penghasilan yang didapatkan. Hal-hal kecil inilah yang membuat bapak Bupati berkeinginan untuk (manfaat ekonomi Expo) bagaimana bisa dinikmati juga tidak hanya orang-orang tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ribka. (*dm).
